Category: Berita MA

Pengadilan Berharap Indeks Kemudahan Berusaha Meningkat

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Bank Dunia bekerjsama dengan International Finance Center kembali melakukan survei perihal tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang hasil penelitiannya dituangkan ke dalam laporan indeks kemudahan berusaha (ease of doing Business index). Sebagaimana diketahui bahwa indeks Indonesia menurun yaitu dari peringkat 116 pada 2012 menjadi peringkat 120 pada 2013 dari 183 negara yang disurvei.

Foto 20140509 Ease of doing business index

Salah satu indikator yang disurvei adalah penegakan kontrak (enforcing contract) yang menyangkut efisiensi sistem peradilan berupa langka-langkah prosedur/formal berdasarkan peraturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, merek dan paten. Jika ditelisik lebih lanjut pada dasarnya indikator ini membutuhkan peran serta dua pemangku kepentingan. Pertama adalah DPR yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan bersama pemerintah, khususnya hukum acara. Kedua adalah Mahkamah Agung sebagai penegak undang-undang.

Tahun 2014 ini Bank Dunia dan IFC kembali melakukan survei. Khusus indikator penegakan kontrak, surveyor mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan memutus sengketa bisnis (perkara perdata) dan sengketa merek atau paten (perkara niaga) pada Jumat (9/5/2014) pagi. Nadine Abi Chakra –operation analyst Doing Business IFC datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Suwidya dan Hakim Pengadilan Niaga Bambang Kustopo.

Kedua narasumber memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar kewenangan pengadilan dan bagaimana implementasinya khususnya untuk perkara perdata. Untuk lebih memperdalam materi diskusi, Nadine menanyakan perihal struktur, organisasi, sumber daya pengadilan; yurisdiksi pengadilan, hukum acara, sistem informasi perkara, publikasi putusan, pembatalan putusan arbitrase, eksekusi putusan dan tidak luput adalah mengenai statistik perkara.

Dalam diskusi mengenai hukum acara atau prosedur penyelesaian sengketa perdata, surveyor mengajukan studi kasus kepada para narasumber.

Penjual mengadakan perjanjian jual-beli (sales contract) dengan Pembeli. Setelah barang yang dipesan sampai ke Pembeli, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh Pembeli? Bagaimanakah proses yang ditempuh dan berapa lama?

Narasumber menjelaskan dalam kasus demikian berarti termasuk klasifikasi perdata umum. Pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan perkara di bagian registrasi, kemudian diberi nomor register oleh Kepaniteraan. Pemanggilan para pihak biasanya memakan waktu 7 hari kerja (untuk pemanggilan yang berada di Jakarta). Bila tidak hadir pada waktu yang ditentukan maka bisa dipanggil sekali lagi. Dalam proses Pemeriksaan perkara perdata umumnya 8-9 kali sidang, termasuk pendengaran saksi-saksi (termasuk saksi ahli) dan sidang pembacaan putusan.

Lebih lanjut para narasumber menjelaskan bahwa Pengadilan memiliki SOP yang mengatur tata cara dan jangka waktu penanganan yang berdasar pada hukum acara yang berlaku. Selain itu baru saja diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 yang menyatakan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 bulan. Jika melewati ketentuan tersebut, pengadilan harus melapor ke pengadilan tinggi disertai alasannya.

Para narasumber berharap penjelasan demi penjelasan yang dilontarkan dapat menggambarkan kondisi faktual penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang berdasarkan peraturan. Diharapkan pula dapat meningkatkan peringkat indeks enforcing contract.

Ditelisik lebih lanjut peran mengenai efisiensi proses peradilan dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan juga sebagai upaya untuk menyukseskan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.(*)

Pengadilan Dapat Bersumbangsih Atas Pemilu Berintegritas

20140327 Lokakarya Tindak Pidana PemiluJakarta, PembaruanPeradilan.net

Pemilihan umum (Pemilu) akan segera dilaksanakan pada 9 April 2014 yang dianggap sebagai hajatan nasional terbesar yang dapat berpengaruh terhadap arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut, pengadilan merupakan salah satu pemangku kepentingan khususnya dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran pidana Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu dan kejahatan pidana pemilu. Delik pidana pada hukum pemilu berbeda dengan hukum acara pidana biasa yang hukum acaranya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan tersebut antara lain terletak pada masa kadaluarsa, sifat hukuman yang kumulatif serta tidak adanya hukuman minimal.

Melihat kebutuhan terkait penanganan tindak pidana pemilu, maka Mahkamah Agung dengan dukungan Kemitraan mengadakan Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada 27-28 Maret 2014 di Jakarta. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Terlebih lagi MA telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang membutuhkan media sosialisasi.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastrohardjono menyatakan hakim sebagai salah satu ujung tombak penanganan tindak pidana pemilu perlu diperkuat dengan materi-materi terkait dengan pidana pemilu dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

“Sehingga tidak lagi terjadi inkonsistensi putusan perkara pemilu, kasus yang serupa, tetapi dengan putusan yang berbeda,” harapnya dalam pidato pembukaan lokakarya.

Lokakarya ini diselenggarakan dengan partisipan para hakim sejumlah 105 orang yang terdiri dari pimpinan pengadilan tinggi dan pimpinan pengadilan negeri. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Pengadilan Negeri  sebagai pengadilan pertama yang akan menangani pidana pemilu sedangkan Pengadilan Tinggi  sebagai pengadilan yang akan memeriksa upaya hukum banding serta yang akan memutus perkara bersifat final.

Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini adalah Hakim Agung Suhadi, ahli pemilu Ramlan Surbakti dan ahli hukum pidana Topo Santoso.

Acara pelatihan ini diharapkan bermanfaat dan memiliki sumbangsih dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(*)

[ya]

Bahan-bahan lokakarya dapat diunduh di sini.

Penyampaian Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung

Foto 20140226 Laptah 2013

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Tahun 1928, tahun ketika Sumpah Pemuda diikrarkan, seorang tokoh nasional K.H. Agus Salim pernah berkata bahwa “jika negeri hendak selamat, jika kerajaan hendak sentosa, haruslah pengadilan berderajat tinggi, hakim-hakim wajib menunjukkan sikap kebesaran yang anggun”. Jauh sebelum era kemerdekaan hingga kini satu dasawarsa setelah reformasi, pernyataan tersebut ternyata masih kontekstual dan seiring seirama dengan perjuangan badan peradilan mencapai visi “terwujudnya badan peradilan yang agung”.

Kutipan pesan penting ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 pada Selasa (26/2/2014) pagi di Jakarta. Ketua MA berpesan kepada hadirin yang mayoritas adalah para hakim agung, para hakim pengadilan tingkat banding dan para pejabat di lingkungan Mahkamah Agung agar tanpa meresapi pesan dari Agus Salim.

“K.H. Agus Salim telah menjangkau jauh kepada situasi peradilan berwibawa yang berderajat tinggi yang dijalankan oleh pejabat yang benar-benar paham terhadap kedudukan dan jabatannya,” tegasnya.

Dalam pidatonya tersebut Ketua MA menyampaikan bahwa tahun 2013 merupakan tahun ketiga implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Tahun 2013 lalu MA terus melakukan percepatan dan perubahan fundamental yang telah dilakukan tahun 2012 sebelumnya, yaitu antara lain: implementasi sistem kamar; penyempurnaan sistem manajemen peradilan; penyempurnaan sistem etika dan perilaku hakim; berbagai pembenahan di sektor manajemen, restrukturisasi organisasi sebagai konsekuensi implementasi sistem kamar.

Selanjutnya Ketua MA memaparkan capaian-capaian utama Mahkamah Agung sepanjang tahun 2013 lalu, yaitu sebagai berikut sebagaimana dikutip dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1.    Jumlah Perkara Putus Terbanyak

Sepanjang tahun 2013, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83 % dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.  Jumlah perkara putus tahun 2013 memecahkan rekor perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

2.    Jumlah Sisa Perkara Paling Rendah

Selain jumlah perkara putus yang tinggi, rendahnya sisa perkara juga menjadi indikator berprestasinya sebuah pengadilan. Antara  jumlah perkara putus dan sisa perkara, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Jika produktivitas tinggi maka, sisa perkara akan rendah. Pada akhir tahun 2013, sisa perkara Mahkamah Agung berjumlah 6.415. Jumlah sisa ini merupakan yang paling rendah dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung. Jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah  10.112 perkara, maka kinerja MA dalam memutus perkara di tahun 2013 berhasil mereduksi sisa perkara hingga 36,56%.

3.    Rasio Produktivitas Memutus Tertinggi

Rasio produktivitas memutus (case-deciding productivity rate) adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada tahun yang bersangkutan. Rasio produktivitas memutus tahun 2013 adalah  71,42%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan perkara putus yang berjumlah 16.034 dengan jumlah beban perkara sebanyak 22.449. Rasio ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.  Rasio produktivitas memutus yang cukup tinggi pernah diraih tahun 2011 dengan nilai  64,07%.

4.    Rasio Sisa Perkara Paling Rendah

Rasio sisa perkara adalah perbandingan nilai sisa perkara dengan keseluruhan beban perkara di tahun yang bersangkutan. Sisa perkara tahun 2013 adalah  6.415 sedangkan beban penanganan perkara sebanyak 22.449, sehingga nilai rasio sisa perkara sebesar 28,58%. Nilai rasio sisa perkara idealnya tidak lebih dari 30% beban penanganan perkara. Dalam satu dasawarsa terakhir, nilai rasio di bawah 30% hanya terjadi di akhir tahun 2013.

5.    Nilai Clearance Rate di Atas 100 %.

Indikator lainnya untuk mengukur kinerja pengadilan adalah dengan menghitung rasio perkara keluar dan perkara masuk (clearance rate). Idealnya jumlah perkara yang keluar pengadilan sama dengan jumlah perkara masuk, sehingga pengadilan tidak dibebani tunggakan perkara. Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2013 sebanyak 12.360 sedangkan perkara masuk berjumlah 12.337 sehingga rasio penyelesaian perkara (clearance rate) berjumlah  100,19%.  Meski bukan clearance rate yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, namun terdapat peningkatan 6,77 % dibanding tahun 2012 yang hanya mencapai  93,42% (di bawah standar minimal).

6.    Jumlah Publikasi Putusan Tertinggi di Dunia

Jumlah publikasi putusan hingga akhir Desember 2013  berjumlah 685.406 putusan. 306.588 putusan di antaranya dipublikasikan sepanjang tahun 2013. Jumlah ini merupakan rekor dunia. Lihat saja,  ketika jumlah publikasi putusan baru mencapai  jumlah 22.437 pada bulan Maret 2011, Sebastian Pompe, Program Manager National Legal Reform Program (NLRP), dalam harian berbahasa Inggris The Jakarta Post ( Selasa 29 Maret 2011) menyebutkan bahwa  jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. Apa yang akan dikatakan Pompe dengan jumlah publikasi putusan sebanyak 685.406.

Jumlah publikasi putusan tahun 2013 yang berjumlah 306.588 menunjukkan bahwa rata-rata putusan yang terpublikasikan tiap bulannya berjumlah 25.549 putusan.  Jika rata-rata hari kerja perbulan adalah 20 hari kerja, maka setiap hari kerja ada  1.277 putusan yang  dimuat di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jika proses publikasi putusan tersebut diasumsikan dilakukan dalam jam kerja maka, setiap jamnya ada 160 putusan yang dipublikasi.

7.    Jumlah Satker yang Berpartisipasi dalam Publikasi Putusan  Meningkat

Pada akhir tahun 2011 jumlah satuan kerja (Satker) pengadilan  yang berpartisipasi dalam publikasi putusan di Direktori Putusan berjumlah 502. Di akhir tahun 2012,  jumlah partisipasi pengadilan meningkat menjadi 634. Jumlah partisipasi pengadilan terus meningkat di tahun 2013, sehingga di akhir tahun 2013 jumlah pengadilan yang telah memublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung berjumlah 721 satker (88,03%).  Satker yang belum memublikasikan putusan hanya berjumlah 98 pengadilan (11,97 %).

Bukan saja partisipasi pengadilan dalam memublikasikan putusannya yang meningkat, jumlah berkas perkara  kasasi/peninjauan kembali yang diajukan menggunakan fitur komunikasi data  pun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penggunaan fitur komunikasi data mencapai   3.599 berkas. Jumlah ini meningkat 88,73% dari tahun 2012 yang hanya  mencapai 1.907 berkas. Sementara di tahun 2011 jumlah e-dokumen yang dikirim menggunakan fitur komunikasi data berjumlah 1.152 berkas.

8.    Koruptor Dipidana Penjara Seumur Hidup

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali  yang menarik perhatian publik yaitu perkara tindak pidana korupsi nomor 271 PK/Pid.Sus/2011. Perkara ini merupakan perkara peninjauan kembali yang diajukan  oleh  Adrian Herling Waworuntu terhadap putusan Kasasi Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005. Oleh putusan kasasi tersebut, Adrian Herling Waworuntu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Putusan kasasi itu sendiri  menguatkan putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, yaitu putusan PT DKI Jakarta Nomor 79/Pid/2005/PT. DKI tanggal 24 Juni 2005 dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004 tangggal 30 Maret 2005. Dalam putusan  tanggal 15 November 2013, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Adrian Herling Waworuntu sehingga dengan putusan tersebut Adrian Herling Waworuntu dijatuhi pidana penjara seumur hidup.(*)

[ya]

Laporan Tahunan 2013
Pidato Ketua MA Laporan Tahunan 2013

Menyongsong Era Baru Layanan Hukum Pengadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sempat berhenti melaksanakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (tidak mampu). Kegamangan bertindak disebabkan ketentuan yuridis yang mengatur pemberian bantuan hukum di bawah rezim Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Bahkan Mahkamah Agung –melalui Kepala Biro Perencanaan, dalam suatu kesempatan menyatakan tahun 2013 merupakan periode musibah bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

Terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 faktanya menghambat langkah pengadilan dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Aturan yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan hukum harus berdasarkan rejim UU No.16 Tahun 2011 dan dilaksanakan oleh Pemerintah (cq Kementrian Hukum dan HAM). Akibatnya, pada 2013 Pengadilan tidak dapat menganggarkan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sebelumnya telah berjalan dengan baik berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-undang juga mengharuskan Pengadilan mampu membentuk pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyediaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini disandarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Noor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Maka untuk tetap dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut Mahkamah Agung telah mengesahkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang disahkan pada 9 Januari 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2011.

20140119 Perma 1-2014

Era Baru

Perma yang prosesnya dimulai pada kuartal akhir 2013 mengatur beberapa hal penting untuk memastikan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ada beberapa materi penting yang diatur dalam Perma yang sejatinya merupakan terobosan dalam menyikapi peraturan yang berlaku terkait pemberian bantuan hukum.

Pertama perihal pembebasan biaya perkara. Program pembebasan biaya dimaksudkan sebagai pengganti prodeo yang sebelumnya diatur dalam SEMA 10 Tahun 2010. Karena merupakan bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan. pelayanan pembebasan biaya perkara adalah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

Kedua adalah terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai
daftar advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma apabila diperlukan pendampingan litigasi. Pengadilan tidak membayar layanan advis dan konsultasi hukum dari OBH, karena beban pembiayaan tersebut ada pada  Kemenkumham.

Ketiga adalah tentang sidang di luar gedung pengadilan. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan zitting plaatz. Sidang di luar gedung pengadilan dapat mengikutsertakan petugas posbakum. Serta sangat dimungkinkan pelayanan satu atap dan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana.

Perma Menggantikan SEMA

Dengan keberlakuan Perma No.1 Tahun 2014 ini maka SEMA No.10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku. Titik penting lainnya adalah penggantian kebijakan Surat Edaran dengan Peraturan. Hal ini tidak lain karena ada kebutuhan mengikat pihak luar pengadilan khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Perma yang harus ditindaklanjuti dalam level kebijakan teknis pada setiap Ditjen Badan Peradilan ini, sangat diharapkan dapat segera dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penundaan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berurusan dengan proses peradilan. Maka terbukalah era baru pemberian layanan hukum di pengadilan.(*)

[ya]

Arah Perkembangan Kerjasama Antar Pengadilan Indonesia-Australia

IMG-20131217-WA0005

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Di tengah naik-turunnya hubungan diplomasi pemerintahan antara Indonesia dengan Australia, hubungan antara pengadilan Indonesia dengan Australia justru semakin erat. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan delegasi Federal Court of Australia (FCA) ke Mahkamah Agung pada 16-19 Desember 2013. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman kerja sama antar pengadilan yang telah dibina sejak 2004.

Ketua Mahkamah Agung yang berkesempatan menerima delegasi pada Selasa (17/12/2013) pagi di ruang kerjanya menyatakan seharusnya di tahun 2013 ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang baru. Namun karena belum ada perkembangan yang signifikan atas kegiatan yang telah disepakati di tahun 2012 maka baik dari pihak Mahkamah Agung, Federal Court of Australia dan Family Court of Australia sepakat untuk melakukan pembaruan Nota Kesepahaman di tahun 2014.

“Untuk itu penting kiranya dalam kunjungan ini mulai identifikasi program-program yang akan diteruskan, diperkuat ataupun ditambahkan untuk waktu mendatang,” arah Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Sebagaimana diketahui penandatanganan Nota Kesepahaman terakhir kali pada 2012 di Brisbane yang kala itu disepakati untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang mediasi, pengembangan peluang gugatan sederhana (small claim), penataan ulang proses manajemen perkara dan class action. Implementasi kerja sama ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice yang dimulai sejak 2011.

Menurut catatan Tim Pembaruan, perkembangan kerja sama sejauh ini memang belum cukup berarti. Dalam sektor mediasi, baru terbentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dibentuk sejak Agustus melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 123/KMA/SK/VII/2013. Pokja telah memulai berbagai proses studi, yang antara lain dengan melakukan kunjungan belajar ke Australia pada Oktober 2013 lalu.

Pada sektor proses penanganan gugatan sederhana, baru akan dibentuk kelompok kerja yang akan bekerja melakukan tinjauan terhadap peluang penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dimungkinkan, Mahkamah Agung akan mengeluarkan kebijakan yang mengatur hal ini.

Sektor penataan ulang proses manajemen perkara (business process reengineering) nampaknya merupakan sektor yang cukup menunjukkan kemajuan. Setelah pengiriman lima orang asisten hakim di Mahkamah Agung pada 2012, telah tersusun sebuah Kertas Kerja yang akan menjadi panduan implementasi BPR manajemen perkara di Mahkamah Agung. Saat ini tengah dimulai implementasinya dengan serangkaian upaya perubahan kebijakan dan sumber daya untuk mendukung kepastian pelaksanaannya.

Delegasi Pengadilan Federal Australi terdiri dari Justice Bernard Murphy, Warwick Sodden –CEO dan Sia Lagos –District Registrar. Turut pula mendampingi delegasi adalah Tim Lindsay –guru besar ilmu hukum pada Universitas Melbourne yang dalam kesempatan ini berperan sebagai penasihat hubungan kerja sama antara FCA dengan MA. Delegasi melaksanakan kunjungan kerja kali ini selama empat hari yang antara lain menggelar beberapa diskusi terkait mediasi, gugatan sederhana, manajemen perkara termasuk melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Cibinong. (*)

[ya]