Sistem Kamar Butuh Kerja Sama Tim

Den Haag, PembaruanPeradilan.net

Implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung pada tahun 2015 ini mengalami perkembangan dengan disahkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No.213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar. Tidak hanya sampai di situ, meski baru berlaku beberapa bulan, MA berencana terus menyempurnakannya yaitu dengan ditugaskannya delegasi untuk kunjungan belajar ke Hoge Raad (HR) Belanda. Sebagaimana diketahui, kerja sama antara MA dengan HR telah berlangsung cukup lama khususnya terkait dengan pengembangan sistem kamar.

Bertempat di ruang pleno Hoge Raad pada Senin (13/4/2015) pagi waktu Den Haag, Ketua Hoge Raad Marteen Feteris menyambut baik delegasi MA yang kali ini datang dalam rangka kunjungan belajar. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan berbagai program

Kunjungan delegasi MA ke HR diharapkan dapat melihat secara langsung mekanisme kerja sistem kamar HR degan mengikuti rapat pleno kamar dan diskusi tematik yang berhubungan dengan sistem kamar serta sistem manajemen perkara. “Saya berharap kunjungan kali ini dapat menciptakan peluang inspirasi dalam menyempurnakan sistem kamar di MA,” harap Ketua HR.

Ketua HR menjelaskan bahwa sistem kamar diberlakukan untuk mendapatkan spesialisasi keahlian bagi hakim agung, sekaligus spesialisasi dalam penanganan perkara yang masuk ke HR. Sistem kamar juga untuk menjaga konsistensi putusan dan kesatuan pendapat hukum, tidak hanya terhadap perkara yang sedang diperiksa namun juga terhadap perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya. Bagaimanapun putusan adalah produk pengadilan bukan produk hakim.

Sistem Kamar = Team Work

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Professor Marc Loth dari Tilburg University –yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim agung, berbicara dan mengajak diskusi tentang independensi hakim. Prof. Loth sangat memahami pentingnya nilai independensi hakim di Indonesia.

Terkait hal itu, dirinya menyampaikan hubungan independensi dengan penciptaan konsistensi putusan. Pengadilan harus menciptakan konsistensi putusan dan oleh karenanya hakim dapat saling meyakinkan dan minta diyakinkan oleh kolega hakim lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan yang dilontarkannya adalah apakah hal tersebut merupakan pelanggaran independensi? Menurutnya hal  tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran independensi karena sifatnya hanya meyakinkan bukan menekan atau mempengaruhi.

Mengutip dari bahan paparan yang disampaikan olehnya, ukuran independensi itu sendiri sebetulnya terbagi dalam empat hal, yaitu 1) independensi institusi/kelembagaan; 2) independensi fungsi lembaga; 3) independensi jabatan hakim dan 4) independensi pejabat hakim secara individu. Dalam kerangka mencapai kesatuan hukum, independensi dapat dipahami pengertian kelembagaan -bukan dipahami sebagai hak otonom hakim, untuk itulah diharapkan dapat diambil kesimpulan kolektif.

Lebih lanjut Marc Loth memberikan contoh praktis di HR. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi. Perdebatan dan adu argumentasi terhadap suatu perkara merupakan cara bagi para hakim agung untuk saling meyakinkan koleganya –bukan untuk saling menjatuhkan atau memaksakan pendapat. Bila terjadi perbedaan pendapat maka hakim agung yang berpendapat berbeda tersebut untuk harus menjelaskan argumentasinya di dalam rapat pleno kamar. Hal yang terpenting adalah kesepakatan yang sudah dibuat dalam rapat pleno kamar maka mengikat setiap hakim agung. Maka mekanisme rapat pleno kamar merupakan sarana penting untuk menjaga konsistensi putusan dan upaya mencapai kesatuan pendapat HR dalam menjatuhkan putusan.

Secara lebih sederhana Marc Loth menyampaikan bahwa tujuan penting menjaga kesatuan hukum melalui sistem kamar mirip dengan tim sepakbola untuk memenangkan pertandingan. Syarat utama adalah kerja tim yang baik dan didukung dengan individu yang berkualitas dan mampu bekerja sama.

Kunjungan Belajar

Kunjungan kerja MA kali ini dilaksanakan selama lima hari kerja yaitu sejak 13 hingga 18 April 2015. Delegasi MA dipimpin oleh Hakim Agung Soltoni Mohdally, beranggotakan Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Yulius serta Rafmiwan Murianeti, Endang Wahyu Utami dan Rustanto, masing-masing merupakan asisten pada setiap kamar di MA. Turut pula mendampingi delegasi adalah Yunani Abiyoso dari Asistensi Tim Pembaruan Peradilan MA.

2015413122713

Dalam kesempatan ini turut hadir pula Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Ibnu Wahyutomo yang memberikan dukungan atas kerja sama yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Kerajan Belanda.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar