Council of ASEAN Chief Justice (CACJ) resmi menjadi Entitas Terasosiasi dengan ASEAN

Brunei Darussalam, PembaruanPeradilan.net

Pertemuan Kelima Council for ASEAN Chief Justice (CACJ) 24 Maret 2017 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam kembali menjadi saksi bagi langkah besar kedua yang dilakukan peradilan kawasan ASEAN dalam merespon terbentuknya pasar ASEAN. Setelah pada pertemuan ke empat CACJ lalu di Ho Chi Minh City para ketua Mahkamah Agung ASEAN sepakat untuk mengubah nama ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) menjadi CACJ, dan memerintahkan Mahkamah Agung Singapura untuk melakukan upaya sertifikasi sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN. Pada pertemuan kelima CACJ, Ketua CACJ sebelumnya YM Nguyen Hoa Binh melaporkan bahwa terhitung tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN (Entities Associated with ASEAN), dan masuk dalam Annex II ASEAN Charter.

Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi ASEAN, yang terbagi pada 5 kategori, yaitu peradilan dan parlemen (2 entitas), organisasi bisnis (54 entitas), Kelompok Pemikir dan Akademis (2 entitas), Masyarakat Sipil terakreditasi (54 entitas), dan pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Bagi CACJ sendiri sertifikasi ini menjadikan CACJ resmi sebagai badan hukum, yang memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum internasional. Dibanding sebelumnya yang hanya dibentuk sebagai perkumpulan. Dengan status baru ini maka CACJ memiliki kapasitas untuk bertindak keluar sebagai subyek hukum termasuk untuk mengadakan tindakan kontraktual dengan pihak ketiga, untuk misalnya melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam sektor-sektor kerja CACJ.

Ketua Mahkamah Agung RI Prof DR M Hatta Ali SH., MH dalam sambutannya mengatakan peradilan Indonesia sangat bersemangat dengan kemajuan ini, dan berharap agar pengakuan oleh ASEAN ini bisa diikuti dengan peningkatan mekanisme kerja kepengurusan CACJ dan kelompok kerja di bawah CACJ bisa berkomunikasi dan bekerja lebih intensif dan menghasilkan hasil-hasil yang lebih profesional dalam waktu yang lebih cepat. Ketua MARI dalam sambutannya menambahkan, bahwa pengalaman bekerja beberapa tahun di bawah CACJ, ia melihat masih ada peluang untuk meningkatkan mekanisme kerja yang ada. Untuk itu KMA menekankan pentingnya untuk menyiapkan sumber daya untuk mendukung kerja-kerja CACJ termasuk menjajaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan mitra pembangunan internasional.

20170324_182035

Prioritas Kerja

Dalam Deklarasi Bandar Seri Begawan 2017 CACJ memprioritaskan beberapa hal, yaitu pembentukan portal Peradilan ASEAN (ASEAN Judiciary Portal), Integrasi Hukum ASEAN, Inisiatif Pelatihan Yudisial Terpadu, dan Manajemen Perkara dan Teknologi.

Pembentukan AJP sejak awal telah dimandatkan kepada Mahkamah Agung Singapura dan diharapkan akan berfungsi sebagai wahana terpusat yang dapat digunakan bagi investor atau orang yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, segala hal terkait dengan penyelesaian sengketa di wilayah ASEAN. Dalam hal ini AJP diharapkan melalui kontribusi anggota nya akan mengumpulkan versi bahasa Inggris dari peraturan perundang-undangan terkait peradilan, penyelesaian sengketa dan perdagangan masing-masing negara dan contoh beberapa putusan pengadilan terpilih dalam  bahasa Inggris, sehingga pihak yang mencari informasi bisa dengan mudah mencari informasi yang diinginkan.

Dalam Pertemuan 5 CACJ diputuskan bahwa AJP akan dibentuk dengan dukungan finansial dari pemerintah Norwegia melalui Norway-ASEAN Regional Initiatives Fund-NARIF yang akan disalurkan melalui Singapore Academy of Law (SAL). Sehingga SAL akan menjadi pengembang, operator dan menerima dana dari NARIF untuk pengembangan AJP. Ke depannya AJP juga akan diupayakan agar bisa menjadi fasilitas mandiri dan tidak lagi tergantung kepada dukungan dari dukungan donor.

Terkait dengan integrasi Hukum ASEAN, saat ini terdapat dua topik yang dibahas, yaitu Sengketa Lintas Batas Terkait dengan Anak yang dipimpin oleh Singapura dan Integrasi dalam sistem pengiriman dokumen perkara perdata dalam wilayah ASEAN (Service in Civil Process). Dalam studi Sengketa Lintas Batas Terkait dengan Anak, maka disepakati bahwa Pokja akan menghadiri konferensi Hukum Keluarga di Filipina yang akan diadakan bulan Oktober 2017 ini.

Sementara itu, terkait dengan Service in Civil Process, Malaysia sebagai koordinator kelompok kerja mengatakan bahwa masalah terbesar dalam integrasi proses ini adalah, sebagian peradilan anggota CACJ menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membahas issue harmonisasi hukum. Mereka yang keberatan berpendapat bahwa inisiatif ini adalah mirip dengan proses ratifikasi suatu konvensi, sehingga yang dapat melakukan adalah pemerintah/eksekutif.

Singapura dan Malaysia mengusulkan bahwa service in civil process ini bisa diusulkan untuk bisa diadopsi dalam bentuk model aturan (model rules) bukan sebagai model law (model law) dan peradilan bisa melakukan penyesuaian aturan sepanjang kewenangan mereka memungkinkan dalam mengatur petunjuk-petunjuk teknis atau hukum acara.

Saat ini disepakati bahwa kelompok kerja untuk kembali membuat kompilasi aturan-aturan yang berlaku di masing-masing negara ASEAN terkait dengan service in civil process, untuk kemudian dianalisis dan ditemukan benang merah diantaranya, supaya bisa dilakukan harmonisasi.

Dalam sektor Pelatihan Bersama Yudisial ASEAN, maka Indonesia dan Filipina sebagai koordinator bersama memperoleh persetujuan dari CACJ untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan bersama bisa dilakukan secara berkelanjutan dan berkualitas. CJ Singapura, Sundaresh Menon menekankan bahwa pelatihan bersama haruslah fokus dan mampu mencapai tujuan yaitu meningkatkan kapasitas hakim. Hal itu tidak mudah, dan tidak mungkin dicapai dalam satu kali pelatihan, melainkan perlu beberapa kali pelatihan. Oleh karena itu pelatihan haruslah fokus dan komprehensif. Fokus dalam artian, Kelompok Kerja ini harus membatasi opsi pelatihan menjadi sedikit, namun mendalam. Topik yang disepakati adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Kepailitan, Konvergensi dan Harmonisasi Hukum Bisnis ASEAN dan Hukum Lingkungan.

Oleh karena itu harus dilakukan investasi dalam bentuk pengembangan modul yang meliputi pelatihan bersama yang memiliki tahap awal, dan lanjutan, sehingga bisa tercapai peningkatan keahlian yang diinginkan.

Terkait dengan inisiatif dalam sektor Manajemen Perkara dan Teknologi, CACJ merencanakan untuk melakukan kompilasi terhadap praktek-praktek terbaik inovasi manajemen perkara yang dimiliki oleh masing-masing peradilan untuk dapat disebar luaskan dan dipelajari oleh peradilan yang tertarik terhadapnya. Diperkirakan, beberapa negara memiliki banyak kisah sukses tentang pergulatan mereka dalam manajemen perkara, yang perlu didokumentasikan dan dibagi ke peradilan yang membutuhkan.

Pembentukan Sekretariat Tetap CACJ

Pertemuan 5 CACJ di Bandar Seri Begawan juga menyepakati bahwa ketua CACJ akan dipilih secara aklamasi tiap awal pertemuan rutin CACJ dan masa bakti akan berakhir pada pertemuan CACJ selanjutnya. Pada umumnya Ketua CACJ akan menjalani masa bakti selama satu tahun.

Selanjutnya disepakati pula pembentukan Sekretariat Kerja yang akan mendukung kerja Ketua CACJ. Sekretariat untuk pertama kali akan dibentuk di Singapura, untuk masa kerja 5 tahun yang dapat diperpanjang atas persetujuan para Ketua Mahkamah Agung ASEAN. Sekretariat akan dipimpin oleh seorang Ketua Sekretariat yang berasal dari negara tempat sekretariat dan seorang Wakil yang berasal dari negara dimana Ketua CACJ berasal.

Masing-masing Ketua Mahkamah Agung ASEAN juga akan diminta untuk menunjuk Pejabat Penghubung (liasion officer) yang akan menjadi focal point Sekretariat CACJ untuk berhubungan dengan masing-masing Ketua Mahkamah Agung, mengingat anggota CACJ tersebar di 9 negara ASEAN.

Ke depannya diperkirakan CACJ akan menjadi hub terpenting dalam kerjasama regional peradilan. Mengingat representasinya yang meliputi seluruh negara ASEAN. Peran CACJ akan sangat penting dalam menjembatani perbedaan sistem hukum untuk mendukung terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Mengingat tantangan terbesar yang perlu dihadapi CACJ adalah, perbedaan sistem hukum diantara negara ASEAN itu sendiri, yang bisa menghambat kelancaran kerjasama, selain juga keterbatasan anggaran yang diperlukan. Namun dengan dibukanya peluang kerjasama dengan mitra pembangunan internasional, maka issue pembiayaan tidak menjadi krusial lagi.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar