Komitmen Basmi Pelanggaran Kode Etik, MA Luncurkan SIWAS

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung akan meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik yang melanggar kode etik. Sebagai bentuk komitmen, MA meluncurkan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan atau whistleblowing system). Ketua MA, Hatta Ali, mejelaskan, SIWAS merupakan manifestasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2016. Perma tersebut mengatur lebih luas definisi pelapor.

“Berbeda dengan aturan yang lama, Perma Nomor 9 Tahun 2016 mengatur lebih luas definisi Pelapor untuk juga meliputi baik internal warga peradilan maupun eksternal masyarakat umum diberi jalur untuk melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan,” ujar Hatta di Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Perma ini juga akan memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi para pelapor (whistlebower), jaminan transparansi penanganan pelaporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Diharapkan, pelapor tidak perlu kawatir hak-haknya terhadap pelayanan pengadilan akan terganggu apabila mereka melakukan pengaduan.

“Saya berharap bahwa momen peresmian penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung bisa menjadi tonggak penting bagi revitalisasi upaya kita untuk kembali memenangkan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung,” harap Hatta.

Perma No 9 Tahun 2016 dikeluarkan pada Kamis, 28 Juli. Bersamaan dengan itu, MA juga menerbitkan dua aturan lainnya yakni: Pertama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Hakim, sebagai penyelenggara vital dalam proses penegakan hukum menjadi subjek penting yang berada dalam ranah pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung. Termasuk pengawasan dan pembinaan terhadap jam kerja, penegakan disiplin, dan hukuman disiplin. Terdiri dari 7 BAB, aturan ini juga mengatur tentang pembentukan tim pemeriksa pada tingkat Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan di Mahkamah Agung kini bersifat melekat, di mana pengawasan berjenjang mulai diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.
Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin.

Perma ini juga untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya.

SIWAS mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa dan UNDP, melalui Proyek Dukungan Reformasi Peradilan di Indonesia (SUSTAIN). SUSTAIN, yang didanai oleh Uni Eropa ini memiliki empat fokus utama: pengawasan internal dan eksternal; pelatihan hakim, panitera dan juru sita; manajemen sumber daya manusia; dan sistem manajemen perkara.

“Kami mengucapkan selamat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas peluncuran sistem whistleblowing yang telah diperbaharui, atau SIWAS. SIWAS merupakan salah satu mekanisme penting di mana masyarakat umum atau warga dan anggota lembaga peradilan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi, integritas dan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend.

Christophe Bahuet, Country Director UNDP Indonesia mengatakan, peluncuran SIWAS ini merupakan langkah penting yang diambil oleh MA untuk transparansi, akuntabilitas, dan melawan korupsi. Kini, hal yang penting adalah agar sistem tersebut digunakan secara aktif dan ditindaklanjuti dengan baik serta menjamin perlindungan bagi para pelapor.

“Bersama dengan Uni Eropa, UNDP mendukung MA secara penuh dalam langkah penting ini. Diharapkan kebijakan-kebijakan ini mampu menjadi bahan bakar dan semangat Mahkamah Agung dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan,” pungkas Guerend.

Sumber: Metrotvnews.com

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar