Dialog Produktif Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Implementasi sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diawali dengan dialog cukup mendalam dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda. Faktor kesamaan sistem hukum sedikit banyak memotivasi berlangsungnya dialog sistem kamar untuk berjalan terus menerus. Kesempatan berdialog kembali terbuka pada tanggal 20 November 2014 ketika delegasi MA yang dipimpin oleh Wakil Ketua MARI bidang Yudisial Mohammad Saleh mengadakan kunjungan kerja ke Hoge Raad Belanda untuk membicarakan antara lain implementasi Nota Kesepahaman antara MARI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda yang ditandatangani 18 Maret 2013 lalu di Jakarta.

20141120_120613(1)

Wakil Ketua MA dalam ulasannya tentang kemajuan implementasi sistem kamar menjelaskan tingginya intensitas pengaturan sistem kamar di MARI. Sampai saat ini kerangka hukum sistem kamar sudah memasuki perubahan kebijakan yang ketiga kalinya. Pertama kali diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar, lalu diubah dengan SK KMA 017/2012 dan terakhir dengan SK KMA 112/2013. Bahkan Wakil Ketua MA menyinggung akan adanya rencana penyempurnaan SK KMA 112/2013 dalam waktu dekat.

Selain itu Wakil Ketua MA juga menyinggung beberapa penyempurnaan sistem manajemen perkara yang telah dilakukan oleh MARI, misalnya SK KMA 119/2013 yang secara drastis merubah tata kerja pembacaan berkas dan menentukan bahwa kalender persidangan ditentukan di awal ketika pembacaan berkas di mulai. Kebijakan ini akhirnya mendukung pelaksanaan sistem kamar sekaligus memastikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan transparan.

Disinggung pula beberapa inisiatif terkini, seperti audit tunggakan perkara yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti distribusi beban dan kinerja perkara yang saat ini ada. Selain itu juga disampaikan pemanfaatan dokumen elektronik dalam pemeriksaan berkas perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali. Kebijakan ini mewajibkan pengadilan melakukan pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali versi elektronik, selain berkas cetak. Sehingga memungkinkan hakim agung dan setiap unit kerja yang terlibat dalam penyelesaian perkara bekerja dengan berkas elektronik. Dokumen elektronik dinilai sebagai salah satu prasyarat dan faktor pendukung pelaksanaan pembacaan berkas serentak sebagaimana diatur dalam SK KMA 119/2013.

Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda didampingi oleh Bon de Savornin Lohman, Mr Hans Storm, Registrar Hoge Raad dan Mr AJ Rotscheid Direktur Administrasi. Mereka menjelaskan situasi terkini tentang implementasi sistem kamar, serta pergulatan mereka dalam mengelola bertambahnya perkara yang masuk ke Hoge Raad.

Salah satu point penting yang dikemukakan adalah perbedaan pelaksanaan pleno. Di Hoge Raad, rapat pleno kamar dilaksanakan sebelum majelis mengambil keputusan. Sementara di Mahkamah Agung rapat pleno justru dilakukan setelah putusan diambil oleh majelis, sebagai salah satu elaborasi masalah hukum. Hal demikian menunjukkan rapat pleno kamar pada kedua pengadilan cenderung melayani dua fungsi yang berbeda.

Selain itu Hoge Raad juga membahas tentang issue pembatasan perkara pada Hoge Raad. YM Martin Feteris menjelaskan bahwa ada tekanan dari Negara untuk memastikan efisiensi kerja semua lembaga-lembaganya, yang pada gilirannya memaksa semua lembaga, termasuk pengadilan harus aktif mencari titik keseimbangan antara pemenuhan hak pencari keadilan dan penggunaan anggaran negara yang lebih akuntabel dan proporsional.

Sedangkan ada perbedaan dengan praktik di pengadilan tingkat bawah (Rechtbank) yang memiliki formulasi cost versus output untuk semua aktivitas perkaranya. Namun Hoge Raad lebih cenderung menekankan kepada aspek kualitas putusan. Sejak 2012, berdasarkan pasal 80A Undang-undang Rechtelijke Organisatie (RO) Hoge Raad kerajaan Belanda diberikan kewenangan untuk menolak permohonan Kasasi yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu yaitu 1) permohonan kasasi tersebut tidak masuk ke dalam kategori kasasi, 2) permohonan memasukkan fakta baru, atau 3) pertanyaan hukum yang diajukan telah dijawab oleh Hoge Raad. Sehingga Hoge Raad bisa secara aktif melakukan upaya untuk mengontrol masuknya upaya hukum, dengan menguji kualifikasi perkara yang diajukan kepadanya.

Persiapan Implementasi Nota Kesepahaman

Kunjungan delegasi MA kali ini bermaksud antara lain membahas ulang kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan kebutuhan untuk merevitralisasinya. Hal ini berkaitan dengan rencana dimulainya program Judicial Sector Support Program (JSSP) yang didanai oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang dalam komponennya, antara lain diharapkan untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman antara MARI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda.

Delegasi MARI terdiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr Moh Saleh, SH., MH sebagai pimpinan delegasi, Hakim Agung Syarifuddin, Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur dan didampingi oleh Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MARI Aria Suyudi. Delegasi diterima dengan sangat baik oleh oleh Martin Feteris, Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda yang baru saja beberapa pekan lalu ditunjuk untuk menggantikan Presiden sebelumnya GJM Corstens, yang selama ini sangat mendukung kerjasama antara Hoge Raad dan MA.

Dalam kesempatan itu direktur Center for International Legal Cooperation (CILC) Willem van Nieuwkerk sebagai organisasi yang akan menjadi pelaksana program Judicial Sector Support Project (JSSP) juga memaparkan rencana kerja program JSSP terkait dengan dukungan implementasi Nota Kesepahaman kerjasama antara Hoge Raad dan Mahkamah Agung RI.

Setidaknya ada empat area kerjasama yang dipaparkan oleh Willem, antara lain rencana dukungan terhadap pertukaran (magang) antara Hakim dan asisten pada Mahkamah Agung RI terkait dengan pelaksanaan Sistem Kamar, Pertukaran dan Dialog Kertas Kerja pada masalah-masalah hukum tertentu, perancangan kertas kerja tentang pembatasan upaya hukum, dan terakhir adalah dukungan untuk mendorong dialog berkelanjutan antara MARI dengan Hoge Raad terkait topik-topik pilihan. Diharapkan agenda-agenda ini bisa mulai terlaksana sejak kuartal pertama 2015

20141121_093516(1)Konferensi Indonesia Netherlands Legal Update

Melanjutkan kunjungan kerja ini, delegasi MARI berpartisipasi dalam konferensi Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) yang berlangsung antara 20 dan 21 November 2014. Konferensi INLU mencakup beberapa topik yaitu, Pembaruan Institusional, Lembaga Pengawas, Praktek Bisnis dan Investasi, Akses Terhadap keadilan, Pemulihan Aset, Komisi Pemberantarsan Korupsi, dan Pendidikan Hukum. Konferensi dihadiri oleh tidak kurang dari 90 orang, dan tidak kurang 40 orang Indonesia yang menjadi nara sumber, dan pemberi komentar.

Diselenggarakan oleh Van Volenhoven Institute (VVI) konferensi INLU merupakan konferensi rutin yang diselenggarakan oleh Knowldge Platform Security and Rule of Law pemerintah Belanda. Pada kesempatan ini Ridwan Mansyur dan Agus Subroto berpartisipasi dalam panel Institutional Reform dengan memaparkan masing-masing masalah Akses Terhadap Keadilan dan Reformasi bidang Pendidikan dan Latihan untuk mewujudkan kepercayaan publik. Pemaparan ini penting untuk menjelaskan sejauh mana Mahkamah Agung telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan kepercayaan mayarakat dan memperoleh umpan balik tentang respon masyarakat terhadap upaya-upaya tersebut. (*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar