MA Pelajari Peluang Penyempurnaan Mekanisme Eksekusi dan Kinerja Proses Kepailitan

Sydney, PembaruanPeradilan.net

Pada tahun 2016, sebagai bagian dari paket Reformasi Ekonomi, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar segenap aparatur pemerintahan untuk meningkatkan peringkat Survey Kemudahan Berusaha RI. Dari survey 2016 di mana RI berada pada peringkat 109, maka Presiden mengarahkan agar RI bisa berada pada peringkat 40 pada survey tahun berikutnya. Program ini merupakan salah satu prioritas, dan dimasukkan ke dalam program Paket Reformasi Ekonomi XII.

Di bawah Paket Reformasi Ekonomi XII proses eksekusi agenda dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi langsung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasilnya lumayan baik, untuk peringkat tahun 2017 yang baru diumumkan akhir 2016, RI berhasil menaikkan peringkat kemudahan berusaha dari 109 ke 91 menjadikan RI sebagai salah satu Top Performing Countries dalam survei kemudahan berusaha, karena keberhasilannya melakukan reformasi yang kemudian tercermin dalam peringkat Kemudahan Berusaha RI.

Survei Kemudahan Berusaha merupakan survei komprehensif, yang melibatkan pengukuran berbagai aspek terkait dengan seberapa baik situasi berusaha di Indonesia yang menjadi tanggung jawab berbagai instansi. Tidak luput pula peran pengadilan dalam survei ini. Dalam konteks Survey Kemudahan Berusaha, Peradilan memiliki lingkup fungsi pada dua area, yaitu penegakan kontrak (Enforcing Contract) dan penyelesaian kepailitan (Resolving Insolvency). Untuk periode 2017 Enforcing Contract berhasil naik 5 peringkat dari peringkat 171 ke 166 sementara itu untuk Resolving Insolvency turun 2 tingkat dari peringkat 74 ke 76.

Pentingnya Sektor Hukum dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Naiknya peringkat ini cukup penting, mengingat cukup banyak pula upaya pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menangani defisiensi kinerja penanganan perkara dalam kedua sektor yang diukur tersebut.

Beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk memperbaharui situasi sistem beracara yang juga sekaligus mampu meningkatkan kinerja RI dalam survei Kemudahan Berusaha, beberapa kebijakan tersebut antara lain :

  1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yang memotong standar waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, dari 6 bulan menjadi 5 bulan dalam peradilan tingkat pertama dan 3 bulan bagi dalam peradilan tingkat banding.
  2. SK KMA nomor 214 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur standar waktu penyelesaian perkara di tingkat kasasi yang dipersingkat menjadi hanya 250 hari atau 8 bulan (sebelumnya 1 tahun), dengan juga memotong tahapan hingga 9 tahapan.
  3. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang pada intinya memberi jalan bagi penyelesaian sengketa perdata yang nilai gugatannya di bawah Rp. 200 juta dalam waktu singkat dan proses beracara yang jauh disederhanakan.
  4. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang menyempurnakan kerangka hukum Mediasi sehingga diharapkan agar sengketa yang terjadi dapat segera diselesaikan dalam waktu yang singkat, biaya yang murah serta hubungan baik para pihak tetap terjaga. Dengan demikian kegiatan usaha dapat terus berlanjut dengan baik.
  5. Modernisasi bertahap pengadilan, misalnya meliputi modernisasi di Mahkamah Agung, yang meliputi implementasi Database Putusan sejak 2007, Informasi Perkara Online sejak 2008, e-Filing untuk perkara Kasasi/ PK sejak 2014, dan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding, yang memungkinkan pencari keadilan untuk memantau langsung jadual persidangan dan amar putusannya.

Rangkaian kebijakan ini secara kumulatif berperan penting dalam perbaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia, selain juga penting dalam menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasa masih ada dalam hukum acara pada peradilan Indonesia.

Perlunya Perubahan Mendasar

Tentunya pembaruan ini tidak cukup untuk berhenti di situ saja. Lambannya proses legislasi hukum acara di Indonesia, khususnya perdata membuat Mahkamah Agung perlu mencari pembanding untuk memahami peluang pembaruan apa lagi yang bisa dilakukan selanjutnya. Menyadari hal itu, Mahkamah Agung berpaling ke pengadilan negara sahabat, yaitu Australia. Mahkamah Agung telah memiliki Nota Kesepahaman Yudisial dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) sejak tahun 2004, dan saat ini Australia, menduduki posisi 4 dalam parameter Enforcing Contract survei Kemudahan Berusaha, dan posisi 14 sementara pada parameter Resolving Insolvency. Dibanding Indonesia, maka FCA berada pada posisi strategis untuk menjadi referensi pilihan langkah-langkah pembaruan hukum acara ke depannya.

Hal inilah yang kemudian dipahami oleh pimpinan Mahkamah Agung. Di bawah payung kerjasama antar Pengadilan, maka Mahkamah Agung mengirimkan perwakilan Mahkamah Agung untuk melakukan kunjungan kerja ke FCA dalam rangka penyempurnaan sistem penegakan kontrak dan kepailitan di Indonesia. Program yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan mengirimkan Hakim Agung Dr Samsul Maarif, SH., LLM, Hakim Agung Hamdi Chatib SH., MH dengan didampingi oleh Hakim Harry Widya SH., MH dan Hakim Ninil Eva Yustina SH., MH dan Aria Suyudi, Koordinator Tim Asistensi Pembaruan MARI untuk menyiapkan kertas kerja pembaruan sistem penegakan kontrak hukum perdata dan kepailitan melalui proses diskusi, observasi dan eksplorasi pada peradilan-peradilan Australia.

Mengingat luasnya topik yang akan dibahas, maka referensi utama yang akan menjadi patokan adalah survei on Ease of Doing Business, sehingga bisa ada metodologi dasar yang kuat dalam proses dialog dan penyusunan rekomendasi tersebut.

Selain itu kunjungan juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memastikan bahwa apabila peninjauan komprehensif akan dilakukan terhadap kerangka hukum pada kedua sektor tersebut, dan melibatkan instrumen hukum yang kewenangan perubahannya ada pada eksekutif, maka dapat dicapai sinergi.

Harapan Atas Penyempurnaan

Kunjungan dilaksanakan pada periode 20 November – 30 November 2016 ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan terhadap upaya revitalisasi sistem penegakan kontrak dan kepailitan Indonesia, yang pada akhirnya bisa memenuhi mandat pasal 4 UU No.39 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Pengadilan akan terus bersikap proaktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena pencapaian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan membantu masyarakat dalam mencari keadilan, termasuk bagi para pelaku usaha yang berupaya menyelesaikan sengketanya.

Diharapkan delegasi Mahkamah Agung akan diterima langsung oleh Chief Justice James Allsop dan melakukan dialog dengan para hakim di Federal Court Australia, Federal Circuit Court Australia, dan badan peradilan lain yang memiliki relevansi dengan topik yang ingin ditulis, termasuk praktisi, dan lembaga-lembaga yang relevan.

Oleh Aria Suyudi
*) Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar