50 Tahun ASEAN: Peradilan ASEAN Perkuat Komitmen Kerjasama Yudisial di Regional

PembaruanPeradilan.net, Maka City

Setelah resmi memperoleh status sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN pada penghujung 2016 lalu, para ketua Mahkamah Agung ASEAN terus mendorong peningkatan kerjasama regional peradilan ASEAN tersebut dengan terus memperkuat kerangka kerjasama yang sudah terbentuk di bawah payung Council for ASEAN Chief Justice (CACJ). Pada 27 Oktober 2017 lalu para Ketua Mahkamah Agung ASEAN kembali bertemu di bawah kerangka CACJ di Manila, Filipina dalam pertemuan bertajuk Pertemuan Khusus CACJ Pertama (1st CACJ Special Meeting). Pertemuan ini memiliki nilai historis, sehingga disebut sebagai Rapat Khusus (Special Meeting) CACJ, mengingat bahwa 2017 ini CACJ baru saja mengadakan pertemuan Umum mereka bulan Maret 2017 lalu di Bandar Seri Begawan. Hal ini tidak lain karena Filipina adalah tuan rumah penyelenggaraan peringatan 50 tahun ASEAN, dan oleh karenanya berbagai acara konvensi, rapat, peringatan terkait 50 tahun ASEAN dipusatkan di Filipina.

Kali ini pelaksanaan CACJ Meeting juga dilaksanakan serangkaian dengan ASEAN Forum for Family Judges  yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2017 sehari sebelum Rapat Khusus CACJ. Forum ini merupakan agenda penting dalam Sub Agenda Cross Country Family Dispute yang juga disepakati untuk dibahas dalam CACJ. MARI dalam forum ini diwakili oleh YM Prof Dr. Takdir Rahmadi SH., LLM Ketua Kamar Pembinaan.

YM Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya mengatakan, bahwa Mahkamah Agung RI sangat puas dengan kemajuan yang dicapai oleh CACJ dalam waktu singkat ini, dan acara Rapat Khusus CACJ yang dilaksanakan berbarengan dengan peringatan 50 tahun kelahiran ASEAN merupakan momen penting untuk melihat ulang kemajuan yang sudah dicapai dan menata ulang sekaligus menyesuaikannya dengan tujuan ASEAN.

Sementara itu Chief Justice Singapura Hon Sundaresh Menon dalam sambutannya menekankan pentingnya untuk melanjutkan momentum kerjasama di antara para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dengan memperkuat sistem peradilan kita, baik individual maupun kolektif, untuk membuat hidup warga di kawasan ini menjadi lebih mudah.

Ketua MA beserta delegasi dalam Rapat Khusus CACJ 2017
Ketua MA beserta delegasi dalam Rapat Khusus CACJ 2017

Pembentukan Sekretariat Kerja ASEAN

Sebagaimana disebut dalam Deklarasi Bandar Seri Begawan, Maret 2017 maka Singapura telah ditunjuk untuk menjadi pelaksana Sekretariat Kerja CACJ pertama, untuk periode lima tahun. Periode enam bulan pertama ini telah digunakan oleh Sekretariat Kerja untuk melakukan berbagai persiapan. Tercatat bahwa dalam Rapat Khusus CACJ ini dibahas dua hal krusial, yaitu rancangan Anggaran Dasar CACJ untuk disahkan pada rapat CACJ Juli 2018 yang akan datang. Apabila disetujui, maka Anggaran Dasar CACJ ini akan mengatur tata kelola berorganisasi CACJ, dari isu tentang jenis-jenis Rapat, keanggotaan, tata cara pemilihan Ketua, Pendanaan, sampai Sekretariat. Saat ini rancangan Anggaran Dasar CACJ masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan akan siap untuk ditanda tangani pada Juli 2018 yang akan datang pada Rapat Umum CACJ di Singapura.

Agenda penting kedua yang dikelola Sekretariat ASEAN adalah penyiapan ASEAN Judiciary Portal (AJP). Rapat Khusus CACJ di Manila telah menyetujui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengelolaan AJP yang memberikan kuasa kepada Singapore Academy of Law untuk mengelola AJP dan mencari pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan AJP.

Agenda penting lain dalam Rapat Khusus CACJ ini adalah pemilihan logo CACJ. Berdasarkan surat yang diedarkan Sekretariat Kerja CACJ, maka seluruh peradilan ASEAN diminta untuk berpartisipasi dalam pembuatan logo CACJ dengan mengirimkan rancangan logo CACJ untuk dipertimbangkan dalam Rapat Khusus CACJ. Tercatat rancangan logo diajukan oleh Malaysia, Myanmar, Singapura, Indonesia, dan Brunei untuk dipertimbangkan oleh para Ketua Mahkamah Agung. Logo yang terpilih akan dipakai sebagai logo resmi CACJ yang akan ditampilkan dalam situs resmi CACJ dan identitas korporat CACJ lainnya, seperti kepala surat, kartu nama, dan lain sebagainya.

Harmonisasi Hukum ASEAN : Service in Civil Process

Inisiatif ini sudah dimulai sejak tahun 2014, pertama kali ACJM mulai dilaksanakan dan dipimpin oleh Malaysia. Sampai saat ini masih belum banyak kemajuan, karena beberapa negara ASEAN merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang menurut mereka hanya dapat dilakukan oleh eksekutif.

Memang Service in Civil Process ini merupakan inisiatif lintas batas, yang mengatur mekanisme permohonan bantuan antar pengadilan di suatu negara dengan pengadilan di negara lain, terkait dengan pengiriman surat panggilan, putusan, dan permohonan bantuan untuk melakukan pemeriksaan apabila pihak yang dipanggil berdomisili di negara yang berbeda. Pada prinsipnya inisiatif service in civil process ini bermaksud agar terjadi suatu harmonisasi aturan di kalangan ASEAN, sehingga permohonan bantuan ini bisa dilakukan dengan cepat. Memang pemanggilan ini dimungkinkan, apabila negara sudah menanda tangani konvensi Den Hague, namun di kawasan ASEAN, hanya Malaysia dan Singapura yang memiliki menandatangani protokol ini.

Sementara negara lain, termasuk Indonesia tidak merupakan pihak dari konvensi Den Hague ini, sehingga pemanggilan dan permohonan bantuan harus dilakukan melalui jalur rogatory, yang melibatkan konsulat jenderal. Hal ini dipandang agak lama, karena yang diharapkan adalah antar pengadilan bisa berkomunikasi langsung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses.

Usulan yang diharapkan adalah dengan membentuk suatu Model Rules, yang dapat diadopsi oleh peradilan-peradilan ASEAN melalui kewenangan untuk mengatur hukum acara mereka, sehingga bisa dibuat suatu aturan domestik, namun terstandardisasi, sehingga tidak diperlukan penandatanganan perjanjian bilateral dalam hal ini.

Diharapkan Malaysia bisa segera menyelesaikan rancangan Model Rules ini untuk menjadi pertimbangan dari peradilan negara ASEAN lainnya.

Pendidikan Hakim Gabungan ASEAN

Sektor ini diketuai bersama antara Indonesia dan Filipina. Untuk tahun ini belum berhasil dilaksanakan pendidikan bersama tersebut, karena Malaysia yang sedianya mengadakan pelatihan pada kuartal pertama 2017 membatalkan rencana tersebut, karena kendala pendanaan. Namun ada dua acara pelatihan pada tingkat ASEAN yang bisa dianggap mewakili acara Pendidikan Hakim Gabungan, yaitu pelatihan Cyber Crime bagi Hakim di Thailand pada Februari 2017, dan ASEAN Family Judges Forum, Oktober 2017 di Manila.

MARI sebagai penanggung jawab kelompok kerja menyatakan, bahwa masih perlu waktu untuk mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang dibutuhkan bersama, dan berkelanjutan. Karena sejak pertemuan di Bandar Seri Begawan disebut, bahwa idealnya pelatihan bukan sekedar pelatihan sekali selesai, namun merupakan pelatihan, yang berfokus untuk meningkatkan kapasitas peserta, dimana setelah program pertama, maka peserta yang sama bisa diundang lagi untuk menghadiri pelatihan kedua, sehingga terjadi peningkatan kapasitas secara konkret. MARI berupaya untuk mencari mitra yang mampu mengembangkan program dengan karakter tersebut.

Selain itu Singapura juga menawarkan serangkaian -pelatihan satu hari- bagi hakim ASEAN untuk periode 2018, yang meliputi topik-topik sebagai berikut , Fundamentals of Enforcement of  Intellectual Property Rights, Environmental Law: Overview and Challenges in the ASEAN Region, Cross-Border Insolvency Laws dan Harmonizing ASEAN Commercial Laws. Pelatihan ini ditawarkan sepanjang tahun 2018, dimulai dari Februari, sampai Agustus 2018.

Topik-topik tersebut diatas menindaklanjuti Deklarasi Bandar Seri Begawan 2017 yang memandatkan pelatihan dalam topik-topik tersebut. Mahkamah Agung Singapura menawarkan untuk membebaskan biaya partisipasi bagi 2 perwakilan pengadilan anggota CACJ untuk setiap pelatihan, yang normalnya dipungut biaya sebesar SGD 1,000 per pelatihan. Namun peserta harus membiayai sendiri biaya transportasi dan akomodasi selama menghadiri pelatihan.

Di sisi lainnya, Filipina juga menawarkan pelatihan dalam sektor keamanan untuk dimasukkan ke dalam agenda CACJ 2018, sekaligus menawarkan penggunaan Pusat Pelatihan Hakim Tagaytay untuk digunakan bagi pelatihan CACJ dengan biaya akomodasi yang disubsidi.

Agenda 2018

2018 akan menjadi tahun yang penuh agenda bagi CACJ. Dalam rangka mengukuhkan kiprah CACJ di forum regional, maka kedutaan besar Amerika Serikat kepada ASEAN juga telah mengirimkan undangan kepada CACJ untuk dapat melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga tinggi di Amerika Serikat dalam rangka perkenalan CACJ dan penjajakan kerjasama.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar