Mengenal Lembaga Sheriff dan Peran Lawyer Dalam Perkara Insolvensi

Catatan Hari Ketiga Kunjungan Ke FCA

 

Melbourne, PembaruanPeradilan.net

Memasuki hari keempat kunjungan kerja Delegasi Mahkamah Agung RI ke Australia pada tanggal 28 November 2016, delegasi berkesempatan bertemu dengan kantor Sheriff Negara Bagian Victoria. Kantor ini resminya merupakan unit dibawah Department of Justice Negara Bagian Victoria dan dipimpin oleh seorang Direktur Infringement Management & Enforcement Services.

Selain itu,  delegasi juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Polat Siva, Partner HWL Ebsworth’s – Litigation Insolvency Practitioner dan John Sinisgalli, Solicitor Director pada Mason Black Lawyers – Litigation insolvency practitioner.

Mengenai Peran Sheriff dalam Perkara Insolvensi

Pada prinsipnya di negara kita, pelaksanaan perkara perdata dilakukan berdasarkan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan, juru sita akan melaksanakan putusan hakim dan dengan bantuan polisi, juru sita yang bersangkutan mendatangi objek sengketa kemudian membacakan penetapan Ketua Pengadilan dan setelah itu, menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak.

Memang kelihatannya sederhana tapi pada prakteknya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, seringkali tereksekusi melakukan perlawanan baik psikis maupun fisik dan jika pihak keamanan menyatakan keadaan tidak kondusif maka eksekusi ditunda sedangkan biaya yang tidak murah telah terlanjur dikeluarkan oleh pihak Penggugat dan kembali pihak Penggugat gigit jari merenungi nasib perkaranya yang tidak kunjung selesai dan tidak segera menikmati hasilnya.

Kunjungan delegasi ke kantor Sheriff telah memberikan cakrawala baru sebagai perbandingan wacana di negara kita, terkait pelaksanaan putusan hakim baik dalam perkara pidana maupun perdata. Di kantor sheriff, delegasi diterima oleh Direktur Infrigement and Enforcement Brendan Facey,

Sheriff memiliki kewenangan pada perkara perdata dan pidana sederhana. Secara perdata Sheriff adalah court bailiff pada Supreme Court Negara Bagian Victoria dan secara pidana sheriff memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan dalam pelanggaran lalu lintas. Sheriff mengelola 9.300 speed camera dan 300 intersection camera di seluruh negara bagian Victoria.

Aktivitas pelanggaran Lalu Lintas ini merupakan porsi terbesar dari peran sheriff, Setahunnya Sheriff menangani sekitar 3 juta pelanggaran, pelaksanaan 10.000-20,000 Penetapan Perkara Pidana dan 4.000-6.000 Penetapan Perkara Perdata.

Biaya yang dibebankan kepada pihak Pemohon eksekusi sejumlah 240 dolar tapi terkadang eksekusi dapat melebihi biaya tersebut dan Sheriff dapat melakukan semacam “subsidi silang” dengan mengambilkan dari denda-denda yang terkumpul karena Sheriff dapat mengelola sendiri uang yang terkumpul dari denda karena pelanggaran lalu lintas tersebut.

Jika objek perkara berada di luar yuridiksi yang berbeda misalnya, di negara bagian New South Wales maka Sheriff tidak dapat menjangkaunya tapi dapat meminta bantuan Sheriff di negara bagian tersebut untuk melaksanakannya dan pula untuk sebaliknya, di negara kita dikenal sebagai sita delegasi tapi hal tersebut jarang terjadi.

Setelah menyita objek perkara, Sheriff bisa pula melakukan penjualan lelang objek sengketa yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai penetapan/putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugas melaksanakan putusan/penetapan pengadilan terkait masalah orang tidak bayar hutang atau perihal kepailitan, Sheriff tidak dapat memenjarakan seseorang yang tidak dapat bayar utang dan dapat memenjarakannya karena tidak mematuhi putusan pengadilan tapi itupun harus terlebih dahulu melalui proses peradilan pidana karena perkara penghinaan pengadilan.

Peran Advokat dalam perkara insolvensi

Sorenya delegasi berkesempatan untuk berdiskusi dengan Polat Siva dan John Sissingali, keduanya praktisi hukum terkemuka yang kerap terlibat dalam perkara insolvensi.

Meskipun Insolvency Practitioners mengendalikan proses kepailitan, Advokat atau pengacara/penasihat hukum juga memiliki peran luas dalam proses kepailitan. Tidak hanya sebagai kuasa hukum debitur, namun Trustee-pun kerap mempekerjakan Advokat untuk melakukan proses verifikasi dan kompilasi utang debitur. Termasuk dalam hal ini melakukan peran-peran investigatif dalam hal ada aset yang disembunyikan oleh debitur.

Delegasi berkesempatan melakukan observasi proses investigasi publik yang dilakukan oleh Advokat John Sissingali ke seorang debitur pailit di depan Panitera Daniel Caporale. Dalam proses tersebut advokat melakukan verifikasi hasil temuannya kepada debitur dalam rangka memaksimalkan aset. Advokat melakukan verifikasi ke register-register publik, seperti register kendaraan bermotor, register Personal Property Security Registry (Register Jaminan Benda Bergerak) dan register-register lainnya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh debitur, sekaligus mencari kemungkinan adanya harta yang masih disembunyikan oleh debitur.

Oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
*) Asisten Hakim Agung

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar