Category: Berita MA

Mengunjungi Lembaga Pendidikan Yudisial di Amerika

Foto 20131030 njc-building

Nevada-Amerika Serikat, PembaruanPeradilan.net

Beda peradilan beda pula sistem pendidikannya. Setidaknya hal inilah yang dapat dipetik dari study visit ke National Judicial College –sebuah lembaga pendidikan yudisial bagi profesi di bidang peradilan khususnya bagi para hakim negara bagian di Amerika Serikat. Lembaga ini berdiri sejak 1963 dan telah lebih dari 50 tahun berkontribusi dalam bidang pendidikan peradilan, sebagaimana misinya untuk “menjadikan pendidikan dan inovasi sebagai sarana untuk mencapai keadilan”.

Program-program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh National Judicial College dirancang khusus bagi hakim dan profesi lain di bidang peradilan yang mencari solusi praktis atas perkembangan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Selain itu para hakim yang berkeinginan mengikuti program diklat yang padat dengan topik-topik yang dihadapi pengadilan pada saat ini dan juga para hakim yang ingin menambah pengetahuan dan belajar dari hakim lainnya di dalam suasana belajar yang mengedepankan adult learning methodology  dan bersifat kollegial, dapat mengikuti program-program yang dijalankan oleh NJC.

Dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan, NJC berkolaborasi dengan pengadilan-pengadilan negara bagian dan University of Nevada.  Program-program diklat tersebut atau yang disebut dengan judicial studies terbagi atas beberapa program yaitu: 1) Manajemen Hakim (Justice Management Program); 2) Pendidikan Yudisial (Judicial Studies Program); 3) Keahlian Beracara untuk Hukum Administrasi (Administrative Law Adjudication Skills); 4) Keahlian Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Skils); 5) Keahlian Persidangan Umum (General Jurisdiction Trial Skills); 6) Keahlian Persidangan Khusus (Special Court Trial Skills); 7) Keahlian Hakim Adat (Tribal Judicial Skill).

Hampir seluruh –lebih tepatnya 90% pengajar di National Judicial College adalah para hakim yang secara sukarela mengajar sesuai permintaan NJC. Para Hakim Pengajar tersebut telah mengajar selama bertahun-tahun, bahkan ada yang telah rutin mengajar selama 15 tahun dan diberikan penghargaan oleh NJC sebagaimana dapat dilihat di Hall of Fame NJC ketika tamu memasuki arena lobi dan koridor.

NJC dikelola secara profesional sebagai lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Presiden yang biasanya berasal dari mantan-hakim. Secara organisasi, NJC terdiri dari Direktur Akademi, Direktur Komunikasi, Direktur Pengembangan, Direktur Program Khusus dan para Staf yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan yudisial mulai dari perencanaan, pembuatan kurikulum, hingga monitoring dan evaluasi.

Apabila berkaca dengan sistem pendidikan bagi hakim di Indonesia, tentunya apa yang dipraktikkan di Amerika sangat berbeda baik dari segi sistem maupun kelembagaannya. Pendidikan bagi hakim di Amerika Serikat sangat beragam cara dan sistemnya, disesuaikan dengan status apakah hakim negara bagian (state Court) atau hakim federal (federal Judges). Setiap hakim negara bagian wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan selama 20 jam setiap tahunnya, baik mengikuti pendidikan dan pelatihan di NJC maupun di pengadilannya masing-masing.

Selain itu, hakim federal juga disarankan mengikuti pelatihan. Bagi hakim tingkat federal, pelatihan dan pendidikan peradilan diadakan oleh Federal Judicial Center. Pelatihan diadakan sesuai kebutuhan dan tidak bersifat wajib.

Kunjungan belajar ke National Judicial College yang berada di kawasan kampus University of Nevada, Reno ini dilakukan oleh Fifiek Mulyana –anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan pada Sabtu (30/10 2013) waktu setempat dalam rangkaian Program Eisenhower Fellowship South East Regional Program 2013.(*)

[fm/ya]

foto: www.judge.org

Sekilas Dari Conference of Chief Justice of Asia and The Pacific

…Thus, the doctrine of independence of judiciary originated not to protect the Judges per se but to safeguard the function rendered by them, hence, an independent judiciary is indeed the repository of the confidence of people…

(Chief Justice P Sathasivam Supreme Court of India)

Foto 20131028 Asia Pacific CJ Meeting

Singapura, PembaruanPeradilan.net

Pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2013 perwakilan dari 42 peradilan di regional Asia dan Pasifik, 32 diantaranya adalah Ketua Mahkamah Agungnya, berkumpul di Singapore untuk menghadiri konferensi Dua Tahunan Para Ketua Mahkamah Agung yang tahun ini diselenggarakan oleh Supreme Court of Singapore.  Acara ini istimewa karena di Singapura sendiri acara ini merupakan pertemuan para Ketua Mahkamah Agung terbesar yang pernah ada selama ini. Acara ini mengambil tempat di auditorium Supreme Court of Singapore. Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia diwakili oleh Hakim Agung Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM dan Hakim Agung IGA Sumanatha, SH., MH didampingi oleh Koordinator Tim Asistensi Pembaruan, Aria Suyudi, SH., LLM

Tahun ini topik konferensi meliputi Integritas, Kemandirian, Keterbukaan, Dukungan kepada Perdagangan dan Pembangunan, Akses terhadap Keadilan. Setiap yurisdiksi diminta untuk memaparkan topik-topik tersebut untuk kemudian dikomentari oleh yurisdiksi lainnya sebelum dibahas secara terbuka dalam forum.

Dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Senin pagi 27 Oktober 2013, yang merupakan sekaligus pembukaan Konferensi Law Asia, Chief Justice Singapura, Sundaresh Menon menekankan pentingnya bagi yurisdiksi Asia Pasifik untuk mengharmonisasikan hukum bisnis mereka, untuk mendorong perdagangan dan investasi global, langkah pertama bisa dimulai dengan upaya untuk mengharmonisasikan undang-undang tentang penegakan putusan pengadilan, yang kemudian dapat disusul dengan harmonisasi hukum acara penyelesaian sengketa dan kemudian hukum bisnis mereka.

Chief Justice Singapura, Sundaresh Menon selanjutnya mengusulkan agar suatu konferensi global tentang internasionalisasi hukum bisnis dapat diadakan segera di Asia untuk memulai dialog tersebut, sambil menambahkan, bahwa saat ini Singapura sedang mempertimbangkan dibentuknya Singapore International Commercial Court sebagai sarana untuk mengakomodasi harmonsisasi hukum bisnis secara internasional.

Integritas dan Kode Etik

Dalam acara konferensi itu sendiri, Delegasi RI memperoleh porsi untuk membahas Presentasi Chief Justice Republik Rakyat China YM Zou Qiang bertajuk  “Chief Justice Role in Fostering Individual and Institutional Integrity: The importance of Modern, Interactive Continuoing judicial Education and Development”.

Chief Justice RRC menegaskan, bahwa dalam penegakan integritas individu dan institutional, pengadilannya melaksanakan 5 (lima) strategi, yaitu 1) pelarangan untuk menerima undangan makan malam atau hadiah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara, 2) larangan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan advokat, 3) larangan untuk mencampuri perkara yang ditangani oleh hakim lain, 4) larangan untuk mencari keuntungan dari tugas-tugas, pelelangan, atau kegiatan lainnya, dan 5) larangan untuk membocorkan informasi terkait dengan pelaksanaan persidangan.

Dalam tanggapannya, Hakim Agung IGA Sumanatha menekankan, bahwa pada prinsipnya strategi yang telah ditempuh pengadilan RRC adalah kurang lebih sama dengan Indonesia. Khusus untuk Indonesia, dipaparkan bahwa materi kode etik dan perilaku telah diarusutamakan sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari materi pelatihan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada pendidikan calon hakim di Indonesia, etik dan perilaku diberikan sebagai komponen yang disertifikasi, dengan harapan bahwa para hakim bisa memahami betul konsep dan aplikasi kode etik dan perilaku di lapangan.

Konferensi ini juga akan memuat acara pemaparan aplikasi manajemen perkara E-Litigation, Case Management dan fasilitas pada gedung Supreme Court Singapura, selain juga kunjungan ke Changi Prison bagi para pimpinan delegasi. Informasi lebih jelas tentang konferensi ini dapat diakses pada url http://www.cjconference2013.org

Selanjutnya Mahkamah Agung Singapura berencana untuk melanjutkan acara ini dengan Konferensi Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF) yang juga akan diselenggarakan oleh Supreme Court of Singapore pada tanggal 31 Oktober sampai 1 November 2013 yang akan datang. (*)

[as]

Kemandirian Anggaran Seharusnya Tidak Sulit

Foto 20131017 Diskusi Kemandirian Anggaran

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Kemandirian Anggaran Peradilan seharusnya tidaklah terlalu berat diperjuangkan oleh Mahkamah Agung. Kemandirian keuangan bagi peradilan telah diatur pada Pasal 81 A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Begitu dikatakan oleh Aco Nur, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam sambutannya pada diskusi terbatas, Kemandirian Anggaran Peradilan yang diadakan bekerjasama dengan program Changes for Justice (C4J) USAID pada Kamis (17/10/2013) di ruang Mujono, Mahkamah Agung RI. Diskusi dihadiri oleh pejabat eselon 2 sampai 4 unit perencanaan dari seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

Ada empat tujuan diskusi Kemandirian, yaitu mengidentifikasi definisi kemandirian anggaran bagi Mahkamah Agung, menelaah proses perencanaan anggaran Mahkamah Agung dengan praktik maupun ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi isu-isu prioritas Mahkamah Agung demi mencapai visi MA dalam cetak biru pembaruan MARI.

Kemandirian Anggaran: Jaminan versus Implementasi

Selain Mahkamah Agung, ternyata ada setidaknya empat K/L yang berdasarkan penelusuran tim peneliti memiliki pengaturan khusus terkait dengan penganggaran, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Nasional Pengelolaan Bantuan Bencana. Keempat K/L ini memiliki magnitude yang berbeda-beda terkait dengan jaminan kemandirian anggarannya. Misalnya BPK, yang berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2006 juga memberikan bagian anggaran tersendiri dalam APBN. Anggaran diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, sebelum kemudian masuk ke Kementrian Keuangan untuk ikut pada pembahasan APBN reguler.

Selanjutnya Bank Indonesia, yang dalam Pasal 60 UU Nomor 3 Tahun 2004 yang menetapkan adanya peran Dewan Gubernur untuk menetapkan anggaran tahunan, yang meliputi anggaran operasional, kebijakan moneter, sistem pembayaran untuk kemudian disetujui oleh DPR.

Mirip dengan Bank Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rencana Kerja dan Anggaran OJK disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Sementara itu anggaran bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan  di sektor jasa keuangan yang rencana kerja dan anggaran OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

Selain itu Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2011 juga mengatur pengecualian OJK dari standar biaya umum nasional, pengecualian dari proses pengadaan barang dan jasa dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Contoh lain adalah Badan Nasional Pengelolaan Bantuan Bencana yang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, Pendanaan BNPB bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.

Model-model ini merupakan pilihan yang bisa dilihat dalam rangka penguatan kemandirian anggaran badan peradilan.

Diametral Kemandirian Keuangan

Salah satu topik utama adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Kemandirian Keuangan itu sendiri. Dalam diskusi mengemuka bahwa titik tolak kemandirian anggaran yang paling penting ada pada dua tahap utama, yaitu proses perencanaan dan proses penggunaan. Aspirasi dari sisi perencanaan menekankan bahwa akan sangat penting bagi Mahkamah Agung untuk memperoleh jaminan besaran anggaran seperti halnya terjadi dalam anggaran pendidikan, yang dalam konstitusi ditetapkan sebesar 20%. Sehingga apabila anggaran APBN adalah sekitar 1500 triliun, maka seharusnya peradilan menerima 15 triliun.

 Di titik lainnya, pendukung kemandirian di proses penggunaan menekankan betapa proses-proses birokrasi anggaran menghambat mereka untuk menyerap anggaran yang tersedia, sehingga kinerja penyerapan tidak memadai dan pada kelanjutannya menekan pagu anggaran selanjutnya, sehingga perlu juga diperhitungkan tentang implikasi yang mungkin terjadi apabila upaya kemandirian hanya terfokus kepada perencanaan, namun tertinggal di area pelaksanaan.

Kesemuanya merupakan pilihan kebijakan yang perlu dipahami secara mendalam, sebelum ditetapkan langkah sistematis untuk mencapai kemandirian keuangan bagi badan peradilan.

Tantangan

Tentunya hal ini tidak mudah, karena faktanya pada tahun 2013 saja, 80% dari total anggaran MA adalah biaya gaji pegawai, dan hanya tersedia 900 miliar untuk belanja modal. Status kuartal terakhir masih ada 10% belanja modal yang belum terpakai, yang masih harus didistribusikan kembali ke satuan kerja sebagai akibat revisi anggaran di satuan kerja.

Tentunya ini harus diwaspadai apabila rencana peningkatan anggaran direalisasikan. Harus ada infrastruktur dan SDM yang cukup untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak justru membawa masalah baru dalam bentuk kegagalan penyerapan atau bahkan penyimpangan yang justru bisa menjadi kontra produktif terhadap ide kemandirian anggaran.(*)

[as]

Ketika “Pengadilan” Menjadi Sahabat Masyarakat

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

 

Foto 20131008 Gedung CNJC

“Ini adalah gedung pengadilan. Sangat penting bagi semua orang untuk merasa aman ketika berada di tempat ini.” Kalimat tegas namun bersahabat ini menyambut setiap pengunjung Neighbourhood Justice Centre (CNJC) yang berada di distrik Collingwood di pinggiran kota Melbourne, Australia.

“Bisa Anda lihat, bahwa kami tidak memasang peralatan keamanan selayaknya gedung pengadilan pada umumnya,” ujar Sheryn, Education Manager CNJC ketika mendapat kunjungan kerja dari Pokja Alternatif Penyelesaian Sengketa MA pada Selasa (8/10/2013).

Lebih lanjut Sheryn menjelaskan bahwa kepada setiap pengunjung yang datang, para petugas di meja depan akan menyambutnya dengan ramah dan bertanya apa yang bisa dibantu. Sebuah sikap pelayanan laiknya hotel berbintang lima. Begitu pula ketika persidangan akan dimulai, alih-alih panggilan berkumandang dari pengeras suara, sang panitera akan menghampiri para pihak (dan pengacaranya), untuk membicarakan upaya penyelesaian permasalahan dan sengketa yang dihadapi.

CNJC memang unik. Lembaga ini bukan semata-mata pengadilan. Fungsi mengadili hanya salah satu dari tiga layanan utama di CNJC. Selain pengadilan, juga terdapat upaya-upaya pengembangan komunitas dan layanan-layanan kemasyarakatan seperti konsultasi, mentoring, dan rehabilitasi. Filosofi utama, sebagaimana tercermin dari namanya (Neighbourhood Justice Centre), adalah menjadi pusat keadilan bagi masyarakat sekitarnya. “Sangat penting bagi kita, untuk memahami kenapa sebuah perilaku yang tidak diharapkan — termasuk tindak kejahatan, bisa terjadi,” jelas Kerry Walker, Direktor CNJC.  Dengan memahami root cause tersebut, CNJC kemudian melakukan berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi sekaligus mencegah hal serupa bisa terjadi. Sebagai contoh, jika tindak kejahatan terjadi karena anak-anak muda tidak memiliki penyaluran energi dan emosinya, CNJC akan memfasilitasi sehingga mereka memiliki kegiatan-kegiatan positif.

CNJC berada di wilayah di mana terdapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Yurisdiksinya meliputi sebuah kawasan yang terdiri dari sekitar 77 ribu jiwa. Selain itu, latar belakang budaya di wilayah ini juga sangat bervariasi. Konflik horisontal dan kejahatan menghantui para penduduknya. Pendirian CNJC merupakan sebuah upaya terobosan untuk — tidak hanya mengurangi angka kejahatan, namun juga mengurangi konflik yang terjadi dengan mendorong masyarakat untuk bisa menyelesaikannya sendiri.

Lebih lanjut Sheryn memberi contoh, ketika ada dua warga masyarakat yang berselisih dan kemudian melibatkan para keluarga besar dan kemudian warga “kampungnya”, maka alih-alih memutus siapa yang benar dan siapa yang salah, CNJC akan memediasi agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan konfliknya dengan cara yang elegan. Pelibatan para tokoh masyarakat dari kedua kubu menjadi kuncinya. Itu sebabnya secara rutin CNJC mengadakan pelatihan penyelesaian konflik bagi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, CNJC juga mendorong agar segenap staf dan aparat penegak hukum lainnya membaur dengan masyarakatnya. “Ketika anak-anak muda di gedung seberang mengadakan lomba sepak bola, maka para panitia di sini dan petugas kepolisian turut terlibat menjadi panitianya,” ujar Sheryn sambil menunjuk sebuah gedung tinggi sekitar satu blok dari kantor CNJC. Menurutnya, gedung itu merupakan wilayah hunian yang cukup padat, multi kultural, dan mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tidak hanya sekedar membaur, para petugas penegak hukum itu kemudian secara langsung menanamkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan pada aturan main yang disepakati, fairness, dan kejujuran kepada kalangan muda melalui permainan olah raga tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya, CNJC berpijak pada empat prinsip utama: restorative justice, therapeutic jurisprudence, pelibatan komunitas, dan kemitraan. Dengan prinsip keadilan restoratif, Pengadilan Magistrat yang berada di CNJC mengupayakan “hukuman” yang bersifat pemulihan dan membantu untuk kembali ke masyarakat. Pengecualian dilakukan untuk jenis-jenis kejahatan tertentu yang tergolong berat. Itu pun langkah-langkah terapik juga dilakukan mengupayakan persoalan kemasyarakatan yang menjadi dasar munculnya perilaku yang tidak diharapkan tersebut. Langkah hukum yang dilakukan berupaya memberikan terapi dan preseden bagi masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri.

Pelibatan komunitas dan kemitraan merupakan kunci dalam melaksanakan pelayanan. CNJC tidak menyediakan semua layanannya sendiri. “Kami memulai dengan melibatkan para komunitas dan lembaga pemerintah yang sudah ada, dan menyatukan titik pelayanannya di sini,” jelas Sheryn. Petugas dari masing-masing lembaga tersebut ditempatkan dan bertugas di CNJC. Kalau istilah populer dalam bahasa Indonesia barang kali adalah di-BKO-kan. Dengan demikian CNJC kemudian memiliki jejaring yang sangat luas dan tergolong efisien dalam beroperasi. Para lembaga yang sudah ada juga menjadi tidak merasa tersaingi, namun seperti memiliki teman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai institusi yang dibiayai negara, CNJC berupaya menyalurkan dan menyediakan akses pendanaan bagi para lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah lainnya. Tujuannya adalah memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul, yang menjadi alasan dibalik munculnya perselisihan maupun tindak kejahatan yang timbul. CNJC merupakan sebuah upaya untuk mengkonsolidasikan segenap sumber daya yang ada dalam meredam konflik, mencegah tindak kejahatan dan mendorong penyelesaian masalah oleh masyarakat sendiri.

Pendirian dan operasional CNJC ini bukannya tanpa tantangan dan hambatan. Pendekatan yang lebih “sosialis” ini tidak mudah diterima oleh beberapa kelompok politik yang ada. Resistensi juga awalnya muncul dari berbagai kalangan yang skeptis dengan pendekatan ini. “Namun CNJC membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya,” ujar Leisha Lister dari Family Court of Australia yang mendampingi rombongan dari Indonesia berkunjung ke tempat ini.

Lebih lanjut Sheryn juga menyampaikan bahwa lembaga tempat dia bekerja ini juga bukannya tidak memiliki kekurangan. Karena kesibukan yang ada, menurut Sheryn masih cukup minim upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi maupun mengkomunikasikan keberadaan lembaga ini di luar kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya. “Bisa terjadi, penduduk di seberang jalan sana akan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa sebenarnya lembaga ini, yang mana sangat memalukan sebenarnya bagi kami,” ujarnya sambil tertawa.

Sangat menarik bahwa sesungguhnya penyelesaian masalah berbasis komunitas ini memiliki akar panjang dalam budaya dan adat berbagai suku yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan derasnya terpaan kehidupan modern yang lebih materialistis, masyarakat Indonesia justru semakin rawan dengan konflik horisontal di antara berbagai kelompok yang ada. Pemahaman yang banyak berkembang adalah “hukum sekeras-kerasnya supaya ada efek jera”, yang kadang menafikan kenapa sebuah persoalan bisa muncul. Sebuah pandangan yang bagi menurut Dr. Adriaan Berdner dari Leiden University pada sebuah kesempatan seminar di Surabaya awal bulan Oktober ini, membuat penegakan hukum tercerabut dari akarnya.(*)

[hf]

foto: http://www.neighbourhoodjustice.vic.gov.au/

Lebih Mengenal Federal Circuit Court of Australia

2013923120251

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung menerima kunjungan kerja Hakim Federal Circuit Court Australia Michael Baumann pada Senin (23/9/2013) pagi. Kunjungan kerja ini diakuinya untuk lebih memperkenalkan pengadilannya dan untuk saling berbagi informasi dengan Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya khususnya dalam bidang manajemen perkara -satu hal yang pasti akan ada dalam setiap pengadilan.

“Saya sangat berterima kasih dapat diterima dengan baik di tengah kesibukan dan padatnya jadwal bapak/ibu,” tuturnya dalam pertemuan diskusi dengan perwakilan MA yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata Suwardi.

Dijelaskan olehnya Federal Circuit Court dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan mengurangi beban perkara yang ada pada Federal Court of Australia dan Federal Family Court of Australia. Sehingga tidak mengherankan apabila yurisdiksi Federal Circuit Court hampir sama dengan kedua pengadilan lainnya tersebut. Diketahui bahwa 88% perkara yang diperiksa oleh Federal Circuit Court adalah perkara keluarga dan selebihnya ada perkara kepailitan, hubungan industrial dan perkara di bidang perdata lainnya.

Selanjutnya diketahui bahwa Federal Court of Australia dan Federal Family Court of Australia dalam beberapa kondisi tertentu akan menjadi pengadilan superior yang memeriksa upaya hukum atas putusan Federal Circuit Court.

Salah satu yang menjadi ciri khas Federal Circuit Court adalah cukup sering melaksanakan persidangan ke tempat yang kurang terjangkau, selain memiliki kantor tetap di setiap negara bagian. “Mungkin ini sedikit memiliki persamaan dengan praktek pengadilan agama yang suka mengadakan sidang keliling,” tambahnya.

2013923101615Efisiensi Penanganan Perkara

Dalam pertemuan hangat tersebut yang juga dihadiri Hakim Agung I.G. Agung Sumanatha, Panitera MA, beberapa panitera muda dan kelompok kerja Business process re-engineering manajemen perkara banyak berdiskusi mendalam mengenai praktek manajemen perkara baik di Federal Circuit Court maupun di praktek di Mahkamah Agung.

Judge Baumann menjelaskan bahwa pengadilannya memberlakukan sistem docket yang membebankan tanggung jawab kepada setiap hakim atas perkara yang diperiksanya hingga tahap penyelesaian. “Biasanya disebut juga dengan ‘satu hakim bertanggung jawab terhadap satu perkara’,” lanjutnya

Dalam prakteknya, sebagaimana diatur dalam aturan internal pengadilannya, ada tiga tahapan pemeriksaan perkara. Tahap pertama yaitu pemeriksaan awal terkait duduk perkaranya sehingga apabila sudah terdapat kesimpulan awal dan memang diperlukan, pengadilan dapat memberikan suatu penetapan awal. Tahap kedua merupakan klarifikasi terhadap isu perkara di mana untuk membuka peluang bagi pengadilan untuk meminta pendapat para ahli. Pada tahapan ini pengadilan tetap berupaya mengusulkan proses mediasi kepada para pihak. Tahap ketiga yang merupakan proses pemeriksaan perkara sesungguhnya yaitu di mana para pihak diminta menghadiri sidang, membuka bukti-bukti dan proses pembuktian itu sendiri.

“Pada dasarnya tahapan tersebut untuk memberikan efisiensi terhadap proses penanganan dan pemeriksaan perkara,” jelasnya. Diakuinya dengan mekanisme dan tahapan tersebut dapat lebih memudahkan dan mempercepat bagi hakim untuk memahami perkara sehingga rata-rata setiap perkara sudah diputus dalam kurun waktu 3 bulan. Bahkan clearance rate kinerja pengadilannya mencapai 98%, di mana perkara masuk pada 2012 sejumlah 92.542 dan yang berhasil diselesaikan sejumlah 91.214.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, prosedur mediasi –khususnya yang di luar pengadilan, telah memberikan kontribusi positif bagi pengadilannya. Bagi mediasi yang berhasil maka sudah tentu berdampak pada pengurangan beban pengadilan, namun bagi mediasi yang tidak berhasil akan menjadi jelas bagi pengadilan untuk segera memeriksa dan memutus.

“Berbanding terbalik dengan di sini di mana pihak enggan bermediasi dan pengadilan juga tidak bisa membatasi pihak untuk terus berperkara karena undang-undang tidak mengatur kewenangan itu sehingga berdampak pada beban pengadilan,” beber Panitera MA Soeroso Ono.

2013924134811Very impressive

Dalam kunjungan kerja perdananya ke Indonesia ini, Judge Baumann tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat langsung sistem pelayanan perkara yang  bekerja di pengadilan Indonesia. Selasa (24/9) ia mengunjungi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang berlokasi di Gedung Sekretariat MA Jl. Ahmad Yani, Jakarta Pusat.

Judge Baumann mendapatkan paparan secara langsung bagaimana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS) pada Badilum dan Sistem Administrasi Perkara (SiadPA)pada Badilag bekerja di seluruh pengadilan di Indonesia. Dijelaskan kepadanya sistem ini dapat memberikan pelayanan informasi perkara kepada pencari keadilan dan juga sebagai alat monitor bagi direktorat jenderal dalam memantau kinerja pengadilan.

It’s very impressive, bahkan mungkin lebih advance daripada yang ada di pengadilan saya,” ujarnya melihat kemampuan yang dimiliki sistem-sistem tersebut dan bagaimana kantor di Jakarta mengontrol dan terus memantau.(*)

[ya]