Kerjasama Yudisial MA-FCA: Banyak Hal Yang Dipetik

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Banyak hal yang dipetik dari best practice di Federal Court of Australia untuk perbaikan manajemen perkara di Mahkamah Agung, khususnya dalam program percepatan penyelesaian perkara. Implementasi kerjasama yudisial dalam bentuk kesempatan magang dan dialog serta diskusi membawa manfaat yang baik bagi MA.

Demikian disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perkara Djafni Djamal dalam sambutannya membuka forum diskusi dan berbagi pengalaman manajemen perkara pada Kamis (27/11/2014) pagi, dengan delegasi FCA yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadir delegasi dari FCA adalah Panitera/CEO FCA Warwick Sodden dan Panitera negara bagian Victoria Sia Lagos yang didampingi pejabat Kedutaan Besar Australia Luke Arnold dan advisor AIPJ Timothy Lindsey.

“Untuk percepatan penyelesaian perkara itu pula, MA sedang mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan jangka waktu maksimal penanganan perkara lebih cepat dari yang diatur sebelumnya,” jelas Djafni Djamal.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung diatur dengan SK KMA No.138/Tahun 2009. Kebijakan tersebut mengatur, bagi perkara umum, waktu penyelesaiannya paling lama adalah satu tahun.

Dalam kesempatan yang sama Warwick mengungkapkan perasaan gembiranya mendengar sambutan Ketua Kelompok Kerja dan telah menerima dengan baik di sela-sela kesibukan.

“Senang sekali mendengar bahwa proses penanganan perkara akan ditekan lebih cepat. Dibanding beberapa tahun lalu saya mengetahui baru bisa selesai lebih dari satu tahun. Luar biasa,” jelasnya. Menurutnya standar waktu penanganan perkara akan sangat bermanfaat untuk terus mengurangi tunggakan perkara.

Menyambung apa yang disampaikan Warick, Sia Lagos juga menyampaikan rasa gembiranya mendengar informasi apa yang memang sudah dicapai oleh MA. Menurutnya hal ini akan menambah intensitas dan peningkatan kerja sama antar pengadilan.

“Hadir di sini benar-benar sangat menyenangkan untuk terus saling berbagi,” katanya.

20141127_113459(1)

Perkembangan dan kinerja penangan perkara

Sebagai pengantar diskusi, Kelompok Kerja Manajemen Perkara menyampaikan paparan oleh Asep Nursobah. Dalam paparan, dijelaskan bahwa sejak 2011 hingga 2014 ini, ada 3 periode untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara yaitu sebelum 1) keberlakuan sistem kamar, 2) setelah keberlakuan sistem kamar dengan SK KMA No.142/2011 dan kebijakan-kebijakan perubahannya, serta 3) setelah keberlakuan sistem membaca berkas serentak dengan SK KMA No.119/2014.

Sebelum sistem kamar berlaku diketahui rata-rata penyelesaian perkara mencapai 600an hari. Sedangkan hasil terkini khususnya dengan sistem penanganan perkara pasca sistem pembacaan berkas serentak berdasarkan SK KMA No.119/2013, diketahui rata-rata waktu penyelesaian perkara adalah 256 hari. Untuk itulah arahan pimpinan MA menghendaki jangka waktu maksimal penanganan perkara di MA dapat lebih dipercepat. Capaian kinerja terkini adalah tunggakan perkara dapat ditekan hingga 4.000an perkara. Sebagai perbandingan, pada 2004 tunggakan mencapai 20an ribu perkara.

Pemeriksaan berkas secara serentak didukung dengan pemanfaatan dokumen elektronik, untuk efisiensi waktu dan sumber daya kertas. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1/2014 dikeluarkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut yaitu dengan mewajibkan pengadilan tingkat pertama mengirimkan dokumen elektronik berkas perkara upaya hukum, selain berkas dalam bentuk cetaknya. SEMA No.1/2014 itu juga sekaligus mendorong transparansi yaitu dengan mewajibkan setiap pengadilan untuk memublikasikan salinan putusan dalam bentuk elektronik. Terkait hal ini, capaian fenomal lainnya adalah tersedianya 1juta dokumen salinan putusan dalam databse Direktori Putusan pada September 2014 lalu.

Melanjutkan pemaparan tersebut, asisten Hakim Agung Budi Prasetyo menyampaikan masalah pokok bagi pengadilan yang terus mendapat sorotan publik, yaitu tunggakan perkara. Dua kebijakan monumental yaitu SK KMA No.142/2011 tentang Sistem Kamar dan SK KMA No.119/2013 tentang pembacaan berkas secara serentak telah berhasil untuk pengurangan tunggakan perkara.

Banyak implikasi yang timbul dari kebijakan itu, yaitu dari rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia hingga peningkatan penggunaan sumber daya. Namun telah dapat diidentifikasi bahwa sistem informasi dan pemanfaatan dokumen elektronik dapat membawa manfaat meminimalisasi implikasi yang negatif. Meskipun tantangannya, baru sebagian hakim agung sudah siap dengan mekanisme pemeriksaan berkas dengan pemanfaatan teknologi dan dokumen elektronik dan sebagiannya lagi masih dalam tahap pengenalan.

Warwick Sodden menanggapi bahwa pada dasarnya FCA juga mengalami masalah yang sama dalam implementasi dokumen elektronik. Hakim di FCA juga belum banyak yang terbiasa dengan literasi elektronik. Di FCA juga pernah mengalami kehilangan berkas, maka pemanfaatan dokumen elektronik dan sistem informasi dipilih untuk menghilangkan masalah itu karena dokumen elektronik bisa ada di mana saja.

“Kita sudah mencoba melalukan yang terbaik, tapi kita tetap harus melalukan lebih,” harap Warwick.

Sia Lagos juga menambahkan pentingnya mengelola sistem informasi dengan segala data yang ada dan sensitivitas informasi yang terkandung di dalamnya. Sistem informasi perkara mengandung banyak data terkait pihak dan perkara itu sendiri.

“Harus dikelola dengan baik dan sangat hati-hati. Di FCA juga sedang terus mengembangkannya. Maka sebetulnya saling berdiskusi diharapkan dapat untuk saling melengkapi,” jelasnya.

Ketua Kelompok Kerja Djafni Djamal kembali menimpali pentingnya kerjasama yudisial antar pengadilan ini khususnya dalam sektor manajemen perkara. “Semoga ke depan kerjasama dapat terus terjalin, kembali ada peluang magang dan dapat terus mengambil manfaat,” tutupnya.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar