Kerjasama Yudisial ASEAN-China Menuju Kemakmuran Regional Kawasan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Sejak ditandatangani tahun 2002 dan berlaku efektif 2010, Kawasan Perdagangan Bebas Regional China dan ASEAN telah berkembang secara signifikan menjadikan kawasan regional perdagangan bebas paling aktif sebagai salah satu kawasan dengan tingkat perdagangan tertinggi. Memasuki tahun 2014, perdagangan ASEAN dan China telah mencapai 14% dari total volume perdagangan ASEAN. Sekitar 12% tujuan export ASEAN adalah China. Pada 2013, lebih dari 16% impor ASEAN adalah dari China, angka mana tumbuh dari kurang dari 8,5% pada tahun 2003. Secara demografis, 30% populasi dunia tinggal di wilayah China dan ASEAN, membuat pondasi ekonomi kawasan ini menjadi salah satu yang paling kuat, dan tidak terimbas krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Foto 20140916 ASEAN-China Justice Forum

Selain itu, sejak tahun 2002, bea dan tarif dari 90% dari daftar barang yang diperdagangkan di ASEAN China telah ditekan sampai hampir nol. Hal ini yang mendorong otoritas yudisial ASEAN dan China berpikir untuk terus mempererat kerjasama yudisial. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pertumbuhan yang sehat haruslah berpegang kepada prinsip saling percaya, yang dilandasi oleh kepastian hukum yang memungkinkan laju pertumbuhan perdagangan bisa terus bertambah.

Atas dasar itu, pada 17 September 2014 bertempat di Nanning, Provinsi Guangxi Mahkamah Rakyat Agung Republik Rakyat China (Supreme People Court of People’s Republic of China) berinisiatif untuk mengadakan suatu forum bersama antara peradilan-peradilan tertinggi di kawasan tersebut untuk mengukuhkan komitmen kerjasama dalam rangka menjamin kelancaran pertumbuhan perdagangan di kawasan tersebut. Atas undangan Mahkamah Rakyat Agung China, Mahkamah Agung RI diundang untuk menghadiri forum tersebut.

China ASEAN Justice Forum

China-ASEAN Justice Forum dilaksanakan pada 16-17 September 2014 di kota Nanning, Provinsi Guangxi Zhuang China Selatan. Forum bertujuan untuk membahas berbagai aspek seputar hukum dan peradilan terkait dengan kerjasama China dan ASEAN .

Forum tercatat membahas tiga topik utama, yaitu mengenai Pembaruan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Masing-masing perwakilan diminta untuk menjelaskan aspek tersebut dari perspektifnya hukum negara masing-masing dan kontribusinya kepada Kawasan perdagangan bebas, ASEAN dan China.

Ketua Mahkamah Rakyat Chine Zhou Qiang dalam sambutannya mengusulkan tiga aspek penting dalam kerjasama yudisial yang meliputi Penguatan Kerjasama Yudisial, khususnya dalam rangka menghormati konsensus yang telah dibuat oleh pimpinan negara-negara ASEAN dan China. Menjaga Keadilan Sosial,dan Mempromosikan stabilitas dan keamanan.

YM Zhou Qian lebih jauh lagi menyatakan bahwa perlu dibuat suatu cetak biru kerjasama Yudisial antara China dan ASEAN, karena keberhasilan perdagangan bebas akan sangat tergantung kepada kepastian hukum dan supremasi hukum. Harus lah dipastikan bahwa infrastruktur hukum secara kolektif dapat mengimbangi perkembangan perdagangan, dan memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Dengan sendirinya sangat penting forum seperti ini yang memungkinkan peradilan dapat berbicara secara jujur satu sama lain dan saling berbagi dalam upaya untuk memenuhi kenyataan dari forum perdagangan tanpa batas.

YM Hakim Agung IGA Sumanatha SH., MH sebagai perwakilan MARI dalam sambutannya menyambut positif forum ini, menurutnya tugas bersama peradilan di regional China dan ASEAN akan sangat besar ke depannya, karena peradilan perlu berpikir melewati batas hukum nasional dan dalam batas-batas tertentu menyesuaikan kerangka yang ada untuk mengakomodasi perspektif cara pikir regional dalam melaksanakan tugas dan perannya. Lebih lanjut YM IGA Sumanatha menekankan bahwa dialog berkala sepert ini akan sangat penting untuk menyiapkan rencana kedepan dan berpikir dengan cara memberikan ruang yang cukup untuk mengelaborasi kesempatan untuk bekerjasama.

Deklarasi Nanning

Bersamaan dengan pelaksanaan forum tersebut, Mahkamah Rakyat Agung China juga memprakarsai dibentuknya suatu deklarasi bersama diantara Mahkamah Agung di wilayah China dan ASEAN untuk mendukung forum kerjasama regional. Tercatat perwakilan dari Mahkamah Agung China dan Mahkamah Agung dari 9 negara ASEAN membicarakan hal ini. Dari YM. Zhou Qiang, Presiden dan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Rakyat China, YM. Dato Kifrawi Kifli, Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam, YM. CHIV Keng, Wakil Presiden Mahkamah Agung Kerajaan Kamboja, YM I Gusti Agung Sumanatha, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Khamphane Sitthidampha, Presiden Mahkamah Rakyat Agung Republik Demokratik Laos, H.E Tun Arifin bin Zakaria, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, YM Aung Zaw Thein, Wakil Presiden Mahkmah Agung Myanmar, YM Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Agng Republik Singapora, YM . Veerapol Tungsuwan, Wakil Presiden Mahkamah Agung Kerajaan Thailand, dan YM Tuong Duy Luong, Wakil Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Sosialis Vietnam.

 Deklarasi Nanning menyepakati beberapa kesepakatan, antara lain:

  1. Penguatan kerjasama yudisial strategis antara China dan ASEAN untuk membangun lingkungan hukum yang saling menguntungkan yang akan berkontribusi positif kepada pengembangan Area Perdagangan Bebas China dan ASEAN, peningkatan kepercayaan politik satu sama lain dan mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas dan pembangunan di kawasan.
  2.  Mahkamah Agung China dan ASEAN, dalam melaksanakan pertukaran-pertukaran dan kerjasama yudisial, akan dipandu oleh konsep kerjasama regional yang meliputi keterbukaan, pelibatan, manfaat bersama dan kerukunan, mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang pada Traktat Kerjasama di Asia Tenggara dan prinsip-prinsip yang tertuang pada Piagam PBB, terikat pada kerjasama-kerjasama, Nota Kesepahaman, dan kerjasama lain diantara China dan ASEAN dan mematuhi hukum internasional, traktat dan konvensi yang relevan.
  3. Adalah  perlu bagi China dan ASEAN untuk memperdalam pembaruan hukum untuk meningkatkan sistem peradilan mereka, memberikan dukungan hukum bagi uatu mekanisme investasi yang lebih liberal, fasilitatif, transparan dan kompetitif dan membangun suatu pranata hukum yang bebas, setara dan adil untuk Area Perdagangan Bebas ini. Untuk kebutuhan ini, negara-negara tersebut harus memperkuat pembagian pengalaman dan informasi tentang pembaruan hukum guna meningkatkan kinerja keseluruhan kawasan ini terkait dengan pengelolaan peradilan.
  4. China dan negara ASEAN harus berjuang untuk meningkatkan kemampuan hakim untuk mengaplikasikan hukumnya secar akurat dibawah kerangka Perdagangan Bebas. Mereka harus melakukan pertukaran dan kerjasama yang ekstensif dalam sektor-sektor pelatihan yudisial, termasuk perencanan, workshop, forum, seminar bersama dan saling mengunjungi.
  5. Peragaman mekanisme penyelesaian sengketa harus dikembangkan untuk mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan FTA secara cepat, fleksibel, efektif, dan efisien. Sejauh dimungkinkan oleh hukum nasional dan kebiakan peradilan, China dan negara ASEAN harus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghubungkan antara metode yudisial dan non yudisial, mendukung pendekatan yang beragam terhadap penyelesaian sengketa terkait dengan Perdagangan Bebas dan mempromosikan kemakmuran dan pembangunan regional.
  6. China dan Negara ASEAN harus mempelajari masalah-masalah hukum terkait dengn perkembangan Area Perdagangan Bebas dan bekerja bersama untuk mencari solusi, dukungan dan memandu kerjasama antara pengadilan lokal di area perbatasandiantara China dan negara ASEAN tertentu dan mendorong semua bentuk pertukaran dan kerjasama untuk topik-topik yang diminati bersama antara akademisi dan komunitas hukum dari kedua belah pihak.
  7. Peserta setuju untuk melanjutkan upaya mengembangkan mekanisme jangka panjang untuk pertukaran yudisial dan kerjasama berbasis hukum nasional dan hukum internasional, traktat dan konvensi yang relevan, untuk lebih menjaga dan memastikan kepercayaan strategis bersama dan hubungan baik antara China dan negara ASEAN.

Diharapkan bahwa pasca forum ini, akan dilakukan kerjasama-kerjasama konkrit antara peradilan ASEAN dan China dibawah kerangka ini.(*)

 [as]

Unduh: Nanning Statement – China ASEAN Justice Forum Sept 2014

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar