Berbagi Pengalaman Pembaruan Peradilan di Kamboja

Foto Bersama Delegasi MA RI dengan Minister of Justice Kamboja HE Ang Vang Vathana

Phnom Penh, PembaruanPeradilan.net

Otoritas yudisial di Kamboja, dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice/MoJ), membagi pengalamannya dalam melakukan reformasi peradilan di Kamboja. Satu inisiatif penting pembaruan telah bergulir dengan disahkannya paket kebijakan reformasi di sektor peradilan yaitu  yaitu UU tentang Organisasi Pengadilan, UU tentang Jabatan Hakim dan Jaksa, serta UU tentang Organisasi dan Fungsi Dewan Tinggi Magistrasi.

Ketiga peraturan tersebut disahkan dengan tujuan menata sistem peradilan Kamboja yang baru, yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki aturan terintegrasi dan hanya mengandalkan pengaturan-pengaturan yang bersifat ad-hoc.

“Namun demikian tantangan besarnya adalah mengubah perilaku,” ungkap Direktur Jenderal Administrasi Peradilan MoJ Kamboja, HE Phov Samphy, dalam pertemuan penutup antara delegasi Mahkamah Agung RI dengan MoJ Kamboja pada Jumat (19/2) pagi di Phnom Penh.

Ungkapan Phov Samphy merupakan respons poin-poin kesimpulan yang disampaikan ketua delegasi MA RI Dr Ridwan Mansyur SH. MH. Pada intinya delegasi MA RI mengingatkan bahwa dua hal yang dapat disimpulkan dari pengalaman pembaruan Indonesia adalah, pertama, pembaruan bukanlah proses linear yang sederhana, namun proses yang rumit sehingga perlu dilaksanakan secara dengan melibatkan perencanaan yang matang, persistensi, waktu, kerja keras dan kreativitas. Kedua adalah sebagai suatu proses, pembaruan memerlukan waktu panjang untuk bisa berhasil termasuk proses untuk melakukan Changde Management.  Pembaruan harus dipastikan tidak kehabisan bahan bakar, dan oleh karenanya diperlukan otoritas yang mengatur laju pembaruan.

HE Phov Sampy selanjutnya berharap bahwa kunjungan ini bisa segera ditindak lanjuti dengan penyiapan suatu laporan hasil asesmen dan rencana aksi. Laporan asesmen diharapkan menjadi yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi suatu Nota Kesepahaman yang bisa ditindak lanjuti oleh kedua otoritas tertinggi peradilan kedua negara tersebut.

Foto Bersama Delegasi MA RI dengan Minister of Justice Kamboja HE Ang Vang Vathana
Foto Bersama Delegasi MA RI dengan Minister of Justice Kamboja HE Ang Vong Vathana

Kunjungan kerja ini merupakan suatu scoping mission bagi MA RI untuk melihat kondisi faktual peradilan di Kamboja. Agenda berlangsung dari tanggal 15 – 19 Februari 2016 yang dengan delegasi yang dipimpin oleh Dr Ridwan Mansyur SH., MH Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MARI, dengan beranggotakan Dr Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Panitera Muda Perdata, Asep Nursobah, SAg, MH, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, didampingi oleh Aria Suyudi, SH., LLM dan Yunani Abiyoso SH., MH dari Tim Asistensi Pembaruan MARI. Turut serta dalam rombongan ini, Dondy Setya, senior Rule of Law Advisor USAID Jakarta dan Siti Budi Wardani dari Prorep-USAID.

Rintisan Kerjasama Teknis dengan Peradilan Kamboja

Sebagaimana diketahui, scooping mission dilakukan dalam rangka Implementasi kerjasama yudisial di bawah kerangka South-to-South Triangular Cooperation. Proses ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2015, diawali dengan video conference tentang Pembaruan Peradilan 1 Juli 2015 yang dilanjutkan dengan kunjungan awal delegasi Kamboja ke peradilan Indonesia pada bulan Oktober 2015. Departemen Kehakiman Kamboja sangat bersemangat untuk mengakses pengalaman MA RI dalam melakukan pembaruan dalam kurun sepuluh tahun terakhir, mengingat banyaknya kesamaan masalah yang dihadapi oleh Peradilan Kamboja dalam melakukan pembaruan.

Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Kamboja, kerjasama yang dirintis akan meliputi upaya-upaya sistematis dalam melakukan publikasi putusan secara online, melalui pembaruan manajemen perkara dan pertukaran dalam sektor Pendidikan Hakim.

Menteri Kehakiman Kamboja Ang Hong Vathana dalam pembukaannya menjelaskan bahwa peradilan Kamboja menghadapi masalah-masalah klasik yang dihadapi peradilan di negara berkembang, utamanya lambatnya penyelesaian perkara masih merupakan masalah serius. Oleh karenanya kerjasama dengan peradilan Indonesia menjadi sangat penting bagi peradilan Kamboja.

Sementara itu Presiden Bar Association Kamboja dalam penjelasannya juga menyatakan bahwa sektor praktek hukum Kamboja masih sedang dalam tahap perkembangan. Rumit dan lamanya penyelesaian perkara dinilai masih menjadi masalah utama, salah satu faktor dikarenakan lemahnya koordinasi antara satuan kerja penegak hukum. Informasi perkara juga belum disajikan dengan baik, para pihak atau pengacaranya harus menanyakan kepada pejabat yang berwenang, yang tentu saja memerlukan proses tambahan.

Meskipun demikian, sebagai unsur penegak hukum, para lawyer di Kamboja bersemangat dengan paket kebijakan termasuk dengan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kamboja. Dewasa ini hanya tersedia sekitar 1,115 advokat untuk 15 juta penduduk.

Kunjungan ke Pengadilan

Dalam misi ini delegasi MA RI melakukan serangkaian kunjungan dan berdiskusi dengan sejumlah pejabat senior peradilan Kamboja. Tercatat delegasi melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Ang Hong Vathana, pejabat tinggi Departemen Kehakiman antara lain HE Chin Malin (Under Secretary Ministry of Justice/ Ketua Tim Reformasi Hukum dan Peradilan Kamboja), HE Phom Sanvy, Director General, Department of Court Administration, pejabat pada Royal Academy of Judicial Profession, HE Chlorn Proloed, President RAJP, HE Bunyay Narin, Secretary General of RAJP, Chhan Sina, Deputy Secretary RAJP. Delegasi MARI juga bertemu dengan Mahkamah Agung Kamboja dan diterima oleh Vice President of Supreme Court Cambodia, H.E Chiv Keng, HE Justice Sali Tira, HE Justice Madame Chang Sina, Secretary General SC Administration, Deputy Registrar.

Delegasi juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Distrik di Pnomh Penh dan Siem Reap untuk melihat sistem administrasi peradilan dan proses kerja yang ada.

Pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara di Pengadilan Phnom Penh
Pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara di Pengadilan Phnom Penh

Berdasarkan kunjungan-kunjungan  itu diketahui bahwa pada umumnya sudah ada beberapa inisiatif awal dalam pembaruan peradilan, misalnya lima pengadilan di Kamboja pernah menerima bantuan komputerisasi manajemen perkara dari East West Management Institute, dalam rangka pilot project manajemen perkara. Namun sayangnya kemajuan penggunaan sistem ini tidak merata, hanya pengadilan di Pnomh Penh yang dilaporkan terus menggunakan sistem ini. Pemanfaatan sistem inipun memiliki keterbatasan yaitu hanya digunakan untuk keperluan internal yang belum dapat diakses publik.

Selain itu website juga hanya tersedia untuk Mahkamah Agung Kamboja. Website Mahkamah Agung Kamboja memuat beberapa sampel putusan-putusan namun saat ini terlihat tidak aktif dalam mengupload putusan. Lebih lanjut diketahui pengadilan belum memiliki website.

Pendidikan Untuk Profesi Yudisial

Sementara itu di Royal Academy of Judicial Profession terlihat memiliki fasilitas yang cukup baik, ruang kelas yang ada dilengkapi dengan perangkat multimedia dan internet. Sayangnya belum disediakan fasilitas penginapan. Akan tetapi peserta pendidikan berhak mendapat allowance sebagai pengganti biaya hidup.

rajp_mari
Pimpinan Delegasi MA RI bertukar cindera mata dengan Presiden RAJP

Program pendidikan tersedia untuk calon hakim, calon jaksa dan calon panitera. Untuk menjadi calon hakim atau jaksa harus sarjana hukum sedangkan untuk menjadi calon panitera cukup berbekal pendidikan tingkat diploma. Dalam diskusi antara delegasi MA RI dengan pejabat RAJP diketahui bahwa program pendidikan berdurasi 2 tahun yang dibagi untuk 4 modul pengajaran yaitu: general law, civil field, criminal field, specialization of judicial profession.

Pembelajaran setiap modul selama 6 bulan di mana 3 bulan di kelas dan 3 bulan magang di pengadilan tingkat pertama dengan beban kerja yang cukup banyak. Setelah magang, peserta pendidikan harus menulis laporan dan harus mempertahankan laporan tersebut.

Akan tetapi RAJP belum memiliki program untuk pendidikan in-service training, karena selama ini hal tersebut dilaksanakan oleh MoJ dalam bentuk Short course. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan kebutuhan RAJP berencana untuk mengembangkan program pendidikan termasuk untuk topik-topik khusus.

“Oleh karena itu kami sangat memanfaatkan adanya peluang kerja sama internasional, dengan pertukaran ide dan expert, termasuk dengan Indonesia” kata Head of RAJP H.E Chhorn Proloung.

Tindak Lanjut

Kerjasama ini memiliki prospek untuk dikembangkan dan menempatkan posisi MARI sebagai salah satu pemimpin dalam sektor pembaruan peradilan di kawasan ASEAN. Bukan tidak mungkin bahwa program ini bisa berlanjut lebih jauh dan bantuan serupa bisa diberikan MA RI kepada peradilan-peradilan lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Hal ini penting, karena relevansi pemberian bantuan teknis tidak didominasi semata-mata oleh superioritas teknologi, namun juga kemampuan untuk mengelola perubahan terhadap masalah-masalah krusial yang ada di lapangan, hal mana, mungkin MA RI lebih memiliki nilai tambah dibanding peradilan lain yang ada di kawasan ASEAN.

Diharapkan dalam waktu dekat bisa ditandatangani suatu nota kesepahaman antara MA RI dan peradilan Kamboja dalam rangka mengoperasionalisasi rencana kerjasama ini.(*)

[as/ya]

Link berita terkait:

Kunjungan Mahkama Agung RI Ke Kamboja

Delegasi MA Mulai Lakukan Asesmen Peradilan Kamboja

Harapan Pengadilan Kamboja ke MA RI