Inovasi Pelayanan Peradilan Akan Dikembangkan dan Direplikasi

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Pada 2015 lalu, Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Peradilan 2015 yang merupakan salah satu bentuk upaya  MA untuk mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Setelah melalui rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yaitu 1) Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen, 2) Menghitung panjar perkara sendiri (E-SKUM) yang dikembangkan oleh PN Pekanbaru dan 3) Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh PA Tenggamus.

Inovasi pelayanan peradilan yang telah dikembangkan tersebut akan terus didukung dan akan direplikasi ke pengadilan-pengadilan lain. Oleh karena itu Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Peradilan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan MA dan memutuskan akan memfasilitasi pengembangan dokumen perencanaan replikasi serta tata laksana inovasi. Hal ini penting sebagai basis dan standarisasi untuk replikasi inovasi ke pengadilan-pengadilan lainnya.

Oleh karena kebutuhan tersebut, Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Peradilan MA dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice melaksanakan workshop di Jakarta guna menyusun pengembangan dokumen perencanaan tersebut pada tanggal 27-29 Mei 2016 bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta.

Workshop dihadiri oleh total 34 orang yang terdiri dari perwakilan 3 pengadilan pemenang inovasi, Tim Sekretariat Inovasi Pelayanan Pengadilan dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Workhop dibuka oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM dan hadir juga Direktur Hukum dan HAM Bappenas, Bapak Arief C Subroto, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA Joko Upoyo SH.

Dalam sambutannya YM Ketua Kamar Pembinaan menekankan bahwa pimpinan akan berupaya untuk mendorong adopsi inovasi-inovasi yang menjadi pemenang Kompetisi Inovasi, namun sebelum itu dilakukan, maka perlu penyesuaian untuk memastikan bahwa replikasi bisa berlangsung optimal.

Sementara itu Direktur Hukum dan HAM Bappenas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Mahkamah Agung terkait dengan keseriusannya mendorong kelahiran inovasi-inovasi baru melalui kompetisi dan pengembangan lanjutannya. Beliau menyadari bahwa sumber daya yang tersedia bagi Mahkamah Agung makin terbatas, dan oleh karenanya perlu prioritisasi yang tepat untuk memastikan tercapainya sasaran besar pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menekankan, bahwa peran donor harus diarahkan hanya kepada agenda-agenda strategis pembaruan dan sedapat mungkin dihindari pembiayaan donor kepada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rutin dan dapat dilaksanakan sendiri oleh Mahkamah Agung. Beliau juga mengharapkan agar Tim Asistensi Pembaruan dapat dioptimalkan dalam mendorong pembaruan peradilan.

WhatsApp-Image-20160527 (1)

Penyempurnaan Rencana Inovasi

Dalam workshop yang berlangsung akhir pekan tersebut disepakati penyempurnaan proposal inovasi sebagai berikut. Proposal ATR akan disempurnakan menjadi Audio Video Text Recording system untuk lebih mengakomodasi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Selanjutnya proposal E-SKUM akan dikembangkan sebagai salah satu fitur layanan informasi berbasis website yang memiliki fitur simulasi pengecekan biaya perkara secara online.

Sedangkan proposal terakhir mengenai Mobile Court juga akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi persidangan di luar kantor pengadilan namun juga akan didorong untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan informasi pengadilan.

Diharapkan rangkaian implementasi inovasi pelayanan publik ini bisa dimulai pada tahun 2016 di bawah kerangka Pelayanan Publik dan dengan biaya Mahkamah Agung sendiri dan juga tetap bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice. (*)

[as/ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar