Deklarasi Singapura: Jalan Lebar Perkembangan Kerjasama Regional Bidang Yudisial

Pertemuan Council for ASEAN Chief Justice ke 6 di Singapura menghasilkan Deklarasi Singapura, Guna Membuka Jalan Lebih Luas Bagi Berkembangnya Kerjasama Regional Bidang Yudisial

 

PembaruanPeradilan.net, Singapore

Mahkamah Agung Singapura pada 27 Juli 2018 lalu menjadi tuan rumah dari Sidang ke 6 Council for ASEAN Chief Justices (CACJ). Sesuai tradisi selama ini, Rapat CACJ selalu dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan Sidang Umum ASEAN Law Association (ALA) yang berlangsung pada 26-28 Juli 2018, serta ASEAN Law Conference, yang bertajuk The Power of One-Unlocking Opportunities in ASEAN through Law.

Secara historis CACJ merupakan salah satu agenda rutin pada Sidang Umum ALA yang berlangsung sejak 1978. Agenda ini kemudian diinstitusionalisasikan oleh para Ketua Mahkamah Agung ASEAN sejak tahun 2013 dengan nama ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) pada sidang pertama ACJM di Singapura. Selanjutnya dalam rangka sertifikasi ACJM sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN, maka nama ACJM kemudian diubah menjadi CACJ. Saat ini CACJ sejak tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN (Entities Associated with ASEAN), dan masuk dalam Annex II ASEAN Charter. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi ASEAN, yang terbagi pada 5 kategori, yaitu peradilan dan parlemen (2 entitas), organisasi bisnis (54 entitas), Kelompok Pemikir dan Akademis (2 entitas), Masyarakat Sipil terakreditasi (54 entitas), dan pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Kali ini CACJ dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara ASEAN. Lima Ketua Mahkamah Agung hadir sendiri, yaitu CJ Sundaresh Menon dari Singapura, Prof Dr M Hatta Ali SH., MH dari Indonesia, Chief Justice Tan Sri Richard Malanjum dari Malaysia, Chief Justice Htun Htun Oo dari Myanmar, Chief Justice Nguyen Hoa Binh dari Vietnam, sementara negara lainnya diwakili oleh penjabat Ketua atau Pimpinan delegasi, seperti Dato Paduka Haji Hairol Arni bin Haji Abdul Majid, Piminan Delegasi dari Brunei, YOU Ottara Wakil Ketua Mahkamah Agung Kamboja, Khampha Sengdara Wakil Ketua Mahkamah Agung Laos, Antonio T. Carpio, penjabat Ketua Mahkamah Agung Filipina, Slaikate Wattanapan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Thailand.

Chief Justice Singapura Sundaresh Menon Terpilih Sebagai Ketua CACJ

Pada sidang ke 6 ini para Ketua Mahkamah Agung ASEAN secara aklamasi memilih Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon untuk menjadi ketua CACJ untuk periode 2018-2019 menggantikan Ketua Mahkamah Agung Brunei Chief Justice Kifrawi yang yang selesai masa jabatannya, dan sekaligus memasuki masa pensiun bulan Juni lalu.

Secara tradisi, Ketua CACJ adalah Ketua Mahkamah Agung yang menjadi tuan rumah dari Sidang CACJ pada tahun tersebut, dan masa jabatan ketua adalah satu tahun, sampai Sidang CACJ selanjutnya. Singapura sebagai tuan rumah Sidang CACJ ke 6 secara otomatis juga menjadi Ketua CACJ untuk setahun ke depan. Namun sebagaimana telah diketahui, sidang CACJ ke 5 di Bandar Seri Begawan telah mengamanatkan dibentuknya Sekretariat Tetap, yang untuk lima tahun pertama akan dikelola oleh Mahkamah Agung Singapura.

Peluncuran ASEAN Judiciary Portal

Sidang ke 6 CACJ diawali dengan peluncuran portal ASEAN Judiciary Portal (AJP), salah satu program unggulan CACJ yang mulai dikembangkan sejak awal 2016. AJP dapat diakses pada url http://cacj-ajp.org merupakan situs portal kolaborasi seluruh peradilan ASEAN yang memuat ringkasan sistem hukum dan peradilan masing-masing negara ASEAN dalam bahasa inggris. Portal ini diharapkan menjadi jembatan masuk bagi pihak luar yang ingin melakukan investasi atau berbisnis di wilayah ASEAN supaya lebih mudah memahami peluang dan aturan tentang sistem hukum yang ada.

Dalam sambutannya Chief Justice Sundaresh Menon menyatakan, ketidakpastian hukum merupakan hambatan terbesar dalam perdagangan di kawasan ASEAN, selanjutnya ia berharap bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan kemudahan akses terhadap informasi akan mendukung perdagangan dan mendorong arus investasi di kawasan ASEAN. Selain meningkatkan kepercayaan investor di kawasan ASEAN, CJ Menon juga menambahkan, bahwa portal AJP juga akan membantu peradilan di kawasan ASEAN untuk dapat bekerja bersama lebih dekat, portal memiliki bagian tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota untuk saling bertukar pemikiran dan membicarakan proyek bersama serta kertas kerja yang disusun. Ke depannya situs AJP juga akan memuat seluruh jadwal pelatihan hakim yang tersedia di seluruh negara di ASEAN, sehingga hakim di kawasan ASEAN bisa memilih untuk berpartisipasi di pelatihan yang paling dibutuhkan.

Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali SH., MH dalam sambutannya mengatakan keberhasilan peluncuran Situs AJP menunjukkan komitmen kuat peradilan di kawasan ASEAN untuk mendorong keadilan, perdamaian, kemakmuran dan perlindungan hak asasi manusia, karena upaya serius dan proses panjang diperlukan untuk menyiapkan AJP ini, dan hal itu harus diberikan apresiasi.

20180727_102413(1)

Portal AJP dibangun dengan dukungan finansial dari pemerintah Norwegia melalui Norway-ASEAN Regional Initiatives Fund-NARIF yang akan disalurkan melalui Singapore Academy of Law (SAL). Sehingga SAL akan menjadi pengembang, operator dan menerima dana dari NARIF untuk pengembangan AJP sebesar S$598,660 sampai Juli 2020.

Deklarasi Singapura : Pondasi Bagi Kerjasama Jangka Menengah

Sidang ke 6 CACJ berhasil menyepakati Deklarasi Singapura yang menyepakati 24 butir kesepakatan yang akan memandu kerja-kerja CACJ ke depannya. Ada beberapa hal penting yang disepakati dalam deklarasi Singapura,

  1. Pemberian mandat kepada Sekretariat CACJ untuk melanjutkan pengelolaan AJP sekaligus memberi kuasa kepada Sekretariat CACJ untuk menjajaki peluang perluasan pendanaan operasi AJP pasca berakhirnya pendanaan AJP Juli 2020 yang akan datang.
  2. Persetujuan bagi pengesahan Model Hukum Acara Service in Civil Process dan merekomendasikan adopsi model hukum acara tersebut pada masing-masing peradilan di kawasan ASEAN sepanjang dimungkinkan oleh sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan diperkenankan untuk melakukan penyesuaian sepanjang diperlukan.
  3. Memandatkan kepada Kelompok Kerja Service in Civil Process yang dipimpin oleh peradilan Malaysia untuk menyelidiki peluang area lain dalam hukum acara perkara lintas batas negara yang dapat di harmonisasikan (misalnya pengambilan bukti dalam sistem peradilan negara asing, dan membantu penyampaian panggilan di wilayah ASEAN) dan melaporkan kepada CACJ tentang peluang tersebut.
  4. Memperluas Terms of Reference Kelompok Kerja Manajemen Perkara dan Teknologi yang dipimpin oleh peradilan Malaysia ke area baru dan memiliki potensi disrupsi seperti Artificial Intelligence, Big Data, juga area teknologi-hukum baru dari teknologi Blockchain (misalnya bitcoins, organisasi otonom terdesentralisir, smart contract, crypto currency) dan melapirkannya kepada Dewan pada Sidang selanjutnya.
  5. Persetujuan untuk mengadopsi Rencana Strategis 2018-2025 yang disusun oleh Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan, dan :
    1. Kepada setiap lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan kehakiman pada setiap peradilan ASEAN untuk mempelajari Rencana Strategis 2018-2025 agar mereka dapat bertemu, mengusulkan, dan /atau mengembangkan rencana kerja dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasi Rencana Strategis ini.
    2. Agar setiap kursus yang ditawarkan agar dapat dikumpulkan dan ditampilkan bagi peradilan di kawasan ASEAN dengan menampilkannya pada AJP; dan
    3. Komitmen seluruh peradilan ASEAN untuk terus mengirim peserta-peserta pada pelatihan tersebut.
  6. Mengijinkan agar pelatihan tentang Arbitrase Internasional dan Konvensi New York yang dilaksanakan oleh Internasional Council for Commercial Arbitration (ICCA) bekerjasama dengan Singapore Judicial College dapat dilaksanakan.
  7. Mengakui kerja berkelanjutan pada Kelompok Kerja Sengketa Lintas Batas Melibatkan Anak;
    1. Dalam menyepakati hukum acara bersama dalam menangani perkara-perkara dimana terjadi sengketa lintas batas melibatkan anak di wilayah ASEAN.
    2. Selanjutnya menyetujui untuk merintis dibentuknya suatu Kode Perilaku dan Protokol yang tidak mengikat tentang sengketa lintas batas yang melibatkan anak di wilayah ASEAN;
    3. Dalam mengadopsi suatu template Country Profile dan alur kerja yang dapat diisi oleh setiap peradilan ASEAN;
    4. Menyetujui untuk melaksanakan Forum Hakim Keluarga ASEAN ke 2 di Singapura 28 Maret 2019, sehari sebelum The Hague Conference yang akan diadakan oleh Singapura bekerjasama dengan The Hague Conference on Private Internasional Law (HCCH)
    5. Menyetujui keberlakuan prosedur bersama dan mendorong setiap peradilan ASEAN untuk menggunakan prosedur bersama tersebut dalam menangani sengketa lintas batas yang melibatkan anak di wilayah ASEAN.
  8. Menyetujui Piagam CACJ dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh Kelompok Studi Kerja Penyusunan Program Masa Depan Kerja CACJ (kelompok Studi) , dengan catatan bahwa Filipina akan memberikan masukan paling lambat akhir Agustus 2018. Selanjutnya memperluas Terms of References Kelompok Studi dengan memasukkan pula tugas untuk menyusun Model/Kerangka bersama yang bisa meliputi Kode Perilaku Bagi Para Hakim dan melaporkan hasil studi dan rekomendasinya ke Sidang CACJ selanjutnya.
  9. Menyetujui pembentukan Kelompok Kerja Baru, Kelompok Kerja ASEAN+ yang memiliki tugas sebagai berikut :
    1. Mengidentifikasi mitra dialog yang paling cocok bagi pelaksanaan Rapat CACJ ASEAN+
    2. Mempertimbangkan jumlah mitra dialog yang dapat diundang untuk menghadiri rapat-rapat ASEAN+
    3. Mempertimbangkan frekuensi pertemuan ASEAN+; dan
    4. Mengidentifikasi tujuan-tujuan yang dapat dicapai oleh CACJ dari pertemuan-pertemuan tersebut.
    5. Melapor hasil pekerjaannya ke sidang CACJ.
  1. Persetujuan untuk memberikan mandat kepada Sekretariat CACJ bersama dengan perwakilan dari Peradilan Indonesia untuk membangun dialog dengan Sekretariat ASEA untuk mempelajari peluang posisi CACJ dalam struktur ASEAN, mencari pendanaan untuk mendukung kerja CACJ ke depannya.
  2. Persetujuan untuk menyetujui inisiatif yang diajukan oleh Singapura untuk membentuk database putusan penting ASEAN (Landmark Decision) dengan menampilkan baik naskah lengkap, ataupun web link dengan summary.
  3. Menyepakati agar Sidang CACJ ke 7 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Thailand pada tahun 2019.

Orientasi Jangka Panjang

Apabila dibandingkan dari deklarasi tahun-tahun sebelumnya, maka terlihat bahwa deklarasi Singapura 2018 telah membawa CACJ lebih jauh menjadi organisasi yang lebih mapan dan serius dalam mendorong integrasi hukum di kawasan ASEAN. Tentunya ini fenomena menarik dari sisi kekuasaan yudikatif, dimana peran cabang kekuasaan yudikatif dalam melakukan harmonisasi hukum di tingkat kawasan regional  juga mulai terlihat, dan tidak lagi pasif menunggu kiprah cabang kekuasaan eksekutif. Beberapa kelompok kerja diperluas mandatnya untuk lebih jauh mendorong integrasi hukum dalam memfasilitasi perdagangan lintas negara di kawasan ASEAN.  Secara bertahap kelompok kerja Service in Civil Process dan Sengketa Lintas Batas terkait Anak diperluas mandatnya. Bahkan kelompok Kerja Pendidikan dan Latihan yang dipimpin bersama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Filipina telah menyiapkan rencana kerja sampai tahun 2025, untuk memastikan adanya program pendidikan terstruktur berkelanjutan yang mengakomodasi semua berbagai kebutuhan pelatihan hakim negara ASEAN yang beragam.

Selain itu beberapa agenda kelompok kerja yang telah lama tertunda, seperti service in civil process juga di akselerasi penyelesaiannya, dengan mengelompokkannya model hukum acara yang sifatnya sukarela untuk diadopsi dengan penyesuaian.

Selanjutnya pembentukan kelompok kerja ASEAN+ juga akan menjadi agenda CACJ yang sangat penting, karena seiring dengan makin maraknya globalisasi, pasca terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka dialog dengan ekonomi diluar ASEAN mulai berkembang, seperti yang dilaksanakan dibawah China ASEAN-Free Trade Area, dialog dengan Amerika Serikat, Australia, dan lainnya. Hanya dengan mengadakan persiapan yang lebih baik, maka ASEAN dalam hal ini CACJ bisa memperoleh manfaat yang optimal dari kerjasama tersebut, ini yang hendak dicapai dari pembentukan kelompok kerja ASEAN+.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya juga mengatakan bahwa dengan main intensifnya kegiatan CACJ, maka pimpinan peradilan di kawasan ASEAN juga harus siap untuk memberikan perhatian lebih kepada CACJ, yang pastinya bukan hal yang mudah, akan diperlukan banyak waktu, sumber daya dan upaya yang harus dilakukan, dan karena dengan makin terkoneksinya ekonomi, maka makin besar pula tantangan yang dihadapi sistem peradilan di kawasan. (*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar