Category: Berita MA

Satu Dasawarsa Kerjasama Yudisial MA Dengan FCA dan FCoA

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Tahun 2014 ini merupakan tahun bernilai sejarah bagi pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia. Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 2004, penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia, yang kemudian disusul dengan bergabungnya Family Court of Australia dalam Nota Kesepahaman tersebut pada tahun 2007 menandakan momentum dimulainya kerjasama formal antara badan peradilan dua negara ini yang meliputi pertukaran, ide, sistem, dan orang. Kini pada Selasa (24/6) pagi, ketiga pengadilan kembali mempererat kerjasama ini dengan kembali menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial.

“Pada 2004 lalu Indonesia sedang pada masa berbenah ditandai dengan pemilihan umum presiden secara langsung pertama kali dan bagi badan peradilan merupakan tahun implementasi sistem satu atap. Kini setelah 10 tahun kerjasama telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan model kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi model kerjasama yudisial di negara-negara lain,” jelas Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Greg Moriarty dalam sambutannya.

Kerjasama yudisial antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia diketahui dimulai pada 2004 dengan ruang lingkup yang terus berkembang hingga saat ini dan setiap tahun poin-poin kerjasama diperbaharui. Pada tahun 2014 ini Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ditandatangani oleh Ketua MA RI M. Hatta Ali dengan Chief Justice FCA James Allsop dan Chief Justice FCoA Diana Bryant.

Pernyataan Duta Besar Australia tersebut sekaligus sebagai sebuah pengakuan terhadap keberhasilan atas capaian kerjasama yudisial yang telah dibangun selama sepuluh tahun ini. Secara tegas dirinya memberikan contoh saat ini putusan pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh media, akademisi dan masyarakat umum untuk menjadi bahan perdebatan hukum.

“Media dan publik kurang memberikan apresiasi yang semestinya atas kerja pengadilan ini dalam melakukan perubahan,” sambungnya.

DSC_9468(1)

Testimoni Para Ketua

Hampir senada dengan Duta Besar Australia, Ketua FCA James Allsop mengatakan bahwa kerjasama selama ini meningkatkan hubungan keduabelah pihak dan menjadi lahan kerjasama yang lebih beragam di antara kedua Negara. Allsop menambahkan pula bahwa kerjasama dengan Mahkamah Agung berfokus untuk membantu pengadilan Indonesia mereformasi kelembagaan dan memperbaiki kualitas keadilan, sehingga membuatnya lebih adil dan mudah diakses.

“Atas nama para hakim dan staf Federal Court, saya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah anda berikan kepada kami serta atas kesempatan untuk saling belajar ini, dan saya sangat berharap dapat terus bekerjasama dalam sepuluh tahun ke depan dengan para sahabat kita diberbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Dengan menandatangani MoU ini, kami menegaskan kembali komitmen mendukung proses reformasi dan menegaskan, komitmen ini adalah untuk jangka panjang”, tutup Chief Justice  Allsop yang baru pertama kali ini berkunjung ke Indonesia.

Menyambung sambutan Ketua FCA, Ketua FCoA Diana Bryant menjelaskan hubungan kerjasama yudisial dengan pengadilan Indonesia selama ini sangat bernilai bagi para hakim dan pemerintah Australia. Para hakim Australia telah diperkaya dengan pembelajaran yang didapatkan dari para hakim Indonesia. Kementerian Luar Negeri baik di Jakarta maupun Canberra selalu memberi dukungan dalam hal pendanaan juga sumber daya staf untuk memfasilitasi hubungan tersebut.

Sedangkan Ketua MA Hatta Ali dalam sambutannya mengatakan kerjasama dengan yurisdiksi lain merupakan pintu dua arah yang membawa manfaat bagi semua pihak. Sangat penting juga untuk mengetahui dan mempelajari praktik-praktik terbaik yang pernah dan akan dilakukan yang relevan dengan upaya Mahkamah Agung mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan agar disesuaikan dengan situasi terkini di Indonesia. Hatta Ali melanjutkan, memberikan akses keadilan pada 240 juta lebih warga Negara Indonesia dengan sifat plural dan letak geografis yang luas merupakan pengalaman berharga dan bermanfaat untuk diketahui yurisdiksi lainnya. Sehingga ada kemanfaatan bersama dalam kerjasama ini.

“Dari Federal Court Australia, kami telah mendapatkan inspirasi dalam melakukan perbaikan administrasi penanganan perkara. Kami juga mendapatkan contoh terbaik dalam mengembangkan standar layanan pengadilan serta upaya memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal khususnya untuk perkara keluarga.”, kata Hatta Ali.

Hatta menjelaskan, agenda kerjasama yudisial tahun 2014-2015 fokus pada Business Process Reengineering dan manajemen perubahan, penguatan layanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses, akses terhadap keadilan melalui class action.

“Saya berharap, pada dasawarsa kedua nanti akan mencatatkan torehan tinta emas dari kerjasama yudisial ini dalam khazanah pembaruan peradilan Mahkamah Agung, dengan melanjutkan dan memperluas kerjasama ke sektor lain yang relevan dengan situasi yang ada,” harapnya.

Acara ini diselingi dengan pameran tayangan video dan materi publikasi tentang perjalanan kerjasama ini selama satu dasawarsa terakhir. Tampak hadir dalam acara ini para Hakim Agung, para pejabat teras di lingkungan Mahkamah Agung, para pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah Jakarta, termasuk pula tamu undangan dari pihak Kedutaan Besar Australia dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia yang mulai 2014 ini menggantikan AusAID dalam mengelola program-program pembangunan internasional Australia.

Selain penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman ini, delegasi FCA dan FCoA juga melaksanakan beberapa agenda lain. Delegasi FCoA menghadiri sidang keliling satu atap di Desa Sukakerta, Karawang, Jawa Barat pada hari senin 23/6 sementara itu delegasi Chief Justice Allsop memberikan ceramah tentang integritas peradilan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Ciawi pada tanggal 25 Juni didepan 150 hakim.(*)

[ya/aj]

Kerjasama Antar Instansi Wujudkan Identitas Hukum Masyarakat

Karawang, PembaruanPeradilan.net

Lusaeri (48), warga Desa Sukakerta Kabupaten Kerawang tersenyum bahagia saat menerima akta nikah dan akta kelahiran anaknya. Selama 25 tahun menikah, baru kali ini Lusaeri mendapatkan pelayanan pendaftaran nikah. Lusaeri merasa bahagia karena akhirnya  bisa mewujudkan mimpi anaknya untuk mengenyam pendidikan. Selama ini ia selalu mengalami kesulitan karena pernikahannya belum diakui secara resmi oleh Negara.

2014623111301“Ya namanya orang kampong ya, terpenting sudah nikah, dan keluarga dan tetangga-tetang saya tahu bahwa saya sudah nikah dengan istri saya, ya tidak perlu melapor lagi. Tapi dengan adanya program dari pemerintah, pengadilan, dan bantuan dari Australia akhirnya kami bisa mengurus akta nikah dan akta kelahiran”, kata Lusaeri saat ditemui di sela-sela sidang Itsbat Nikah di Desa Sukakerta, kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Senin (23/6).

Hal serupa dialami Supriyatna. Menikah pada tahun 1992, Supriyatna tidak mengurus pendaftaran nikah di kantor dinas catatan sipil karena tidak ada biaya dan urusannya susah.

Senyum bahagia masyarakat desa Sukakerta ini mengembang setelah mengikuti Sidang Isbat Nikah massal yang merupakan kegiatan Pelayanan Hukum terpadu antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial atara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan Family Court of Australia. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastro Hardjono, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, Chief Justice Family Court Australia Diana Bryant. Mereka diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Teddy.

2014623133221Diskusi Identitas Hukum

Usai meninjau sidang pelayanan terpadu, rombongan MA RI dan Family Court of Australia ditemui Bupati Karawang, Ade Swara untuk berdialog seputar proses pelayanan terpadu di Karawang. Dalam sambutannya, Ade menjelaskan bahwa jenis pelayanan seperti ini sangat penting karena masyarakat yang belum miliki identitas, akan sangat terbantu dalam memperoleh identitas hukum.

Menurut Chief Justice Diana Bryant, kerjasama yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun ini bermanfaat membantu dan meningkatkan meningkatkan kinerja hakim dengan memperbaiki sistem pelayanan, membantu masyarakat kurang mampu dalam memberikan keadilan dan mendapatkan identitasnya. Dengan menghilangkan semua hambatan kepada keadilan, lanjut Chief Justice Bryant, pengadilan-pengadilan Indonesia telah menyaksikan kenaikan signifikan kemampuan kaum perempuan, kaum miskin, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil untuk mengakses pengadilan  dalam urusan hukum keluarga.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan yang juga Ketua Kamar Pembinaan MA Widayatno Sastrohardjono mengatakan, Mahkamah Agung melalui pengadilan agama melakukan identifikasi berbagai masalah yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah identitas di masyarakat. Pada tahun 2012, MA mendorong untuk memastikan adanya akta perkawinan dan kelahiran. Peran pengadilan masih sangat penting untuk melegalisasi perkawinan. Dengan demikian, lanjut Koordinator Tim Pembaruan, salah satu cara yang dilakukan Mahkamah Agung adalah dengan meningkatkan anggaran dan realisasi sidang keliling serta membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu. Widayatno mengharapkan, bulan depan pelayanan sidang keliling lebih baik lagi.

Turut hadir menjadi salah satu pembicara adalah Kepala Subdirektorat Perkawinan Perceraian Direktorat Pencatatan Sipil, Christina Lilik Sudarjail yang menyoroti status anak yang lahir di luar nikah. Menurut Christina, sangat banyak anak yang tidak memiliki bapak dan tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Christina mendorong agar hak anak-anak yang tidak memiliki ayah seperti mereka pun harus diperhatikan.

“Pelayanan terpadu seperti ini juga seharusnya tidak hanya menyentuh masyarakat yang beragama muslim, tetapi juga masyarakat Indonesia yang beragama non-muslim”,katanya.(*)

[ya/aj]

40 Pengadilan Menerima Pembekalan Pengirman E-Document

Guna Pastikan Kelancaran SEMA No.1 Tahun 2014, 40 Pengadilan Menerima Pembekalan Pengirman E-Document

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Pemanfaatan dokumen elektronik untuk penyelesaian perkara dewasa ini telah meningkat. Sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 bahwa dokumen elektronik  dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah Ucapan pada Mahkamah Agung.

2014616194825 (1)Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Kepaniteraan Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. “Dan juga untuk terus meningkatkan jumlah pengadilan yang mengirimkan dokumen elektronik ke MA melalui Direktori Putusan,” jelas Sekretaris Kepaniteraan MA Pujiono Akhmadi dalam pengarahan pembukaan kegiatan dalam kapasitasnya mewakili Panitera MA di Tangerang, Senin (16/6) malam.

Sebagai bagian dari implementasi proses penataan proses beperkara di Mahkamah Agung (Business Process Reengineering) yang digulirkan sejak 2012, Mahkamah Agung kembali mengadakan pembekalan untuk memperkuat pelaksanaan E-Filing bagi perkara Kasasi/Peninjauan Kembali bagi 40 pengadilan tingkat pertama dari berbagai daerah. Pembekalan ini dilakukan di Hotel Mercure Tangerang tanggal 16-18 Juni 2014 dalam rangka sosialisasi Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 821 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui SEMA No.1 Tahun 2014 merupakan kebijakan penyempurna dari SEMA No.14 Tahun 2010.

Ke 40 pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari 16 pengadilan umum, 16 pengadilan agama, 4 pengadilan TUN dan 4 pengadilan Militer berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ke 40 pengadilan tersebut dipilih karena kontribusinya yang tinggi terhadap komunikasi data, sehingga dipilih untuk diprioritaskan untuk menerima informasi terkini dari peraturan SEMA

Secara umum SEMA 1/2014 disahkan untuk mendukung implementasi SK KMA Nomor 119 KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempersyaratkan adanya suatu solusi pembacaan berbasis elektronik untuk memastikan terlaksananya pembacaan berkas secara serentak di antara anggota majelis. Dengan adanya pembacaan serentak, maka diperlukan solusi penggandaan berkas yang efektif dan efisien. Kebijakan e-filing memastikan bahwa kebutuhan penggandaan dan distribusi berkas ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di mana proses penyiapan dokumen elektronik sudah dilakukan sejak awal yaitu di pengadilan tingkat pertama.

Bagian dari Business Process Reengineering

Dalam sambutannya Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bapak Pujiono Akhmadi, SH, MH menyambut baik pelaksanaan pembinaan ini dan menyatakan bahwa dalam era modern dewasa ini kesiapan pengadilan tingkat pertama dalam mendukung inisiatif pembaruan di Mahkamah Agung merupakan hal yang sangat penting, mengingat struktur satu atap yang saat ini berjalan, yang mengisyaratkan bahwa pengadilan adalah bagian tidak terpisahkan dari Mahkamah Agung.

Selain itu Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Aria Suyudi, SH. LLM dalam materi yang dibawakannya mengemukakan bahwa E-Filing merupakan salah satu bagian penting dalam keseluruhan inisiatif pembaruan peradilan yang telah berjalan sejak bertahun-tahun. Aria mengingatkan bahwa semua orang yang hadir akan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan pembaruan yang dirintis sejak lama, yang apabila tidak dirawat dan dibina tentunya akan mati suri.

Dibutuhkan Komitmen

Pembekalan ini dilaksanakan oleh Tim Pembaruan Peradilan- Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sebagai bagian dukugnan terhadap inisiatif Business Process Reengineering di Kepantieraan Mahkamah Agung RI. Sejak tahun 2012 tim BPR telah dibentuk dan bekerja menyusun berbagai rekomendasi penyempurnaan penanganan perkara dengan tujuan meningkatkan kinerja pengadilan untuk mencapai kepercayaan dan keyakinan publik.

Pelatihan berjalan sangat lancar, dimana peserta sangat antusias dalam mengikuti acara yang difasilitasi oleh Tim Kepaniteraan ini. Dengan sangat atentif, peserta mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Tim Fasilitator, dan terus mengikuti jalannya pelatihan sampai acara selesai menjelang tengah malam. Dalam pelatihan kemarin juga berhasil diunggah sejumlah 384 putusan pengadilan kedalam sistem komunikasi data. (*)

[as]

2014616194800(1)

 

Pengadilan Berharap Indeks Kemudahan Berusaha Meningkat

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Bank Dunia bekerjsama dengan International Finance Center kembali melakukan survei perihal tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang hasil penelitiannya dituangkan ke dalam laporan indeks kemudahan berusaha (ease of doing Business index). Sebagaimana diketahui bahwa indeks Indonesia menurun yaitu dari peringkat 116 pada 2012 menjadi peringkat 120 pada 2013 dari 183 negara yang disurvei.

Foto 20140509 Ease of doing business index

Salah satu indikator yang disurvei adalah penegakan kontrak (enforcing contract) yang menyangkut efisiensi sistem peradilan berupa langka-langkah prosedur/formal berdasarkan peraturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, merek dan paten. Jika ditelisik lebih lanjut pada dasarnya indikator ini membutuhkan peran serta dua pemangku kepentingan. Pertama adalah DPR yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan bersama pemerintah, khususnya hukum acara. Kedua adalah Mahkamah Agung sebagai penegak undang-undang.

Tahun 2014 ini Bank Dunia dan IFC kembali melakukan survei. Khusus indikator penegakan kontrak, surveyor mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan memutus sengketa bisnis (perkara perdata) dan sengketa merek atau paten (perkara niaga) pada Jumat (9/5/2014) pagi. Nadine Abi Chakra –operation analyst Doing Business IFC datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Suwidya dan Hakim Pengadilan Niaga Bambang Kustopo.

Kedua narasumber memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar kewenangan pengadilan dan bagaimana implementasinya khususnya untuk perkara perdata. Untuk lebih memperdalam materi diskusi, Nadine menanyakan perihal struktur, organisasi, sumber daya pengadilan; yurisdiksi pengadilan, hukum acara, sistem informasi perkara, publikasi putusan, pembatalan putusan arbitrase, eksekusi putusan dan tidak luput adalah mengenai statistik perkara.

Dalam diskusi mengenai hukum acara atau prosedur penyelesaian sengketa perdata, surveyor mengajukan studi kasus kepada para narasumber.

Penjual mengadakan perjanjian jual-beli (sales contract) dengan Pembeli. Setelah barang yang dipesan sampai ke Pembeli, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh Pembeli? Bagaimanakah proses yang ditempuh dan berapa lama?

Narasumber menjelaskan dalam kasus demikian berarti termasuk klasifikasi perdata umum. Pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan perkara di bagian registrasi, kemudian diberi nomor register oleh Kepaniteraan. Pemanggilan para pihak biasanya memakan waktu 7 hari kerja (untuk pemanggilan yang berada di Jakarta). Bila tidak hadir pada waktu yang ditentukan maka bisa dipanggil sekali lagi. Dalam proses Pemeriksaan perkara perdata umumnya 8-9 kali sidang, termasuk pendengaran saksi-saksi (termasuk saksi ahli) dan sidang pembacaan putusan.

Lebih lanjut para narasumber menjelaskan bahwa Pengadilan memiliki SOP yang mengatur tata cara dan jangka waktu penanganan yang berdasar pada hukum acara yang berlaku. Selain itu baru saja diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 yang menyatakan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 bulan. Jika melewati ketentuan tersebut, pengadilan harus melapor ke pengadilan tinggi disertai alasannya.

Para narasumber berharap penjelasan demi penjelasan yang dilontarkan dapat menggambarkan kondisi faktual penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang berdasarkan peraturan. Diharapkan pula dapat meningkatkan peringkat indeks enforcing contract.

Ditelisik lebih lanjut peran mengenai efisiensi proses peradilan dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan juga sebagai upaya untuk menyukseskan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.(*)

Pengadilan Dapat Bersumbangsih Atas Pemilu Berintegritas

20140327 Lokakarya Tindak Pidana PemiluJakarta, PembaruanPeradilan.net

Pemilihan umum (Pemilu) akan segera dilaksanakan pada 9 April 2014 yang dianggap sebagai hajatan nasional terbesar yang dapat berpengaruh terhadap arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut, pengadilan merupakan salah satu pemangku kepentingan khususnya dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran pidana Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu dan kejahatan pidana pemilu. Delik pidana pada hukum pemilu berbeda dengan hukum acara pidana biasa yang hukum acaranya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan tersebut antara lain terletak pada masa kadaluarsa, sifat hukuman yang kumulatif serta tidak adanya hukuman minimal.

Melihat kebutuhan terkait penanganan tindak pidana pemilu, maka Mahkamah Agung dengan dukungan Kemitraan mengadakan Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada 27-28 Maret 2014 di Jakarta. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Terlebih lagi MA telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang membutuhkan media sosialisasi.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastrohardjono menyatakan hakim sebagai salah satu ujung tombak penanganan tindak pidana pemilu perlu diperkuat dengan materi-materi terkait dengan pidana pemilu dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

“Sehingga tidak lagi terjadi inkonsistensi putusan perkara pemilu, kasus yang serupa, tetapi dengan putusan yang berbeda,” harapnya dalam pidato pembukaan lokakarya.

Lokakarya ini diselenggarakan dengan partisipan para hakim sejumlah 105 orang yang terdiri dari pimpinan pengadilan tinggi dan pimpinan pengadilan negeri. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Pengadilan Negeri  sebagai pengadilan pertama yang akan menangani pidana pemilu sedangkan Pengadilan Tinggi  sebagai pengadilan yang akan memeriksa upaya hukum banding serta yang akan memutus perkara bersifat final.

Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini adalah Hakim Agung Suhadi, ahli pemilu Ramlan Surbakti dan ahli hukum pidana Topo Santoso.

Acara pelatihan ini diharapkan bermanfaat dan memiliki sumbangsih dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(*)

[ya]

Bahan-bahan lokakarya dapat diunduh di sini.