Teknologi dan Informasi Membuat Peradilan Semakin Transparan

28/07/2011
Teknologi dan Informasi Membuat Peradilan Semakin Transparan

  Semarang – Implementasi teknologi dan informasi pada lingkungan peradilan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Tersedianya solusi teknologi akan membuat peluang pelaksanaan fungsi peradilan untuk menjadi makin transparan dan akuntabel semakin terbuka. Bahkan, hal tersebut merupakan upaya untuk sejalan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi gelombang kedua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2035 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Pernyataan demikian disampaikan...

Selanjutnya»

Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Whistleblowers

19/07/2011
Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Whistleblowers

  JAKARTA – Indonesia menjadi tuan rumah International Workshop On The Protection Of Whistleblowers pada Selasa (19/7/2011) di Hotel Aryaduta, Jakarta.  Acara ini sekaligus menjadi momen penandatanganan Pernyataan Bersama terkait Perlindungan untuk Whistleblowers khususnya bagi Justice Collaborators (Pelaku yang Bekerjasama). Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, yang juga menghadiri acara tersebut turut menandatangani pernyataan bersama. Selain oleh Ketua Mahkamah Agung RI, pernyataan bersama ini ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar,  Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Ketua Komisi Pemberantasan...

Selanjutnya»

Pengadilan Keliling Meringankan Beban Keluarga Miskin

07/07/2011
Pengadilan Keliling Meringankan Beban Keluarga Miskin

  Jakarta – The Jakarta Post edisi Kamis (7/7/2011) melaporkan bahwa negara (Mahkamah Agung –red) yakin bahwa pengadilan keliling telah berhasil memberikan bantuan bagi warga miskin yang memerlukan bantuan hukum. Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengadilan keliling berupaya menggapai masyarakat di daerah terpencil. “Daripada menunggu orang untuk datang ke kantor, pengadilan datang ke orang. Ini menghemat uang mereka, daripada perjalanan ke Kabupaten (pusat),” kata Wahyu dalam sebuah seminar tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang bermartabat pekan lalu, sebagaimana dikutip dari The Jakarta Post. Dilaporkan bahwa biaya untuk mencapai pengadilan agama telah...

Selanjutnya»

Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Indonesia

07/07/2011
Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Indonesia

  Jakarta – Dalam publikasi yang diliris Kamis (6/7/2011) lalu oleh United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UNWOMEN) yang bertajuk Progress of The World’s Women 2011-2012: In Pursuit of Justice, dilaporkan bahwa Pengadilan Agama di Indonesia memberikan akses bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Sejauh ini Mahkamah Agung memang senantiasa bekerja dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk terus meningkatkan akses warga negara terhadap keadilan. Publikasi tersebut menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan dan perceraian penting untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Selain itu juga penting dalam...

Selanjutnya»

Sosialisasi Rancangan Standar Pelayanan Peradilan

23/06/2011
Sosialisasi Rancangan Standar Pelayanan Peradilan

  Jakarta – Mahkamah Agung terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk menerbitkan suatu standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan tersebut, MA sebagai salah satu penyelenggara, wajib mengikutsertakan elemen masyarakat dan pihak terkait untuk mendapat masukan. “Untuk itulah kami mengadakan acara ini untuk sosialisasi hasil rancangan sebelum menjadi produk hukum di Mahkamah Agung,” ungkap Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan pada Kamis (23/6) di Hotel Alila Jakarta....

Selanjutnya»

Penyusunan Anggaran Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012

23/06/2011
Penyusunan Anggaran Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012

  Jakarta – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) SDM, Perencanaan dan Keuangan, Widayatno Sastrohardjono mengungkapkan bahwa program prioritas pembaruan peradilan tahun 2012 harus jelas sumber dana pelaksanaannya. “Bila tidak ada dana, tidak perlu dicantumkan dalam program prioritas untuk dilaksanakan,” tegasnya dalam rapat Penyusunan Anggaran Bagi Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2012 pada Rabu (22/6) di Jakarta. Rapat tersebut membahas agenda kerja dan anggaran Mahkamah Agung di masing-masing direktorat jenderal (Ditjen) dalam DIPA R-APBN 2012 yang telah disinkronkan dengan Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012. Dalam presentasi yang dikemukakan oleh masing-masing perwakilan...

Selanjutnya»

Pokja Manajemen Perkara: Tingkatkan Sosialisasi dan Quality Control Pekerjaan

20/06/2011
Pokja Manajemen Perkara: Tingkatkan Sosialisasi dan Quality Control Pekerjaan

  Jakarta – Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perkara yang berlangsung pada Selasa (20/6) di Jakarta meruncingkan pokok pemikiran pada kata kunci sosialisasi dan quality control (pengawasan –red) pekerjaan. Peningkatan quality control pekerjaan diperlukan dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan yang tersedia kepada publik. “Terdapat hambatan dalam upload (unggah –red) data putusan, ada perbedaan data yang disampaikan kepada masyarakat”, tegas Ketua Pokja Manajemen Perkara, Atja Sondjaja yang diamini oleh hampir seluruh peserta rapat. Panitera Muda Agama, DR Edi Riyadi, SH, MH, sebagai peserta rapat menambahkan bahwa selama...

Selanjutnya»

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR – MA

06/06/2011
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR – MA

  Jakarta – Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI berlangsung pada Senin (6/6/2011) di Gedung DPR/MPR, Jakarta dihadiri oleh mitra-mitra Komisi III DPR yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepolisian RI. Sedianya rapat dengar pendapat ini berlangsung dengan agenda pembahasan “Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 dan 2011 serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2012”, namun dalam pelaksanaannya terjadi bias diskusi. Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman, dalam kesempatan tersebut mempertanyakan hasil reformasi birokrasi yang dilaksanakan Mahkamah Agung tapi dikaitkan dengan tertangkapnya Hakim...

Selanjutnya»

Sinkronisasi Program Prioritas Pembaruan Ke Dalam Anggaran 2012

31/05/2011
Sinkronisasi Program Prioritas Pembaruan Ke Dalam Anggaran 2012

  Jakarta – Penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang sangat strategis karena menyangkut keberlangsungan program dan kegiatan yang direncanakan. “Rapat penyusunan ini sangat strategis,” papar Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung, Widayatno Sastrohardjono dalam rapat Penyusunan Anggaran Bagi Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2012 di Jakarta (31/5/11). Rapat ini merupakan upaya Tim Pembaruan untuk melakukan sinkronisasi anggaran rencana kerja MA dengan program kegiatan pembaruan peradilan. “Semoga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih,” harapnya. Dalam penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi, Subagyo, rapat ini bertujuan untuk memasukkan rencana...

Selanjutnya»

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Laporan Tahunan MAHKAMAH AGUNG

Laporan Tahunan - 2011 Laporan Tahunan - 2010 Laporan Tahunan - 2009 Laporan Tahunan - 2008 Laporan Tahunan - 2007