Latar Belakang

Berdasarkan proses yang partisipatif bersama antara para hakim dan staf pada Mahkamah Agung dan pengadilan di empat lingkungan peradilan di bawahnya, serta keterlibatan pemangku kepentingan seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, ahli dan akademisi dari berbagai universitas, serta masyarakat sipil (Civil society Organization), Mahkamah Agung berhasil menyepakati visi serta misi yang akan dicapai dalam 25 tahun mendatang.

“Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” merupakan visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi tensi dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.

Visi tersebut tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dirancang untuk jangka waktu panjang yaitu 25 tahun yang dapat menjadi langkah besar untuk meraih kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dalam tingkatan tertinggi. Dengan adanya Blue Print, Mahkamah Agung berharap proses pembaruan yang tengah dan akan terus dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam rangka perumusan inisiatif program, perencanaan, penganggaran, implementasi kegiatan, Ketua MA membentuk sebuah Tim Pembaruan Peradilan yang pertama kali dibentuk dengan SK KMA No.26/SK/IV/2004 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan Pada Mahkamah Agung RI. Saat ini Tim Pembaruan Peradilan MA RI bekerja berdasarkan SK KMA No.36/KMA/SK/III/2016  dengan amanat yang masih sama.

Susunan organisasi Tim Pembaruan Peradilan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi.

struktur-timpe

Tim Pengarah berwenang untuk memberikan arahan mengenai garis-garis besar program pembaruan peradilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari proses pembaruan peradilan serta mendukung proses penggalangan dukungan dari berbagai pihak agar program pembaruan peradilan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Saat ini Tim Pengarah Tim Pembaruan Peradilan dijabat secara ex-officio oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas 1) melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan atas perencanaan kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok kerja; 3) mengkoordinasikan penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun; 4) mengawasi pelaksanaan, termasuk pemenuhan indikatr keberhasilan proyek, target waktu dan kesesuaian dengan cetak biru; 5) mendukung tim pengarah. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Koordinator dibantu oleh satu orang Wakil Koordinator dan Sekretaris.
Saat ini Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dijabat oleh Suwardi, SH, MH (Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI) dan Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dijabat oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI). Sedangkan Sekretaris Tim Pembaruan Peradilan dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung.

Kelompok kerja mengemban tugas yang hampir sama dengan Koordinator dalam koridor kelompok kerjanya masing-masing. Serta melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program. Kelompok kerja juga berperan mendorong implementasi program prioritas cetak biru Mahkamah Agung.

Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung menetapkan 5 kelompok kerja, yaitu :

  1. Kelompok Kerja Manajemen Perkara
  2. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset
  3. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan
  4. Kelompok Kerja Pengawasan
  5. Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan

Untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas Koordinator dan Kelompok Kerja sehari-hari, maka dibentuk Tim Asistensi yang bertindak sebagai Sekretariat Tim Pembaruan Peradilan. Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggung jawab pada Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.
Saat ini anggota Tim Asistensi terdiri dari Aria Suyudi (Koordinator), Rosyada, Yunani Abiyoso dan Dessi Tri Aryani.

Kegiatan Tim Pembaruan Peradilan

Dalam pelaksanaan Program Cetak Biru, terdapat beberapa agenda yang menjadi prioritas, yaitu :

  1. Meningkatkan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalisme, integritas, dan kewibawaan serta martabat peradilan;
  2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal dari masyarakat serta upaya pemberantasan KKN;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru di setiap pengadilan;
  4. Meningkatkan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman.

Setiap tahun, Tim Pembaruan Peradilan menetapkan Program Prioritas Tahunan masing-masing kelompok kerja. Program Prioritas merupakan dokumen kerja yang berisi pengarusutamaan pekerjaan untuk selama satu tahun dengan pemetaan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya pendukung.

Pendanaan Tim Pembaruan Peradilan dan Kantor Tim Pembaruan Peradilan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kantor Tim Pembaruan Peradilan secara kolaboratif didukung oleh pendanaan dari Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara (APBN) dan kontribusi donor. Tercatat beberapa donor yang pernah terlibat dalam mendukung kegiatan Kantor Tim Pembaruan, yaitu pemerintah Kerajaan Belanda yang disalurkan lewat program IMF (Dutch TA Account), The Asia Foundation, The National Legal Reform Program, dan yang paling lama memberikan dukungan dan sampai sekarang masih aktif adalah Australian Agency for International Development (AusAID) melalui programnya Indonesia Australia legal Development Facility (IALDF) dan saat ini Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).