Peran Kurator Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan Pada Federal Court of Australia

Catatan Hari Kedua Kunjungan ke FCA

 

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

Memasuki hari kedua Kunjungan kerja Delegasi Mahkamah Agung RI ke Federal Court of Australia tanggal 24 November 2016, rombongan berpindah lokasi dari Sydney ke Melbourne. Melbourne dipilih karena Melbourne yang bertempat di negara bagian Victoria menyediakan banyak sekali lembaga yang bisa dikunjungi dalam rangka studi. Rencananya di Melbourne delegasi akan mengadakan kunjungan kerja selain ke Federal Court of Australia, juga ke Supreme Court Victoria, Victoria Civil and Administrative Tribunal (VCAT), Victoria Department of Justice dan berbagai praktisi insolvensi.

Delegasi beruntung bahwa pada tanggal 24 November 2016 delegasi memiliki kesempatan untuk melakukan audiensi dengan District Registrar Daniel Carporale sekaligus memantau sidang bankruptcy list yang ditangani oleh Regitrar Carporale pada hari itu. Selain itu delegasi juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan praktisi Kepailitan Mr Gess Rambaldi , Partner Business Recovery and Insolvency, dari Pitcher Partners salah satu Praktisi Kepailitan terkemuka di Australia, selain juga Mr Tim Luxton Assistant Registrar pada FCA Melbourne.

Mengenai Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU K) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sistem hukum Australia tidak mengenal konsep hakim pengawas, Kurator atau Trustee ditunjuk oleh kreditur dan bertanggung jawab kepada kreditur. Segala tindakannya untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit tidak ada kaitannya dengan pengadilan karena persoalan bisnis merupakan kemampuan dan keahlian trustee sehingga pihak pengadilan/court terlepas tanggung jawabnya atas segala tindakan trustee

Dalam melaksanakan pekerjaannya, kedudukan Trustee didasarkan pada dua aturan dasar yakni untuk pailit individu diatur dalam Australia Finance Security Authority (AFSA) dan untuk kepailitan terhadap korporasi atau perusahaan diatur dalam Australia Security and Investment Commision (ASIC) serta adanya aturan semacam kode etik dari asosiasi profesi Trustee sehingga Trustee tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan kreditur maupun debitur, misalnya untuk memperoleh keuntungan yang besar, Trustee menjual barang milik debitur jauh di bawah harga pasar maka atas tindakan demikian, Trustee yang bersangkutan dapat dilaporkan ke pengadilan bahkan dapat dimohonkan penggantian.

Meskipun demikian, dengan volume permohonan kepailitan kreditur yang tinggi, dengan sekitar 2000 (dua ribu) perkara pailit individu per tahun, trustee di Australia dapat menyelesaikannya. Tidak ada pembatasan penanganan jumlah perkara seperti pada kurator/pengurus di Indonesia yang penunjukannya dibatasi maksimum 3 penunjukan. Bahkan Gess  Rambaldi mengatakan bahwa firma yang dipimpinnya saat ini menangani tidak kurang dari 600 perkara kepailitan di seluruh Australia, suatu jumlah yang tidak sedikit.

Hal ini menarik, karena memang ada perbedaan situasi di lapangan terhadap sifat kerja kurator Indonesia dan Trustee di Australia.  Disebutkan bahwa Trustee maupun Liquidator adalah officer of the court  yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan, melaksanakan perintah dan penetapan hakim dan oleh karenanya, pelaksanaan tugas-tugasnya mendapatkan dukungan penuh dari pihak pengadilan.

Dukungan yang diberikan oleh pengadilan, diantaranya, Trustee memiliki akses untuk meminta dokumen-dokumen dari pengadilan yang akan memperkuat keterangan saksi yang diajukan atau meminta pengadilan melakukan pemeriksaan secara publik dan bahkan berdasarkan surat perintah (order) dari pengadilan yang diminta oleh Trustee, dapat dengan mudah mengenakan ancaman paksa badan terhadap siapapun yang tidak melaksanakan atau menghambat proses kepailitan kreditur yang menyatakan debitur pailit dengan putusan pengadilan agar yang bersangkutan membayar hutangnya kepada kreditur.

Logikanya, mengapa bisa dilaksanakan upaya paksa badan padahal kasus kepailitan adalah kasus privat bukan kasus kriminal (pidana), ini ada kaitannya dengan konsep contempt atau penghinaan terhadap pengadilan. Siapapun yang tidak mematuhi penetapan/putusan pengadilan dapat dianggap telah menghina pengadilan (contempt of court) sehingga merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan. Sehingga kerja Trustee bisa sangat efektif, selain juga infrastruktur sosial seperti sistem pendaftaran penduduk yang sudah online dan terintegrasi, pendidikan, jaminan sosial, asuransi, sistem pencatatan keuangan perbankan dan lainnya yang mempersempit peluang bagi siapapun yang ingin melanggar sistem.

Perlu diperhatikan bahwa sistem kepailitan Australia khususnya terkait dengan kepailitan individu menganut sistem fresh start, di mana sebagai akibat dari kepailitan, maka seluruh aset debitur akan dilikuidasi saat itu dan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan hak-haknya dan setelah itu kepailitan ditutup, selanjutnya debitur bisa memulai kembali hidupnya bebas dari kejaran hutang lamanya. Sehingga ada kejelasan waktu atas proses yang terjadi pasca kepailitan, yang biasanya berakhir dalam waktu satu tahun.

Di Australia proses pembayaran utang dilakukan tidak melulu dengan cara menjual aset, Trustee akan berupaya untuk melakukan pembayaran piutang kreditur dengan lebih mengedepankan pemulihan usaha pihak debitur sehingga selain piutang kreditur dapat dikembalikan dan usaha debitur tetap bisa berjalan (going concern). Selain itu, ada beberapa variable yang dapat ditempuh oleh pengadilan guna mengembalikan piutang dengan tidak pula merugikan aset-aset debitur pailit seperti menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa, mewajibkan upaya mendamaikan kedua pihak (mediasi) atau proses pengawasan pengadilan, misalnya terhadap debitur yang masih memiliki aset maka diberikan kesempatan untuk memperoleh jasa penasihat finansial yang akan membantu penyelesaian bisnis debitur dan sebagainya.

Hukum kepailitan Indonesia, dalam penyelesaian kasus kepailitan mengenal permohonan pailit, yang pengurusan serta pemberesannya oleh kurator dan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan oleh pengurus. Pemulihan usaha debitur dapat dilakukan jika terjadi perdamaian maka debitur tidak jadi pailit sehingga tetap dapat melanjutkan usahanya dan hal tersebut terjadi dalam mekanisme PKPU yang dilakukan oleh Pengurus tapi jika perdamaian tidak tercapai maka debitur langsung dinyatakan pailit tanpa proses pemeriksaan kepailitan sedangkan menurut Hukum Kepailitan Australia, baik permohonan pailit maupun PKPU ditangani oleh satu lembaga yakni Trustee atau Liquidator.

Mengenai Court Management Conference

Menarik untuk melihat meninjau sidang Bankruptcy List yang ditangani Registrar Daniel Carporale pada tanggal 24 November 2016 ini. Delegasi berkesempatan untuk melihat langsung sidang bankruptcy list yang ditangani oleh Registrar. Memang berdasarkan Federal Court Act, Registrar diberikan kewenangan untuk menerima delegasi dari Hakim FCA untuk melaksanakan beberapa fungsi yudisial, seperti menangani perkara-perkara yang dianggap tidak terlalu rumit.

Bankruptcy List kepailitan pribadi dilaksanakan dengan sangat singkat. Dalam satu sesi tersebut didengar keterangan tidak kurang 5 pemohon, yang beragam dari Bank yang memiliki tagihan kartu kredit yang tidak terbayar, dan debiturnya sudah tidak berhasil dihubungi, sampai utang-putang biasa. Masing-masing didengar antara 5-10 menit, mengingat sidang masih pada tahap awal, yang disebut case management conference, Registrar Carporale intinya mengkonfirmasi kepada pemohon tentang apakah panggilan telah dilakukan dengan patut dan mencari kesepakatan tentang sidang hari selanjutnya.

Memang menarik, karena sistem prosedur yang dilakukan FCA dalam melakukan panggilan adalah panggilan harus dilakukan sendiri oleh kreditur. Pengadilan hanya mengeluarkan penetapan/ panggilan yang diperlukan, dan adalah tanggung jawab kreditur untuk menyampaikannya kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Tidak ada peran juru sita dalam pemanggilan para pihak. Konsekuensinya adalah, tidak akan ada lagi diperlukan pengadilan untuk mengelola biaya panjar perkara, semua biaya panggilan langsung dikeluarkan oleh pihak, dan pengadilan hanya menerima pembayaran biaya pendaftaran dan biaya sidang yang langsung disetorkan ke kas negara.

Menurut Warwick Sodden CEO FCA sistem ini sangat meringankan beban administrasi FCA, karena dahulu kala FCA pernah menggunakan sistem pemanggilan seperti itu, dan sudah sejak lama memindahkan kewajiban pemanggilan kepada para pihak.

Mengenai Fee Trustee

Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa Honorarium Kurator dan Pengurus ditetapkan terakhir kali berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.  telah diatur persentase imbalan jasa kurator dan pengurus, sementara itu imbalan jasa seorang Trustee tidak dapat ditentukan secara pasti dan sangat bergantung pada dua hal, yaitu keberhasilan sang Trustee untuk menjual boedel pailit dan tingkat kesulitannya serta waktu yang diperlukan oleh Trustee untuk melaksanakan penugasan tersebut. Pada umumnya trustee dibayar dengan rate berbasis jam dengan fraksi 6 (enam) menit-an. Gess Rambaldi, Partner Business Recovery and Insolvency, Pitcher Partners, menyatakan bahwa fee trustee rata-rata tiga kali dari fee akuntan biasa, namun perlu diperhatikan bahwa fee tersebut selain untuk mewujudkan tingkat kebutuhan kualifikasi yang lebih tinggi dari akuntan biasa, maka dimaksudkan untuk menutup biaya kepailitan lain yang mungkin tidak menghasilkan apapun.

Sama seperti halnya Indonesia, pembayaran atas jasa Trustee tersebut diambilkan dari aset-aset yang telah dipulihkan.

Seorang Trustee di Australia harus memiliki kemampuan dan paham masalah bisnis dan mempunyai latar belakang pendidikan akuntan dan telah lama bekerja pada kantor akuntan sebelum menjadi seorang Trustee sehingga sudah memiliki identitas profesi yang kompeten atau memiliki reputasi yang baik. Dalam perkembangannya di Australia sekarang, selain memiliki latar belakang seorang akuntan juga memiliki kemampuan di bidang hukum atau seorang advokat tapi meskipun demikian, tetap lebih mengedepankan akuntan yang sudah memiliki reputasi yang baik.

Beberapa Kesimpulan

Salah satu fitur utama dalam kepailitan Australia adalah bahwa sistem kepailitan Australia yang menganut sistem uji insolvensi, sebelum pengadilan dapat menyatakan debitur pailit, setidaknya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan arus kas dan pendekatan balance sheet. Seorang Debitur bisa saja tidak mampu membayar karena masalah arus kas, artinya apabila diberi waktu dia akan mampu melakukan pembayaran, atau memang ketidakmampuannya  adalah sangat fundamental. Sehingga seorang praktisi kepailitan harus paham betul cara membaca laporan keuangan (balance sheet), hal ini berbeda dengan Indonesia yang kepailitan didasarkan kepada kondisi sederhana tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.

Berbeda dengan di Indonesia, kebanyakan kurator tersebut sebelumnya adalah Advokat yang setelah menempuh ujian kurator dan lulus, dapat diangkat sebagai kurator, meskipun undang-undang memungkinkan juga seorang akuntan untuk dapat ditunjuk sebagai kurator, namun beberapa tahun terakhir sangat jarang kurator yang akuntan menerima penunjukan.

Selain itu kepailitan bukan proses terisolasi yang hanya melibatkan profesi belaka. Kepailitan yang berjalan efektif dan efisien juga memerlukan infrastruktur pendukung agar semua pihak bisa bekerja optimal. Setidaknya ada tiga hal penting yang saling menunjang, pertama adanya data kependudukan dan sosial yang terintegrasi akan sangat penting untuk memberi insentif bagi debitur untuk bekerja sama, artinya debitur tidak akan dengan mudah melarikan diri dari tanggung jawabnya.

Kedua, itu mekanisme profesi yang menjaga agar kurator bekerja pada jalurnya juga sangat penting, karena profesi yang tidak kredibel dan kompeten tidak akan mampu membawa proses kepailitan pada tujuan akhirnya.

Ketiga, mekanisme di mana sinergi dengan proses peradilan bisa dibangun. Karena insentif terpenting juga ada dari sisi pengadilan, di mana semua pihak dipaksa untuk patuh kepada proses kepailitan, agar tidak terkena upaya paksa dari pengadilan yang diyakini pasti akan mampu dilaksanakan oleh pengadilan. Harus ada konsekuensi bahwa siapapun yang menolak melaksanakan perintah pengadilan akan menerima konsekuensinya dalam bentuk upaya paksa, sehingga semua proses kepailitan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
*) Asisten Hakim Agung

 

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar