Sheriff di Victoria-Australia: Kewenangan, Perkara Tilang, Hingga Eksekusi Perkara Perdata

Biaya eksekusi perkara perdata "hanya" senilai Rp 2 jutaan

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

Biaya eksekusi perkara perdata di negara bagian Victoria-Australia bersifat fixed yaitu AUS$240. Demikian menurut Brandon Facey, Director Infrigement and Enforcement pada Ministry of Justice Negara Bagian Victoria. Korps ini dikenal juga sebagai sheriff yang merupakan warisan dari tradisi hukum Inggris kuno. Di era modern sheriff adalah jabatan yang memiliki kewenangan paksa pada perkara perdata dan pidana. Berdasarkan Sheriff Act 2009 (http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/sa200985/) Sheriff secara ex officio adalah juru sita Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria (Supreme Court) dan Pengadilan Negeri Victoria (County Court) merupakan pihak pelaksana terhadap orders ataupun warrants yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara bagian Victoria.

Namun kewenangan terbesar justru ada di pelaksanaan perkara pidana. Sherif memainkan peranan besar dalam kerangka penegakan sistem hukum penindakan pelanggaran (Infrigement System). Sheriff negara bagian Victoria memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan Surat Perintah Pelanggaran (Infringement Notices) berdasarkan Infringement Acts 2006 (http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ia2006161/)  yang menstandardisasi penindakan terhadap pelanggaran yang tersebar dalam 60 statuta yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga penegak hukum yang berwenang, termasuk negara bagian dan lembaga pemerintah lokal, termasuk dewan kota, perguruan tinggi dan rumah sakit.

Perlu dicatat fitur penting dalam Sistem Hukum Penindakan Pelanggaran di Victoria sebagai berikut :

  • Suatu proses yang sama untuk mengeluarkan dan mengeksekusi surat perintah pelanggaran pada berbagai lembaga yang memiliki kewenangan.
  • Pilihan untuk meminta agar tindakan yang termasuk pelanggaran untuk didengar dan diputuskan oleh Pengadilan Magistrasi.
  • Hak bagi orang yang menerima Surat Perintah Pelanggaran untuk meminta kasusnya diperiksa dulu oleh instansi yang mengeluarkan aturan, dimana mungkin terjadi adanya kesalahan dari penerapan peraturan atau kesalahan identitas, atau dimana terjadi situasi-situasi yang eksepsional.
  • Pengakuan terhadap orang-orang yang memiliki situasi tertentu (orang sakit mental atau disabel secara intelektual, sakit, kecanduan, atau tuna wisma) yang tidak bisa ditangani oleh proses otomatis.
  • Adanya fasilitas pembayaran cicilan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan
  • Tindakan tegas terhadap orang yang menolak membayar denda.

Jika Surat Perintah Pelanggaran dibayar, maka pembayaran akan menghapus pelanggaran. Tidak diperlukan proses hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap pelanggar terkait dengan Surat perintah Pelanggaran tersebut, dan tidak ada catatan pemidanaan terhadap orang tersebut. Pembayaran Surat Perintah Pelanggaran sendiri bukan suatu Pengakuan Kesalahan.

Sheriff sendiri bukanlah bagian dari Kepolisian, meskipun seragam Sheriff mirip seragam polisi. Kepolisian Victoria sendiri adalah lembaga penegak hukum yang paling banyak mengeluarkan Surat Perintah Pelanggaran. Dari sekitar 5,3 juta Surat Perintah Pelanggaran tahun 2015, maka 60,8%nya dikeluarkan oleh Kepolisian, untuk pelanggaran keselamatan berkendara, seperti berkendara melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, menggunakan telepon seluler saat berkendara.  Urutan kedua diduduki oleh Pemerintah Kota, dengan 31% dengan pelanggaran didominasi oleh Pelanggaran peraturan Parkir.

Jika Surat Perintah Pelanggaran tidak dibayar, maka Lembaga Penegak Hukum yang mengeluarkan Surat Perintah Pelanggaran bisa meminta penetapan kepada Infringement Court yang merupakan suatu sesi pada Pengadilan Magistrasi Victoria untuk mengeluarkan Penetapan Pelanggaran, yang kemudian memberikan kewenangan bagi Sheriff untuk menggunakan upaya paksa untuk memperoleh pembayaran atas tagihan tersebut. Upaya paksa bisa meliputi penundaan dan penolakan perpanjangan pendaftaran nomor lisensi kendaraan, wheel clamping pada kendaraan dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi.  Penetapan Pelanggaran juga bisa dilaksanakan dengan cara penyitaan dan penjualan dari benda hakim milik, dan bagi individu yang tidak memiliki benda yang cukup, dengan cara penahanan orang tersebut dan mengenakan uang jaminan di muka pengadilan.

Otomatisasi Sistem Pelanggaran

Secara umum rezim hukum pelanggaran Australia memperlakukan pelanggaran sebagai proses administratif. Artinya sepanjang yang bersangkutan terbukti melanggar, maka proses selanjutnya adalah pembayaran denda, kecuali yang bersangkutan memiliki alasan kuat untuk mengajukan keberatan, misalnya karena salah identitas atau kesalahan hukum. Baru proses hukum manual dijalankan, namun proses hukum manual apabila ditolak oleh pengadilan sudah pasti akan menaikkan jumlah denda berlipat ganda, sehingga jarang sekali pelanggar sampai membawa pelanggarannya ke tingkat pengadilan.

Sehingga jutaan pelanggaran dalam setahun bisa terlayani tanpa membebani kerja pengadilan, dan tentunya  pengadilan bisa memfokuskan diri kepada pelayanan publik yang lebih mendesak.

Ini agak berbeda dengan sistem pelanggaran Indonesia, khususnya pelanggaran lalu lintas, yang justru pelanggar didorong untuk masuk ke pengadilan dalam rangka memperoleh potongan terhadap denda yang diberikan oleh petugas di lapangan. Sehingga menjadikan beban tersendiri bagi pengadilan dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas.

Dalam pelanggaran lalu lintas, Sheriff memperoleh bukti pelanggaran dari 9.300 kamera kecepatan (speed camera) dan 300 kamera perlintasan (intersection camera) di seluruh negara bagian Victoria. Sistem ini berjalan secara otomatis. Berdasarkan data dari kamera tersebut sheriff mengirimkan Surat Perintah Pelanggaran kepada pelanggar berdasarkan data kepemilikan kendaraan bermotor melalui pengiriman surat tagihan denda ke alamat terdaftar pada mobil tersebut.

Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan teknologi Automatic Number Plate Recognition Technology (ANPT) yang memungkinkan pengiriman Surat Perintah Pelanggaran dilakukan secara otomatis ke alamat terdaftar dari pemilik kendaraan tersebut.

Teknologi ini penting, karena warga dipaksa untuk mematuhi peraturan meskipun tidak perlu ada razia atau penempatan aparat di lokasi tertentu.

Dalam kasus-kasus tertentu misalnya terdakwa menunggak membayar denda maka sheriff melakukan eksekusi dengan menempelkan stiker besar di kendaraan tersebut atau yang paling efektif biasanya memasang wheel clamp di mobil tersebut, dan biasanya pelanggar pasti akan tergopoh-gopoh membayar tagihannya, karena pelanggar pasti membutuhkan kendaraan untuk melakukan aktivitasnya.

Secara statistik porsi penanganan pelanggaran Lalu Lintas ini merupakan porsi terbesar dari peran sheriff, Setahunnya Sheriff menangani sekitar 3 juta pelanggaran, pelaksanaan 10.000-20,000 Penetapan Perkara Pidana dan 4.000-6.000 Penetapan Perkara Perdata.

Eksekusi Perkara Perdata

Sebagai Juru Sita (bailiff) pada Mahkamah Agung Victoria dan Pengadilan Tingkat Pertama VIctoria, maka adalah tugas Sheriff untuk melaksanakan penetapan-penetapan ataupun perintah dari Pengadilan termasuk perkara perdata. Sebagaimana disebut diatas, jumlah ini tidak banyak, namun biasanya merupakan yang cukup sulit pelaksanaannya.

Perlu dicatat, bahwa tidak seperti di Indonesia bahwa mayoritas tugas juru sita adalah mengirimkan panggilan sidang, maka Sheriff Victoria sebagai Juru Sita Mahkamah Agung Victoria sama sekali tidak terlibat dalam pemanggilan pihak dalam perkara. Berbeda dengan Sheriff pada Negara bagian New South Wales yang memang masih terlibat dalam pemanggilan perkara perdata (service of process) sebagai salah satu alternatif pemanggilan. Sistem pemanggilan para pihak di perkara perdata di Australia adalah bahwa panggilan tidak lagi menjadi tanggung jawab pengadilan, pengadilan bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat panggilan (summons), namun penyampaiannya sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan dilaksanakan oleh pihak swasta.

Brandon Facey mengatakan bahwa untuk melaksanakan penetapan pengadilan dalam perkara perdata maka pemohon dikenakan biaya flat AUD 240. Biaya ini flat, terlepas dari jenis dan nilai barang yang di eksekusi. Apabila, karena alasan keamanan ternyata diperlukan dukungan dari kepolisian untuk melaksanakan eksekusi, maka tidak ada dibutuhkan penambahan biaya. Brandon menyatakan AUD 240 adalah biaya permohonan, dan tidak serta merta menutupi biaya eksekusi tersebut, apabila memang dibutuhkan dana tambahan, maka negara melalui Kantor Sheriff-lah yang akan menanggung biaya tersebut. Aturan tentang satuan biaya jasa sheriff sendiri diatur detail Sheriff Regulation 2009 (http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_reg/sr2009194/) dan untuk tarif yang berlaku saat ini dapat dilihat pada url https://www.countycourt.vic.gov.au/fees.

Kesimpulan

Konsep eksekusi oleh sheriff menarik untuk diperhatikan, karena beberapa alasan, pertama, eksekusi dipisahkan dari pengadilan, kedua ada otoritas tersentral di tingkat pusat terhadap pelaksanaan eksekusi, yaitu kantor Sheriff, Ketiga adalah pembiayaan negara terhadap eksekusi perkara perdata.

Berbeda dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia yang sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan dan biaya nya ditanggung oleh pemohon eksekusi, model Victoria menawarkan platform eksekusi yang lebih solid. Jabatan juru sita terkoordinasi dalam payung sheriff yang merupakan unit mandiri terpisah dari pengadilan. Dengan sendirinya memiliki kapasitas lebih baik dalam sumber daya maupun dana untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam rangka eksekusi, dan memungkinkan adanya mekanisme checks and balances juga lebih terbuka, karena sheriff hanya memiliki kepentingan untuk melaksanakan tugasnya.(*)

[AS]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar