Peradilan Yang Profesional Guna Perlindungan Sumber Daya Hayati

15639384884_24e9c404e1_zJakarta, PembaruanPeradilan.net

Potensi kekayaan alam di Indonesia harus dilindungi secara serius. Apabila tidak, maka kerugian tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi kelestarian sumber daya hayati dunia. Peradilan yang yang profesional, transparan dan akuntabel dalam menegakkan hukum lingkungan secara konsisten merupakan peran nyata dalam perlindungan sumber daya hayati dunia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali dalam pidato secara resmi membuka Lokakarya Terpadu bagi Sektor Peradilan Dalam Penanganan perkara Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Lokakarya berlangsung dari tanggal 12 sampai 16 Januari 20115 diikuti oleh 49 peserta. Peserta terdiri dari 18 orang Hakim, 19 orang Jaksa. 6 orang Polisi dan 6 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Masyarakat dapat aktif melaporkan ke Mahkamah Agung, apabila ada pengadilan yang masih menolak memberikan hak masyarakat terhadap informasi,” harap Ketua MA.

Acara pembukaan Lokakarya ini juga dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat Robbert Blake Jr. yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memerangi kejahatan lingkungan, karena dewasa ini kejahatan lingkunganerat hubungannya dengan kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir.  Oleh karenanya diperlukan usaha bersama antara berbagai lembaga untuk memeranginya.

Peluncuran Buku Pegangan Partisipasi Publik dan Pedoman Penuntutan Lingkungan

Lokakarnya ini juga dibarengi dengan peluncuran Community Hand Book  dan Environmental Prosecution Guidelines untuk perkara Lingkungan yang penyusunannya didukung oleh program Change for Justice. Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi mengatakan, meskipun upaya penegakan kasus keaneka ragaman hayati memerlukan proses panjang dan penanganannya perlu ditangani oleh banyak otoritas.

“Namun masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kejahatan Lingkungan di lapangan,” sambungnya seraya menjelaskan Buku tersebut memungkinkan masyarakat untuk secara aktif membantu penanganan perkara-perkara lingkungan di tingkat pedesaan.

Kemudian Ketua Kamar Pembinaan yang juga Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan juga menambahkan, masyarakat juga bisa memahami layanan publik di pengadilan dan kejaksaan serta memahami administrasi pelayanan informasi. Harapannya adalah agar masyarakat dapat memahami peran pengadilan. Karena bagaimanapun juga masyarakat harus memiliki kepedulian dan mengolah keanekaragaman hayati sebagai bagian tidak terpisahkan dari hidup kita, oleh karenanya, buku pedoman ini adlh kontribusi besar dalam penegakan hukum Lingkungan.

Pengakhiran Program Kerja C4J

Lokakarya ini diselenggarakan oleh proyek Change for Justice yang pada kesempatan ini juga sekaligus menandai berakhirnya rangkaian proyek C4J di Indonesia,sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Program C4J telah membantu Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi dalam berbagai sektor yang meliputi manajemen perkara, manajemen sumber daya manusia dan keuangan, pendidikan dan latihan dan sebagainya. (*)

[as]

Unduh bahan-bahan di sini.

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar