Sekelumit Profesi Trustee Dan Liquidator: Pelaksana Kepailitan Di Australia

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

Bagaimana meningkatkan efektifitas proses kepailitan dalam rangka Resolving Insolvency adalah salah satu agenda utama kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke Federal Court Australia pada akhir November 2016 ini. Berbicara mengenai efektifitas proses kepailitan sendiri Fernando Dancausa Diaz, Insolvency Expert World Bank Group dalam diskusi terbatas dengan Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 November 2016 lalu ketika melaporkan hasil asesmen singkat terhadap situasi hukum kepailitan Indonesia mengatakan bahwa pada prinsipnya, kerangka hukum kepailitan Indonesia sudah cukup modern, dan memenuhi prinsip-prinsip praktek terbaik di dunia, hal ini dapat dipahami, karena UU kepailitan sendiri terakhir kali disahkan pada tahun 2004, melalui UU Nomor 37 Tahun 2004.  Sehingga tidak mengherankan, apabila parameter resolving insolvency Indonesia dalam survei ease of doing business berada para kisaran 74-76 dari 180 negara, suatu posisi yang lumayan baik.

Selanjutnya Fernando juga menyampaikan bahwa dalam parameter resolving Insolvency, hal penting lain yang diukur adalah tentang bagaimana kinerja sistem kepailitan itu di lapangan. Hal ini diukur dari parameter berapa lama proses kepailitan tersebut diselesaikan, berapa biaya yang diperlukan dalam proses litigasi kepailitan, dan tidak kurang juga, tingkat pemulihan aset dari proses tersebut. Pada sektor ini masih banyak peluang peningkatan bagi sistem hukum kepailitan Indonesia.

Satu hal yang penting dari kunjungan delegasi Mahkamah Agung ke Federal Court Australia adalah mengenai kedudukan profesi Kurator/Pengurus yang bertanggung jawab melakukan pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan. Australia mengenai Kurator/Pengurus sebagai insolvency practitioners dan lazim disebut sebagai Trustee. Trustee ini memiliki status sebagai pejabat pengadilan (officer of the court), dan oleh karenanya dituntut untuk memenuhi standar perilaku yang diharapkan dari pejabat sejenisnya. Mereka haruslah jujur dan tidak berpihak dalam melaksanakan diskresi yang diberikan kepada mereka.

Pelaksana Kepailitan dalam Sistem Hukum Australia

Karena memiliki akar tradisi hukum yang dimulai dari Inggris, Sistem hukum kepailitan Australia sendiri mengatur kepailitan individu dan kepailitan perusahaan ke dalam dua kelompok pengaturan yang terpisah. Kepailitan Individu diatur melalui Bankruptcy Act dan lazim disebut sebagai Bankruptcy sementara Kepailitan Perusahaan diatur dalam Corporate Act dan lebih lazim disebut dengan istilah Insolvency, berbeda dengan tradisi Amerika Serikat yang menyebut keduanya sebagai Bankruptcy. Pada abad pertengahan, Hukum Kepailitan di Inggris memang memisahkan kepailitan pengusaha dengan kepailitan orang non-pengusaha, karena pertimbangan-pertimbangan sosial tertentu. Meskipun kepailitan dilakukan melalui pengadilan, namun pengawasan umum terhadap segala hal yang terkait tata kelola dan pelaksanaan Kepailitan Individu berada dibawah oleh Australian Finansial Service Authorities (AFSA) sementara kepailitan perusahaan berada dibawah oleh Australia Securities and Investments Comission (ASIC) .

AFSA sendiri dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan ASIC dipimpin oleh Ketua Komisi. Kedua organisasi ini sedikit banyak desainnya mirip dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana AFSA melaksanakan sebagian kewenangan Ditjen AHU. Kewenangan penting AFSA selain kepailitan adalah sebagai Kantor Pendaftaran Jaminan Benda Bergerak, atau di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Perdata dalam hal ini Sub Direktorat Fidusia. Sementara kewenangan ASIC adalah antara lain melakukan pendaftaran perusahaan dan mengatur profesi penunjangnya seperti akuntan, likuidator.

Untuk dapat ditunjuk sebagai Trustee atau Likuidator, atau keduanya lazim disebut sebagai Insolvency Practitioners (IP) seorang praktisi haruslah terdaftar di AFSA bagi Trustee dan ASIC bagi Likuidator. Likuidator sendiri dalam terminologi hukum Australia tidak melulu hanya melakukan likuidasi, namun juga berperan sebagaimana layaknya kurator dalam kepailitan yang lazimnya dikenal di Indonesia.

Meskipun pendaftaran dilakukan terpisah, namun baik Trustee maupun Likuidator haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai anggota penuh pada Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA) suatu organisasi profesi tunggal yang mensertifikasi para trustee dan Likuidator. Secara singkat syarat untuk menjadi anggota ARITA adalah sebagai berikut, haruslah dinominasikan oleh anggota lain, Lulus Kursus Kualifikasi Insolvency Education Program, Memiliki Asuransi Indemnity Profesional untuk menjamin kemungkinan permasalahan dalam melaksanakan profesinya, adalah anggota aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti CAANZ, CPA, IPA, ACCA (semua lembaga yang diakui oleh Internasional Federation of Accountants [IFAC]) atau Law Society atau memiliki sertifikat berpraktek hukum, dan Dalam tiga tahun dari lima tahun terakhir telah bekerja dalam penugasan profesional dibawah pengawasan langsung dari anggota ARITA yang dilaksanakan di Australia sebagai Prinsipal dalam penugasan sebagai Insolvency Practitioners, atau Memenuhi syarat yang ditetapkan Komite Nasional bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang calon sebagai anggota, atau Telah menjadi anggota Law Society atau telah memiliki lisensi praktek hukum untuk setidaknya tiga tahun dan Komite Nasional beranggapan bahwa dalam dalam tiga tahun diantara lima tahun terakhir yang bersangkutan telah cukup bekerja dalam penugasan-penugasan kepailitan dan calon memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang kepailitan untuk menjustifikasi penerimaan sebagai anggota.

Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang profesional bisa mengajukan pendaftaran ke sebagai Trustee ke AFSA atau sebagai Likuidator ke ASIC. Biasanya seorang Insolvency Practitioners akan terdaftar pada keduanya.

Sebagaimana layaknya profesi, Insolvency Practitioners wajib berpartisipasi dalam pendidikan profesi berkelanjutan yang ditentukan oleh organisasi. ARITA memiliki berbagai skema pendidikan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa pendidikan yang biasanya adalah perguruan tinggi setempat.

Pengawasan Kinerja Insolvency Practitioners

Meskipun Insolvency Practitioners adalah profesi yang mandiri, namun pelaksanaan kerja-kerja mereka terikat kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh AFSA dan ASICs sesuai dengan lingkup kerja mereka. AFSA dan ASICS mengatur standar-standar tertentu dan secara rutin mengumpulkan informasi umum terkait pelaksanaan proses kepailitan.

Status kepailitan debitur harus dilaporkan ke AFSA bagi Debitur Individu dan ASIC bagi Debitur Perusahaan yang kemudian akan mengumumkannya pada National Personal Insolvency Indeks https://services.afsa.gov.au/brs/search bagi Debitur Individu yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman Insolvensi https://insolvencynotices.asic.gov.au/browsesearch-notices/ yang dikelola oleh ASICS.

Kedua situs ini merupakan sarana informasi publik yang amat penting untuk mengetahui status kepailitan debitur dari identitas debitur, nama Trustee atau Likuidator yang ditugaskan, sampai status terkini penanganan kepailitan tersebut. Apakah kepailitan tersebut telah diselesaikan, atau masih berjalan. Menurut Gess Rambaldi, Partner Business Recovery and Insolvency, Pitcher Partners, sebagai salah satu praktisi Insolvensi terkemuka di Australia pengumuman kepailitan melalui surat kabar sudah tidak lagi dilakukan, karena pengumuman melalui kanal di situs web AFSA dan ASICS sudah dianggap sebagai pengumuman yang pantas, dan ini penting untuk menghemat biaya proses kepailitan.

Berbeda dengan Indonesia yang dalam proses pemberesan dan pengurusan melibatkan Hakim Pengawas untuk secara permanen duduk di setiap perkara, dan secara melekat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepailitan secara umum, dalam perkara kepailitan di FCA Trustee /Liquidator menjalankan fungsinya secara mandiri. Dari proses pengumuman, verifikasi, sampai penjualan dilakukan secara mendiri oleh Trustee dan Likuidator dengan koordinasi erat dengan Kreditor. Ini merupakan hal penting, karena konsep tanggung jawab kepercayaan (fiduciary duties) yang diemban oleh Insolvency Practitioners kepada Debtur, para Kreditur dan anggotanya harus dijunjung tinggi oleh Insolvency Practitioners untuk memastikan proses kepailitan bisa berjalan sesuai harapan.

Meskipun begitu bukan berarti pengadilan sama sekali tidak berperan dalam kepailitan. Peran pengadilan adalah membantu pelaksanaan proses kepailitan apabila menemui hambatan. Beberapa peran pengadilan dalam kepailitan meliputi hal hal sebagai berikut.

  • Membantu melakukan pelaksanaan Investigasi terhadap debitur dan aset, yang meliputi melakukan pemeriksaan publik terhadap debitur (verifikasi), memerintahkan diserahkannya dokumen, mengeluarkan perintah penggeledahan, dan penetapan sementara (injunction) dan upaya paksa lainnya.
  • Membantu melaksanakan pemulihan aset,  meliputi fasilitas penyelesaian sengketa, mewajiban dilaksanakannya mediasi pada sengketa pengadilan, mengawasi pelaksanaan sidang, melakukan sidang-sidang, mengeluarkan putusan-putusan dan penetapan-penetapan.
  • Membantu dalam rangka Upaya Paksa, melakukan pemeriksaan oral terhadap debitur dan para pihak lainnya, mengeluarkan surat perintah untuk meletakkan sita terhadap benda tidak bergerak, kepailitan individu, dan likuidasi perusahaan.
  • Membantu dalam Peran-peran administratif, meliputi memberikan arahan-arahan yudisial, memberikan persetujuan terhadap kesepakatan, mengawasi perilaku Trustee atau Likuidator, mendengar banding terhadap keputusan-keputusan Trustee dan Likuidator, dan memberi putusan atas klaim-klaim kreditor.

Proses Pemberesan

Proses kepailitan individu di Australia dibatasi paling lama 3 tahun, dan dapat diperpanjang. Artinya dalam waktu tiga tahun Trustee dalam kepailitan individu haruslah sudah menyelesaikan tugasnya dan membagi harta debitur kepada para kreditur. Ini praktek yang serupa dengan Chapter 11 Kepailitan di Amerika Serikat. Sehingga memungkinkan dilakukannya fresh start terhadap debitur individu yang mengalami kesulitan finansial.

Tidak ada batasan dalam insolvensi perusahaan, yang memang prosesnya bisa berlanjut lama, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dalam perkara kepailitan Ansett Australia Airlines yang sudah memasuki 10 tahun, pemberesannya masih belum selesai.

Menurut Polat Siva, partner HWL Ebsworth, firma hukum yang spesialisasi menangani kepailitan, Trustee atau likuidator sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana cara melakukan pemberesan. Peraturan perundang-undangan juga tidak menentukan bagaimana cara seorang Insolvency Practitioners melakukan pemberesan. Hanya saja secara etika seorang Insolvency Practitioners haruslah melakukan semua upaya semestinya dalam melakukan pemberesan, misalnya dengan menggunakan jasa appraisal, memasang pengumuman, melakukan penjualan publik, dan sebagainya, dengan risiko, bahwa bisa saja ia digugat apabila proses penjualan tidak dilakukan semestinya. Meskipun secara umum keputusan penjualan dan lain sebagainya sudah dibahas sebelumnya oleh Rapat Kreditur.

Tidak ada pembatasan penanganan jumlah perkara yang ditangani oleh Insolvency Practitioners, bahkan Gees Rambali dari Pitcher & Partners mengatakan bahwa saat ini mereka sedang menangani tidak kurang dari 600 perkara pada waktu yang bersamaan.  Hal ini dimungkinkan, karena Insolvency Practitioners biasanya adalah firma akunting berpraktek sebagaimana layaknya perusahaan besar dan bukan sole practitioners. Pitcher and Partners sebagai salah satu nara sumber yang ditemui ini memiliki tidak kurang dari 111 partner dan 1200 associate di Australia. Berbeda dengan kebanyakan kurator/pengurus Indonesia yang biasanya merupakan sole practitioners.

Pembayaran Honorarium

Honorarium Insolvency Practitioners diperoleh dari hasil penjualan aset. Insolvency Practitioners memiliki hak prioritas tertinggi dibawah Secured Creditors untuk menerima pembayaran hasil penjualan. Sehingga Insolvency Practitioners sendiri dalam melaksanakan kasus belum tentu menerima pembayaran. Ada kalanya tidak tersedia cukup aset dalam budel pailit untuk membayar ongkos kepailitan. Memang Liquidator menerima sedikit subsidi dari ASIC dalam hal pelaksanaan kepailitan, sekitar AUD 7,500 untuk memastikan hal-hal terkait dengan kewajiban keterbukaan dan pelaporan perusahaan bisa dipenuhi, namun secara umum, biaya untuk melakukan menyelidiki, menginventarisasi aset menjadi tanggung jawab Insolvency Practitioners.

Karena risiko ini, maka pada umumnya Insolvency Practitioners menerima pembayaran yang lebih tinggi dibanding akuntan, yang merupakan profesi sejenis, yaitu akuntan. Biasanya satuan billingnya berkisar 3 kali billing seorang akuntan. Insolvency Practitioners mengenakan charge berdasarkan satuan jam dengan inkremental 6 menit.

Jumlah inilah yang nantinya akan dibayarkan sebagai honorarium profesional Insolvency Practitioners.

Peran Otoritas

Secara umum AFSA dan ASIC melaksanakan register kepailitan nasional, artinya semua kepailitan individu dan perusahaan berikut perkembangan statusnya akan dicatat oleh kedua lembaga tersebut.

Lebih jauh lagi, AFSA juga menjalankan fungsi sebagai public trustee, Peran ini mirip Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, yang apabila kreditor tidak mengajukan nominasi Kurator, maka BHP akan ditunjuk sebagai kurator.  Secara umum AFSA melaksanakan hanya kepada kepailitan individu yang sederhana, artinya aset sedikit dan yang seringkali tidak ada asetnya. Sementara bagi kepailitan individu yang kompleks, maka AFSA cenderung mendorong Private Trustee untuk menangani perkara tersebut.

Kesimpulan Umum

Insolvency Practitioners memiliki peran sentral dalam kesuksesan proses pasca kepailitan. Insolvency Practitioners akan menentukan seberapa lama proses pemberesan akan dilakukan dan seberapa banyak recovery rate yang akan diperoleh, juga biayanya. Untuk mencapai hasil terbaik maka Insolvency Practitioners harus memiliki keahlian dan etika profesi dengan standar tertinggi. Karena peran yang dilaksanakan adalah sangat krusial. Insolvency Practitioners memililiki Fiduciary Duties kepada budel pailit, kreditur dan debitur sebagai Officer of the Court dengan segala kewenangannya, yang apabila disalah gunakan, akan menghilangkan kepercayaan pasar dan menjadikan sistem kepailitan gagal mencapai tujuannya.

Penting untuk memperhatikan, meskipun Insolvency Practitioners adalah mandiri, namun pemerintah tetap melakukan kontrol terhadap profesi Insolvency Practitioners.  Adanya AFSA dan ASIC yang aktif menetapkan standar, mengumpulkan data dan pengadilan yang mendukung peran Insolvency Practitioners juga menjadi prasyarat penting bagi berhasilnya mekanisme ini. Karena kemandirian bukan berarti kesendirian dan lepas dari kontrol, perlu ada infrastruktur pendukung untuk menciptakan mekanisme checks and balances. Mungkin hal ini juga layak untuk dipertimbangkan diaplikasikan di Indonesia.

Oleh Aria Suyudi
*) Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar