Pilihan Pembaruan Dalam Kepailitan dan Penegakan Kontrak

Delegasi MA Foto Bersama Dengan Chief Justice Allsop Beserta Jajaran FCA

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

Hari pertama kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung ke Federal Court of Australia (FCA) pada tanggal 22 November 2016, delegasi diterima oleh Chief Justice James Allsop, CEO Warwick Soden dan segenap pejabat kehakiman dan kepaniteraan FCA di Federal Court Sydney Registry. Selain  itu delegasi juga berdiskusi dengan Michael Walls District Registrar FCA Sydney dan Judge Rolf Driver dari Federal Circuit Court Australia. Delegasi memfokuskan diri kepada dua issue utama dalam kewenangan FCA, yaitu penanganan perkara kepailitan dan eksekusi putusan pengadilan.

Delegasi MA Foto Bersama Dengan Chief Justice Allsop Beserta Jajaran FCA
Delegasi MA Foto Bersama Dengan Chief Justice Allsop Beserta Jajaran FCA

FCA sendiri merupakan peradilan superior di Australia dengan kewenangan atas sengketa perkara-perkara yang diatur hukum federal, seperti kepailitan, sengketa korporasi, HKI, Maritim, dan imigrasi dan sejenisnya. Sementara untuk perkara perdata sederhana dan pidana berada pada masing-masing negara bagian, mengingat sistem pemerintahan Australia yang menganut sistem federasi.

Sistem hukum yang dianut oleh Australia adalah common law system yang tentunya sangat berbeda dengan bangsa kita yang menganut civil law system dimana peraturan perundang-undangan sebagai basis dalam penyelesaian suatu sengketa berikut penegakan hukumnya dan berbeda dengan sistem common law yang memakai pendekatan kasus (case law) dalam menyelesaikan suatu sengketa, yang akan mengikuti bagaimana putusan hakim sebelumnya menyelesaikan suatu kasus yang sama.

Meskipun begitu perbedaan sistem seharusnya tidak perlu menjadi masalah dalam mengambil pelajaran, karena pada intinya tujuan peradilan adalah sama, yaitu memeriksa perkara dan memutus perkara secara adil, dengan cara yang se efisien dan e efektif mungkin. Masalah yang dihadapi pada umumnya sama, dan penting untuk memahami logika dan pertimbangan yang diambil dari setiap solusi yang diambil pada sistem hukum lain untuk memahami kemungkinan aplikasi nya untuk menyelesaikan masalah di Indonesia.

Peran Panitera

Menarik untuk melihat bagaimana strategi FCA untuk mengatasi tingginya beban perkara, namun tetap berupaya untuk memastikan kinerja penanganan perkara adalah peran Panitera dan Hakim. Dalam sistem peradilan Indonesia, peran seorang panitera adalah terbatas hanya untuk mencatat jalannya persidangan dan melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan dalam hal eksekusi putusan hakim serta tugas-tugas yang bersifat administratif belaka, namun berbeda dengan panitera pada FCA, yang ternyata juga menjalankan beberapa fungsi kehakiman sederhana. Panitera FCA menjalankan fungsi kehakiman untuk proses-proses awal persidangan dan perkara-perkara yang bersifat sederhana. Contoh konkrit adalah dalam proses Mediasi, yang merupakan awal dari proses litigasi pada FCA, yang sepenuhnya adalah ditangani oleh Panitera.

Semua panitera FCA adalah mediator terakreditasi, sesuai dengan Standar Nasional, dan mereka dapat melakukan mediasi pada semua yurisdiksi termasuk paten, Hak Cipta, Class Action, sampai sengketa kepailitan besar. Saat ini proses mediasi oleh panitera cukup baik, dengan tingkat keberhasilan 60-70%.

Proses lain yang ditangani oleh Panitera adalah proses Kepailitan sederhana. Sekitar 80% perkara kepailitan di FCA diperiksa dan diputus oleh Panitera, hanya sebagian kecil yang sampai naik ke Hakim, apabila

  1. Banding terhadap putusan Panitera
  2. Hal yang kompleks, dimana panitera berpendapat bahwa masalah tersebut lebih baik untuk ditangani oleh hakim
  3. Adanya masalah hukum baru pada perkara tersebut

District Registrar Michael Walls mengatakan, bahwa peran panitera dalam penanganan perkara sangat penting, supaya tidak mengakibatkan tingginya beban kerja hakim. Di Federal Court Sydney Registry hanya ada 18 orang Hakim Federal Court termasuk Chief Justice dan 10 orang Federal Circuit Judge, sehingga apabila semua perkara harus diperiksa langsung oleh hakim, maka bisa menimbulkan tumpukan beban yang bisa mengakibatkan kegagalan sistem peradilan. Mengingat beban kerja perkara kepailitan yang mencapai 3000 perkara setiap tahunnya, bandingkan juga perkara kepailitan pada Federal Circuit Court yang menurut Judge Rolf Driver bisa mencapai 90.000 perkara setiap tahunnya.

Tentunya ini menarik, karena pada kepailitan di FCA terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kepailitan korporasi dan kepailitan individu. Sistem hukum kepailitan di Australia memungkinkan perkara kepailitan untuk didengar oleh lebih dari satu jenis pengadilan. Dalam hal ini FCA dan Federal Circuit Court. FCA memang memiliki fokus kepada perkara kepailitan korporasi, namun pemohon pailit pada perkara individu bisa saja mengajukan permohonan kepailitan melalui kedua forum tersebut. Yang pasti Federal Circuit Court menawarkan biaya perkara yang lebih rendah dan prosedur yang lebih sederhana.

Secara umum pemohon pailit bisa menggunakan kepailitan sebagai sarana untuk ‘menagih utang’ dengan mengajukan permohonan pailit atas utang yang belum dibayar, apabila permohonan ini diterima maka pengadilan akan mengumumkan kepailitan dan utang tersebut wajib dibayar dalam waktu 21 hari. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka debitur akan dinyatakan pailit dan proses kepailitan akan berlangsung selama satu tahun dan dapat diperpanjang oleh hakim.

Mediasi

Bahwa proses pemeriksaan perkara tetap dilakukan mediasi yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkaranya atau setelah acara pembuktian sedangkan menurut Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. upaya mendamaikan kedua pihak dilakukan sebelum pemeriksaan setelah kedua pihak hadir di persidangan.

Model mediasi di Australia yakni dengan sebelumnya menempatkan kedua pihak di ruang yang berbeda disebut Breakout Room A dan Breakout Room B dan mediator akan menemui masing-masing pihak guna merumuskan hal-hal apa yang dikehendaki, selanjutnya pihak mediator akan merumuskan kembali kedua kehendak tersebut yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa dalam pertemuan kedua pihak di ruang yang lebih besar dari Breakout Room di atas dan tingkat keberhasilan proses mediasi seperti ini hampir 60 % perkara dapat didamaikan melalui proses mediasi.

Bagaimana dengan pengadilan kita, memang seluruh pengadilan telah menyediakan ruang mediasi tapi hanya satu ruangan dimana kedua pihak langsung dipertemukan untuk didamaikan dan jika tidak tercapai maka proses persidangan berlanjut seolah mediasi hanya sekedar memenuhi hukum acara.

Berbeda dengan Australia dimana selain ruang-ruang di atas, ruangan mediasi di gedung Federal Court cukup besar dengan dilengkapi ruang tunggu yang luas dan lukisan indah pada dinding-dindingnya yang diharapkan akan menurunkan emosi dan membawa kedamaiam hati kedua pihak yang sedang bersengketa dan dilengkapi pula ruang dapur yang menyediakan minuman dan dikondisikan oleh mediator seolah kedua pihak tidak sedang bersengketa.

Beberapa Pemikiran Awal

Cukup banyak hal menarik yang bisa diperhatikan dari pelaksanaan pengelolaan manajemen perkara di FCA, seperti pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pemberkasan yang telah melalui media elektronik, disebut dengan E-log system dimana pemeriksaan perkara model seperti ini diharapkan akan meminimalisir pemakaian kertas bahkan tidak mempergunakan kertas sama sekali.

Bahwa pihak yang mengajukan permohonan pailit/melalui petisi kreditur atau diajukan sendiri oleh debitur, selanjutnya dapat mengirimkan softcopy berkas-berkasnya melalui surat elektronik (email) tapi terkadang pula dapat mengajukan permohonan beserta surat-surat bukti dengan mengajukan hardcopy yang selanjutnya petugas pengadilan akan melakukan pindai dan menjadikannya semacam file untuk diperiksa oleh hakim melalui layar komputer yang ada di meja sidang hakim.

Memang untuk pemanggilan para pihak telah diatur dalam Pasal 121 HIR/145 RBg adalah tugas dari juru sita pengadilan yang terkadang memerlukan waktu yang lama, belum lagi saat dipanggil tidak datang, sehingga dilakukan pemanggilan berulang-ulang namun berbeda di FCA, pemanggilan merupakan tanggung jawab pihak penggugat yang akan memanggil sendiri secara elektronik, pihak yang dianggap merugikan kepentingannya dn bahkan salah satu pihak yang tidak hadir dapat berbicara dengan hakim di persidangan melalui telepon tanpa perlu menunda persidangan.

Selanjutnya dalam hal salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian dan masalah tersebut dibawa ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan putusan maka dalam pelaksanaan putusan hakim sebagai penegakan kontrak yang menjadi pokok masalah atau dalam perkara perdata lainnya, menurut hukum di Australia, pelaksanaan putusan hakim seperti eksekusi pengosongan atau pembayaran sejumlah uang tidak dilakukan oleh pengadilan sendiri tapi dengan penetapan pengadilan, pelaksanaannya diserahkan kepada sheriff dan bukan polisi untuk memaksa pihak yang kalah untuk mematuhi putusan hakim dimaksud.

Demikian pula dalam hal kepailitan, dalam hukum kepailitan Australia tidak dikenal adanya hakim pengawas yang akan mengawasi tugas kurator/trustee karena setelah putusan pailit maka segala hal yang menyangkut boedel pailit adalah masalah komersial yang telah disepakati penyelesaian menurut masing-masing pihak oleh seorang kurator.

Karakteristik debitur pailit di Australia, ada debitur yang benar-benar pailit atau tidak mampu membayar hutang dan ada juga debitur yang sebenarnya mampu tapi tidak mau membayar hutangnya, bisa karena dia merasa tidak memiliki hutang dan berkeberatan atas permohonan pailit dimaksud.

Penanganan kedua tipe debitur di atas, tentunya sangat berbeda, pada tipe pertama dimana debitur benar-benar tidak mampu maka FCA menyediakan sarana edukasi restrukturisasi finansial bagi debitur-debitur individu yang mengalami kesulitan keuangan. Bekerja sama dengan lembaga Finansial Consellor Program,  FCA memberikan semacam bantuan konsultasi keuangan bagi debitur individu untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Pengaturannya mirip Pos Bantuan Hukum, dimana lembaga ini diberi tempat di lobby pengadilan, sehingga para pihak yang membutuhkan bisa mengaksesnya. Sehingga cukup masuk akal apabila pemanfaatan mekanisme kepailitan cukup tinggi di Australia, khususnya di kalangan individu.

Memang patut kita sadari dengan perkembangan teknologi, ke depannya kita perlu melakukan pembaharuan dalam sistem penanganan perkara yang semestinya lebih memberikan kemudahan bagi para pihak tapi tanpa pula meninggalkan asas hukum acara yang berlaku dan oleh karena baik pembentukan maupun perubahan suatu undang-undang membutuhkan waktu yang lama maka guna mengantisipasi permasalahan di atas, maka Mahkamah Agung sebagai pemangku keadilan di negeri ini dapat menerbitkan peraturan atau kebijakan yang menjawab permasalahan di atas.(*)

*) Disiapkan oleh Delegasi Kunjungan MA ke FCA

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar