Kelompok Kerja Manajemen Perkara



Susunan Kelompok Kerja Manajemen Perkara

Ketua : Atja Sondjaja (Ketua Muda Perdata)

Wakil : Suhadi, SH, MH (Panitera MA)

Sekretaris : HRM Anton Soejatno, SH, M.Hum ( Sekretaris Kepaniteraan MA)

Anggota :

1. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung – RI
2. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung – RI
3. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung – RI
4. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung – RI
5. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung – RI
6. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI
7. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung – RI
8. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung – RI
9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum
10. Direktur Pembinaan Adminsitrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag
11. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badilmiltun
12. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Ditjen Badilmiltun
13. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perdata Ditjen Badilum
14. Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana Ditjen Badilum
15. Direktur Pranata dan Tata Laksana Agama Ditjen Badilag
16. Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana Militer Ditjen Badilmiltun
17. Direktur Pranata dan Tata Laksana TUN Ditjen Badilmiltun
18. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi
19. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi
20. Koordinator Data Kepaniteraan MARI
21. Aria Suyudi, SH,LLM
22. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom

Program Prioritas Kelompok Kerja Manajemen Perkara Tahun 2011

1. Mengikis Perkara Usia diatas satu tahun dan mencegah terjadinya kembali tunggakan.
2. Meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan yang tersedia bagi publik.
3. Penyempurnaan sistem manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
4. Terbentuknya sistem penanganan/penyelesaian perkara yang lebih baik dan mampu mencegah kembali terjadinya penumpukan perkara lebih lanjut dan minim penyalah gunaan kewenangan.
5. Penyempurnaan sistem manajemen perkara pada pengadilan pajak.
6. Mendukung pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI.

Lampiran :

Program Kegiatan Manajemen Perkara