Council of ASEAN Chief Justice: Era Baru Kerjasama Peradilan di Kawasan ASEAN

Ho Chi Minh, PembaruanPeradilan.net

Disepakatinya perubahan nama Asean Chief Justice Meeting (ACJM) menjadi Council of ASEAN Chief Justice (CACJ) pada pertemuan ACJM ke 4 di Ho Chi Minh City, 1 April 2016 membuka babak baru kerjasama regional ASEAN yang baru akhir 2015 lalu memasuki Asean Economic Community. Deklarasi Ho Chi Minh yang ditandatangani oleh 10 Ketua Mahkamah Agung/wakilnya di ASEAN telah menyepakati beberapa hal penting antara lain : 1) perubahan nama dari ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) menjadi Council for ASEAN Chief Justice 2) kesepakatan untuk mengubah format ACJM dari suatu yang bersifat ad hoc menjadi sesuatu entitas permanen di bawah payung ASEAN 3) kesepakatan untuk mengajukan permohonan resmi kepada ASEAN dalam rangka proses akreditasi kelembagaan, dan 4) kesepakatan untuk melanjutkan semua inisiatif yang telah digulirkan oleh para Ketua Mahkamah Agung pada periode sebelumnya, untuk diadopsi oleh CACJ sebagai lembaga yang baru (Ho Chi Minh Statement 1 April 2016).

Perubahan identitas ini menandai berakhirnya skema kerjasama ad hoc peradilan ASEAN dari yang tadinya hanya sekedar merupakan sideline dari ASEAN Law Association (ALA), perkumpulan non-binding para ahli hukum yang pada 2 April 2016 juga menyelenggarakan sidang Governing Council ke 38,  menjadi entitas permanen di bawah kerangka ASEAN, setara dengan perwakilan kelompok legislatif yang telah lebih dahulu diwakili oleh ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

Chief Justice Sungapura, Sundaresh Menon dalam sambutannya menyambut positif ide institusionalisasi ACJM, dan mengatakan bahwa kerjasama yudisial akan meningkatkan kemampuan peradilan untuk melindungi warganya sendiri, dan selama ini berbagai agenda pembaruan hukum dan peradilan di negara ASEAN telah banyak dilakukan tanpa keterlibatan yang cukup dari pihak peradilan itu sendiri. Sementara itu Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH. MH menekankan, bahwa keberadaan kerangka kerjasama formal akan pasti melipatgandakan kapasitas kerjasama peradilan dan oleh karenanya berpotensi memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dengan mengelola proses dialog, pertukaran, studi, kunjungan dan kerjasama lainnya secara lebih efektif dan ASEAN.

Transisi dari Forum Informal Menjadi Forum Resmi

Konsep ACJM sendiri ditelurkan pertama kali September 2013 pada Rapat Governing Council ALA ke 35 di Singapura. Saat itu Chief Justice Singapura Sundaresh Menon dalam rapat komite mengusulkan agar komite kerjasama Yudisial yang tadinya merupakan satu dari tujuh komite dibawah ALA untuk diformalisasi, dan didorong untuk memiliki program kerja permanen, mandiri dan berorientasi ke depan dengan mengambil momentum situasi, di mana ketua ALA National Committee dipimpin oleh masing-masing ketua Mahkamah Agung negara anggota ALA. Hal ini juga merupakan manifestasi keinginan para Ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk mengubah pola pertemuan ALA dari yang tadinya terfokus kepada kegiatan sosial kultural menjadi kegiatan produktif seiring dengan makin mendekatnya pasar bebas ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pada saat itu disepakati tiga agenda kerja utama, yaitu 1) Integrasi Hukum ASEAN, 2) Pelaksanaan Pelatihan Yudisial Gabungan, dan 3) Manajemen Perkara dan Teknologi serta Pembentukan Portal Yudisial ASEAN. Integrasi Hukum ASEAN disepakati akan dikoordinasikan oleh Federal Court Malaysia, sementara pelaksanaan pelatihan yudisial gabungan akan dikoordinasikan bersama oleh Mahkamah Agung Indonesia  dan Supreme Court of Philippine. Lalu untuk topik Manajemen Perkara dan Teknologi dikoordinasikan oleh Federal Court of Malaysia dan terakhir, ASEAN Judicial Portal akan dilaksanakan oleh Singapura.

Meskipun ditunjuk penanggung jawab untuk masing-masing topik, namun model kerja ACJM merupakan kerja kolektif,  keberhasilan kerja kelompok kerja-kelompok kerja tersebut akan tergantung kepada partisipasi setiap yurisdiksi untuk memberikan masukan dan ikut serta dalam proses ini.

Akhirnya Komite Kerjasama Yudisial ALA secara resmi dilikuidasi dan digantikan oleh ACJM pada Governing Council Meeting ke 36 di Kuala Lumpur, dan para Ketua Mahkamah Agung ASEAN kemudian memutuskan untuk memfokuskan diri untuk memperkuat ACJM dan sekaligus menyepakati bahwa forum ACJM akan dilaksanakan bersamaan dengan ALA.

Pada perjalanannya, ACJM telah secara aktif melakukan berbagai aktivitas terkait dengan penelitian, pengumpulan data, dan survey pada seluruh negara anggota ACJM untuk mendukung pelaksanaan agenda kerjanya. Namun dari empat agenda ACJM, sejauh ini baru kelompok Kerja Pelatihan Gabungan yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI dan Supreme Court Filipina yang berhasil melaksanakan kemajuan konkret dengan melaksanakan pelatihan gabungan yudisial pertama di Pusdiklat MARI Ciawi Februari 2015 bertajuk Hukum Lingkungan dan pelatihan gabungan kedua di Singapura Maret 2016 bertajuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu kelompok kerja lain masih berupaya mengkonsolidasikan kemajuan, misalnya dalam kelompok kerja Integrasi ASEAN, studi tentang Layanan Penyampaian dan Bantuan Hukum Perdata (service in civil process) masih terkendala dengan keengganan beberapa yurisdiksi yang merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hukum acara dan merasa tidak mampu mendorong ratifikasi konvensi Den Haag tentang service in civil process. Sementara itu pengembangan ASEAN Judiciary Portal masih terkendala ketiadaan dana, di mana Supreme Court Singapura masih berusaha untuk mencari dukungan pendanaan dari mitra internasional.

Pada rapat ACJM ke 3 di Boracay, Filipina disepakati bahwa langkah-langkah untuk memulai akreditasi ACJM di tingkat ASEAN perlu mulai dilakukan, khususnya mengingat fakta bahwa Komite Kerjasama Yudisial ALA telah dibubarkan.

Selanjutnya pada Februari 2016 di Tagaytay Filipina dilakukan rapat kelompok kerja untuk mempersiapkan kerangka institusionalisasi ACJM, disepakati untuk membuat semacam executing body yang disebut Intermediary Body yang akan menerima delegasi sebagian kewenangan ACJM untuk mengeksekusi program-program kerja dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan.

Akhirnya, pada Pertemuan ACJM ke 4 di Ho Chi Minh City rekomendasi Tagaytay diterima, suatu kelompok kerja akan dibentuk untuk merintis pembentukan intermediary body tersebut sekaligus melanjutkan proses sertifikasi ACJM di bawah ASEAN, dan kemudian berujung kepada perubahan nama ACJM menjadi CACJ.

Prospek CACJ di tengah Regionalisasi ASEAN

Regionalisasi ASEAN membutuhkan suatu sistem hukum yang harmonis, transparan dan konsisten. Harus ada perlindungan hukum yang memadai terhadap warga negara ASEAN untuk menjamin regionalisasi ekonomi bisa berlangsung dengan lancar. Atas dasar itulah, prioritisasi CACJ diarahkan kepada dua hal yang sangat mendasar, dalam konteks integrasi ASEAN, diprioritaskan service in civil process, mendorong kerangka bersama aspek hukum regional melalui pelatihan bersama dan rintisan ASEAN Judiciary Portal. Service in Civil Process atau dikenal juga dengan sistem rogatory sangat penting, karena memungkinkan peradilan untuk saling membantu melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap subyek hukum yang berdomisili di luar yurisdiksi negara asal. Adanya protokol standar akan sangat membantu dan menghemat waktu proses litigasi perdata.

Belakangan pasca pertemuan ACJM 3 di Borracay disepakati pula perluasan topik untuk meliputi Cross Border Family Dispute, yang diperkirakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah ASEAN yang melakukan pernikahan lintas negara tersebut.

Selanjutnya ASEAN Judiciary Portal juga merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa semua pihak baik warga ASEAN maupun warga diluar ASEAN memahami proses yang berlaku di sistem hukum ASEAN.

Aspek penting lain yang perlu diperjuangkan adalah adanya konsistensi aplikasi hukum di segenap wilayah ASEAN. Oleh karena itu pelatihan bersama sangat diperlukan untuk membangun pemahaman bersama dan secara bertahap menciptakan pemahaman bersama terkait dengan aplikasi hukum tertentu, dan saling menghormat proses yang berjalan di masing-masing negara ASEAN.

Sehingga peran CACJ menjadi sangat krusial, karena hal-hal ini akan berada diluar jangkauan instrumen resmi ASEAN yang saat ini ada, misalnya ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM) atau ASEAN Law Minister Meeting (ALAWMM), khususnya dengan tren terkini di mana kekuasaan kehakiman makin terpisah sepenuhnya dari eksekutif, seperti di Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura, maka pembaruan peradilan secara regional memang hanya bisa tercapai dan terlaksana apabila ada keterlibatan langsung dari Mahkamah Agung masing-masing negara sebagai otoritas tertinggi peradilan masing-masing negara anggota. Meski harus diakui bahwa dalam tataran pengaturan, peran eksekutif masih dominan, namun CACJ akan memiliki peran penting di tataran implementasi, prosedural, dan penafsirannya. Hal mana, merupakan aspek yang paling menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kedudukan CACJ sebagai entitas yang diakreditasi oleh ASEAN akan menjadi sangat krusial, dan memberikan kemampuan CACJ untuk mendorong berbagai pembaruan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi warganya. Karena dari penegakan pilar piagam ASEAN, tiga pilar dasar yaitu: 1) ASEAN Political Security Community, 2) ASEAN Economic Community dan 3) ASEAN Socio-Cultural Community. Peran yang dapat dimainkan CACJ, tidak hanya sekedar dari perspektif dukungan terhadap pilar pertama, yaitu pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, sebagai pilar tradisional sektor hukum, namun juga bagi pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, untuk mendukung pertumbuhan perdagangan dan ekonomi regional. Dengan total 624 juta penduduk, jauh di atas total penduduk Uni Eropa dan Amerika Serikat (di bawah China dan India), ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia dan terbesar ketujuh di dunia, dengan total GDP regional USD 2,7 trilyun dengan 50% komposisi penduduk berusia produktif di bawah 30 tahun. Pada periode 2007-2014 kawasan ASEAN menikmati pertumbuhan GDP 76% yang menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi.

CACJ akan memainkan peranan penting mengisi kekosongan yang selama ini tidak terjangkau dalam forum-forum eksekutif dalam mengupayakan harmonisasi hukum, dan mendorong peradilan ASEAN ke tingkatan yang lebih seragam, setara dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai praktek terbaik dalam substansi hukum, keterbukaan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum sehingga mampu menjadikan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi kawasan yang lebih bersahabat bagi penduduknya maupun investor yang ingin melakukan usaha ke ASEAN. (*)

Oleh Aria Suyudi – Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar