Mahkamah Agung Rintis Kerjasama Dengan Otoritas Yudisal Kamboja

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Tanggal 19 Oktober 2015 Jakarta, bertempat di Mahkamah Agung RI,  menjadi momentum dimulainya kerjasama yudisial antara Kementerian Kehakiman Kamboja dengan Mahkamah Agung RI. Kedatangan delegasi Kementerian Kehakiman Kamboja, yang langsung disambut oleh para pimpinan Mahkamah Agung RI yaitu Muhammad Hatta Ali (Ketua), YM Mohammad Saleh (Wakil Ketua Bidang Yudisial), Suwardi (Wakil Ketua Bidang Non Yudisial) dan Takdir Rahmadi Ketua Kamar Pembinaan.

Delegasi Kementerian Kehakiman Kamboja yang datang dalam kesempatan ini adalah Mr. H.E San Sorphon (Cabinet Director of Justice Minister/Deputy General Director), Mr. Seang Kung (Deputy Director General of Court Administration), Mr. Bin Bunchel (Deputy Director General of Court Administration), Mr. Lim Sinat (Director Departement of Court Administration), Mr. Pov Vibol (Assitant to Director General of Court Administration), Mr. Chea Sambo, (IT Expert of General Departement of Court Administration).

Pada sesi courtsey call antara Kementerian Kehakiman Kamboja dan Mahkamah Agung RI di datangi juga oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Mr. HW Robert O Blake selaku fasilitator kerjasama ini, dan ada juga perwakilan dari Bappenas Bapak Tubagus Chusni sebagai koordinator Kerjasama STTC ini.

Duta Besar Amerika Serikat  Mr. HW Robert O Blake menyampaikan harapannya terhadap kerjasama ini. “Kerja sama ini agar bisa menjadi model kerjasama antar pengadilan yang bisa didorong untuk direplikasi ke negara lain di masa yang akan datang, mengingat kemiripan situasi ekonomi, sosial dan politik di negara-negara ASEAN,” harapnya.

SSTC (South to South Technical Cooperation) diharapkan berjalan untuk periode jangka menengah, dimana terjadi dialog dan pertukaran antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian Kehakiman Kamboja, yang mana akan menghasilkan rencana prioritas kerjasama jangka menengah yang disepakati antara kedua peradilan untuk dilaksanakan seperti bantuan teknis modernisasi manajemen perkara, partisipasi dalam pelatihan dan lain sebagainya. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari rangkaian upaya kerjasama Yudisial antara peradilan Kamboja dan peradilan Indonesia. Dimana Kamboja sebagai negara yang tengah melaksanakan pembangunan peradilan ingin mempelajari pengalaman Mahkamah Agung RI dalam melakukan modernisasi di sektor manajemen perkara, pendidikan dan pelatihan, dan hal-hal lainnya.

Secara umum kunjungan yang dilakukan oleh delegasi Kementerian Kehakiman Kamboja selama 4 hari di Jakarta dan Bandung meliputi serangkaian acara sebagai berikut.

Pertama, pemaparan pengalaman implementasi teknologi informasi dalam manajemen perkara dan unit teknologi informasi MA yang langsung disampaikan oleh Bapak Soeroso Ono, SH., MH., (Panitera Mahkamah Agung RI) dan Bapak Nurhadi, SH., MH., (Sekertaris Mahkamah Agung RI). Pada sesi ini Panitera MA RI menjelaskan tentang sistem manajemen perkara di MA yang dulunya dilakukan secara manual sekarang sudah dilakukan dengan berbasis teknologi informasi, mulai dari proses awal sampai dengan publikasi putusan, yang bisa dilihat pada website: (http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara) dan  (http://putusan.mahkamahagung.go.id/). Selanjutnya pemaparan dari Bapak Nurhadi, SH., MH., (Sekertaris Mahkamah Agung RI) mengenai unit teknologi MA yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan komunikasi data nasional yang meliputi remonisasi dan biaya perkara, program baru untuk IT MA yaitu SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) dan e-learning, setelah itu Sekertaris MA juga memaparkan target MA dalam beberapa tahun kedepan yaitu memperbaiki kesejahteraan aparatur peradilan, perubahan mindset dan pengembangan sistem peradilan.

Kedua dialog dan kunjungan ke Gedung Sekretariatan MA RI. Pada rangkaian acara ini delegasi diberikan penjelasan tentang cara kerja sistem teknologi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP) di lingkungan Peradilan Umum dan (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama/SIADPA) serta melihat museum Badan Peradilan Agama dan fasilitas lainnya.

Ketiga dialog dan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis MA RI di Ciawi, pada kunjungan tersebut delegasi diberikan penjelasan mengenai  E-Learning, yang dulunya pelatihan dilakukan secara manual sekarang sudah berbasis teknologi informasi melalui e-learning, serta diberikan penjelasan pusat pendidikan pelatihan mempunyai program untuk pendidikan Hakim, kandidat Hakim, Pelatihan untuk sertifikasi Hakim, dan pelatihan teknologi untuk para Hakim. Selain itu delegasi juga melihat berbagai fasilitas di PUSDIKLAT seperti auditorium, perpustakaan, dll.

Keempat dialog dan kunjungan ke Pengadilan Jakarta Barat. Pada kunjungan ke Pengadilan Jakarta Barat delegasi diberikan pemaparan tentang ruang lingkup kerja, website pengadilan, data manajemen, pengadilan anak, tempat mediasi dan fasilitas lainnya di Pengadilan Jakarta Barat.

Kelima, dialog bersama lembaga-lembaga CSO yang membantu di sektor pembaruan peradilan, delegasi bertemu beberapa lembaga CSO yang mana pertemuan tersebut membahas tentang peran CSO dalam pembaruan peradilan serta Judicial Reform Team Office sebagai jembatan CSO dan MA.

Keenam, dialog dan kunjungan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bandung. Pada saat kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung, delegasi langsung disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memaparkan tentang organisasi dan ruanglingkup dari Pengadilan Tinggi Bandung, Selanjutnya Delegasi berkeliling untuk melihat fasilitas dan ruang sidang, ruang panitera dll yang langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Setelah melihat Pengadilan Negeri Bandung. Kunjungan dilanjutkan Ke Pengadilan Agama Bandung, pada saat di Pengadilan Agama delegasi disambut oleh Ketua Pengadilan Agama yang langsung melihat semua ruangan dan fasilitas di Pengadilan Agama dan setelahnya dilakukan diskusi mengenai ruanglingkup, fasilitas, dan sistem teknologi dari Pengadilan Agama, serta hubungan antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama yang ditanyakan oleh delegasi.

Delegasi Kamboja foto bersama dengan pimpinan dan aparatur PT Bandung dan PN Bandung.
Delegasi Kamboja foto bersama dengan pimpinan dan aparatur PT Bandung dan PN Bandung.

Pada akhir kunjungan pada Jumat, 23 Oktober 2015, delegasi Kementerian Kehakiman Kamboja diwakili oleh Mr. San Sorphon menyampaikan ucapan terimakasih dan mengungkapkan banyak pengalaman yang didapat dari kunjungan tersebut, langkah kedepan sebagai hasil kunjungan ini Kementerian Kehakiman Kamboja akan membuat program kerja untuk mempercepat reformasi peradilan di Kamboja dengan cara menindaklanjuti terbitnya 3 undang-undang reformasi peradilan dengan long-term startegic blueprint.

Untuk menindaklanjuti potensi kerjasama ini, Kementerian Kehakiman Kamboja akan mengirimkan surat secara resmi kepada MA terkait fokus minat pentingnya penggunaan teknologi infromasi untuk modernisasi administrasi pengadilan, diantaranya online publication of courts judgments, automated case tracking system dan lain-lain yang telah dilakukan MA. Delegasi  Kementerian Kehakiman Kamboja juga mepelajari suksesnya koordinasi reformasi peradilan oleh MA yang dimulai dengan pembentukan Kantor Asistensi Pembaruan Peradilan yang telah berhasil menjadi penghubung antara MA dengan komunitas donor dan lembaga masyarakat sipil.(*)

[ra]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar