China-ASEAN Free Trade Area : Perlu Legal Connectivity

China, PembaruanPeradilan.net

Perdagangan bebas antara China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah dimulai sejak 2010 lalu. Hubungan dagang yang dibangun terkadang menimbulkan sengketa dagang. Akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang sulit dihindari. Sengketa dagang antar anggota China-ASEAN dalam era pasar bebas dapat dihindari, salah satu caranya dengan membangun legal connectivity.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI M Hatta Ali dalam sambutan singkatnya pada pembukaan China-ASEAN Legal Forum ke 6 yang mengambil topik One Belt One Road Forum on Rule of Law di Chongqing China. Forum ini dihadiri oleh tidak kurang 216 peserta yang hadir dari China sendiri, dan negara ASEAN yang mewakili peradilan, dan eksekutif. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 16-18 November 2015 oleh China Law Society.

“Seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan ekonomi, maka selain konektivitas fisik regional sebagaimana telah dipromosikan melalui inisiatif OBOR, diperlukan juga konektivitas hukum regional untuk memastikan bahwa tersedia penyelesaian sengketa yang transparan dan efisien apabila terjadi sengketa,” jelas Hatta Ali.

Ketua Mahkamah Agung RI menekankan bahwa konektivitas hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya sengketa, karena bagaimanapun, akan lebih baik bagi pelaku usaha untuk menghindari terjadinya sengketa, dibandingkan apabila harus terlibat dalam sengketa langsung, bagaimanapun baiknya mekanisme penyelesaian sengketa tersedia.

Forum ini merupakan Forum ke 6 China ASEAN Legal Forum yang didirikan tahun 2005, dimana forum pertama dilaksanakan di Nanning, 31 Agustus-4 September 2005. Forum ini dibentuk oleh pemerintah China melalui Law Society of China, suatu organisasi masyarakat sipil para praktisi hukum yang untuk mendukung pelaksanaan China-ASEAN Free Trade Area yang sudah disepakati sejak  tahun 2002 yang kerangkanya ditandatangani di Phnom Phenn.

Forum mengambil topik One Belt One Road (OBOR) selaras dengan prioritas regional untuk mendorong terbangunnya infrastruktur yang kuat dalam menunjang pelaksanaan perdagangan bebas di area CAFTA, sebagaimana diketahui, pemerintah China telah merilis strategi One Belt One Road dan New Maritime Silk Route, yang dalam pelaksanaannya antara lain dalam bentuk realisasi rel kereta Singapore-Kunming, dan penyempurnaan berbagai infrastruktur pelabuhan untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa di kawasan China dan ASEAN.

Forum memfokuskan diri kepada beberapa topik utama, yaitu (1) China-ASEAN Legal Cooperation on Building 21st Century Maritime Silk Road, (2) International Legal Safeguard Mechanism for Foreign Investment in One Road One Belt , (3) Legal Issues on China-ASEAN Financial and Monetary Cooperation Mechanism, (4) China-ASEAN Legal Application and Judicial Cooperation dan Legal Issues on Development of Maritime Cooperative Partnership between China and ASEAN Countries. Inti dari forum ini adalah, bagaimana sektor hukum bisa mendorong percepatan integrasi ekonomi antara negara China dan ASEAN.

Acara ini diselenggarakan oleh Southwest University of Political Science and Law suatu perguruan tinggi yang memfokuskan diri terhadap studi China dan ASEAN.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh WKMA Non Yudisial Suwardi SH., MH, Ketua Kamar TUN Dr Imam Soebechi, SH., MH, Hakim Agung IGA Sumanatha, Panitera MA dan beberapa pejabat teras Mahkamah Agung lainnya.

Foto bersama delegasi Mahkamah Agung RI dalam China-ASEAN Legal Forum
Foto bersama delegasi Mahkamah Agung RI dalam China-ASEAN Legal Forum

Signifikansi China ASEAN Legal Forum One Belt One Road

The ASEAN–China Free Trade Area telah menjadi salah satu blok perdagangan terpenting di dunia. Dengan jumlah total penduduk mencapai 1,8 miliar, secara kolektif, volume perdagangan pada region ini mencapai USD 366,5 milyar pada bulan Juni 2015 dan perdagangan ASEAN-China merupakan 14,5% dari total mitra dagang ASEAN. Jumlah ini meningkat 0,5% hanya dalam satu tahun dan merupakan peningkatan 3% dari tahun 1995. Jumlah ini lebih besar dari total perdagangan antara China dan Uni Eropa.

Saat ini sekitar 12 % ekspor ASEAN adalah ke China, naik 6,5% di 2003. Pada tahun 2013, lebih dari 16% dari barang impor ASEAN berasal dari China, selain itu sejak 2002, tarif dari lebih dari 90% barang di ASEAN-China Free Trade Area telah dikurangi sampai hampir 0.

Dimotori oleh pemerintah China, saat ini CAFTA Legal Forum bergerak dalam kerangka 1+1+2+4 dalam kerangka 8 platform sebagai berikut :

  1. SATU Forum- China ASEAN Legal Forum
  2. SATU Alumni- Alumni of China ASEAN Legal Training Base
  3. DUA Bases- China ASEAN Legal Training Base & China ASEAN Training Center for High Level Legal Talents
  4. EMPATPusat Studi,
    1. China ASEAN Legal Research Center
    2. CAFTA Commercial Mediation Center
    3. Huan Yu China ASEAN Legal Cooperation Center
    4. China SEA and South Asia Financial and Capital Markets Legal Practice Center

Dibawah kerangka ini pemerintah China secara rutin mengundang sarjana-sarjana hukum dari seluruh negara ASEAN untuk menghadiri kursus mengenai Perdagangan Internasional di Chongqing. Mahkamah Agung RI, sejak 8 tahun lalu setiap tahunnya mengirim dua orang hakim pengadilan tingkat pertama untuk menghadiri pelatihan satu bulan, dan ada juga hakim yang menerima beasiswa untuk menghadiri program Magister di Chongqing. Fasilitas yang sama juga diberikan oleh pemerintah China kepada negara ASEAN lain.

Dibawah payung Pusat-pusat studi, pemerintah China juga memberikan beasiswa bagi visiting scholar, dan riset-riset terkait dengan penyelesaian sengketa di kawasan China-ASEAN. Sehingga Legal Forum dalam kerangka CAFTA merupakan aspek yang sangat penting dewasa ini.

Inisiatif OBOR sendiri di mata pemerintah China dikembangkan dalam kerangka prioritas yang meliputi, Koordinasi Kebijakan, Konektivitas Fasilitas, Perdagangan Tanpa Hambatan, Integrasi Keuangan, Hubungan antar Individu.

Sehingga Ketua Mahkamah Agung selain berharap bahwa forum ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perdagangan regional, juga mengingatkan bahwa peradilan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan individual hakim dalam mengantisipasi sengketa yang mungkin melibatkan sengketa perdagangan lintas batas.

Signifikansi

Hakim Agung IGA Sumanatha menyampaikan paparan terkait Legal Application and Judicial Cooperation
Hakim Agung IGA Sumanatha menyampaikan paparan terkait Legal Application and Judicial Cooperation

Sementara itu Hakim Agung IGA Sumanatha yang berkesempatan untuk memaparkan topik tentang “Legal Application and Judicial Cooperation” menekankan bahwa dari sisi peradilan, implementasi Pasar Bebas menghadapi setidaknya tantangan. Pertama, konvergensi hukum antar negara-negara yang menjadi anggota CAFTA. Harus diakui bahwa negara ASEAN tidak berada dalam kondisi yang sama, menyitir survei Kemudahan Berusaha World Bank Grup, negara anggota CAFTA berada dalam keragaman luar biasa, dengan sebagian negara berada pada rangking teratas sebagai negara yang paling mudah melakukan usaha, dan sebagian lainnya justru berada pada rangking paling bawah kemudahan berusaha. Kedua kendala bahasa yang beragam, sehingga menghambat upaya untuk memahami sistem hukum lain. Bahasa yang diucapkan meilputi Bahasa Melayu, Inggris, China, Thai, sampai Portugis. Ketiga, Masalah kesenjangan infrastruktur Teknologi Informasi, yang seharusnya menjadi jembatan, ternyata masih merupakan hambatan di sebagian negara ASEAN.

Menurut Hakim Agung IGA Sumanatha, perlu ada platform kerjasama yudisial yang lebih permanen, yang memiliki agenda jangka menengah, untuk memastikan bahwa konvergensi dan disparitas antar negara anggota CAFTA bisa perlahan dijembatani, dan kemudian mendorong terbentuknya sistem hukum yang setidaknya berada dalam satu derajat yang sama.

Pentingnya Memulai dari Agenda yang Berbasis Kepentingan Bersama

Dalam Forum terungkap pula bahwa implementasi CAFTA bukan tiada hambatan, tiap-tiap negara masih memiliki masalah terkait dengan batas territorial, khususnya klaim atas wilayah Laut China Selatan, area yang secara komersial strategis, karena merupakan lalu lintas perdagangan ke Eropa, dan juga merupakan wilayah yang cukup kaya dari keanekaragaman hayatinya dan potensi eksplorasinya.

Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan antara berbagai sengketa di Laut China Selatan, karena klaim antara China, Malaysia, Philiphina dan Indonesia. Hal ini jelas akan menghambat terlaksananya perdagangan bebas yang diharapkan akan terjadi di region China dan ASEAN.

Salah satu panelis mengusulkan agar dalam rangka mendorong Integrasi dilakukan berdasarkan kerangka kepentingan bersama, yaitu dari sisi kelestarian lingkungan hidup, kemanan dan keselamatan dan sejenisnya, untuk memastikan adanya kerjasama yang efektif.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar