Satu Dasawarsa Kerjasama Yudisial MA Dengan FCA dan FCoA

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Tahun 2014 ini merupakan tahun bernilai sejarah bagi pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia. Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 2004, penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia, yang kemudian disusul dengan bergabungnya Family Court of Australia dalam Nota Kesepahaman tersebut pada tahun 2007 menandakan momentum dimulainya kerjasama formal antara badan peradilan dua negara ini yang meliputi pertukaran, ide, sistem, dan orang. Kini pada Selasa (24/6) pagi, ketiga pengadilan kembali mempererat kerjasama ini dengan kembali menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial.

“Pada 2004 lalu Indonesia sedang pada masa berbenah ditandai dengan pemilihan umum presiden secara langsung pertama kali dan bagi badan peradilan merupakan tahun implementasi sistem satu atap. Kini setelah 10 tahun kerjasama telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan model kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi model kerjasama yudisial di negara-negara lain,” jelas Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Greg Moriarty dalam sambutannya.

Kerjasama yudisial antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia diketahui dimulai pada 2004 dengan ruang lingkup yang terus berkembang hingga saat ini dan setiap tahun poin-poin kerjasama diperbaharui. Pada tahun 2014 ini Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ditandatangani oleh Ketua MA RI M. Hatta Ali dengan Chief Justice FCA James Allsop dan Chief Justice FCoA Diana Bryant.

Pernyataan Duta Besar Australia tersebut sekaligus sebagai sebuah pengakuan terhadap keberhasilan atas capaian kerjasama yudisial yang telah dibangun selama sepuluh tahun ini. Secara tegas dirinya memberikan contoh saat ini putusan pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh media, akademisi dan masyarakat umum untuk menjadi bahan perdebatan hukum.

“Media dan publik kurang memberikan apresiasi yang semestinya atas kerja pengadilan ini dalam melakukan perubahan,” sambungnya.

DSC_9468(1)

Testimoni Para Ketua

Hampir senada dengan Duta Besar Australia, Ketua FCA James Allsop mengatakan bahwa kerjasama selama ini meningkatkan hubungan keduabelah pihak dan menjadi lahan kerjasama yang lebih beragam di antara kedua Negara. Allsop menambahkan pula bahwa kerjasama dengan Mahkamah Agung berfokus untuk membantu pengadilan Indonesia mereformasi kelembagaan dan memperbaiki kualitas keadilan, sehingga membuatnya lebih adil dan mudah diakses.

“Atas nama para hakim dan staf Federal Court, saya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah anda berikan kepada kami serta atas kesempatan untuk saling belajar ini, dan saya sangat berharap dapat terus bekerjasama dalam sepuluh tahun ke depan dengan para sahabat kita diberbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Dengan menandatangani MoU ini, kami menegaskan kembali komitmen mendukung proses reformasi dan menegaskan, komitmen ini adalah untuk jangka panjang”, tutup Chief Justice  Allsop yang baru pertama kali ini berkunjung ke Indonesia.

Menyambung sambutan Ketua FCA, Ketua FCoA Diana Bryant menjelaskan hubungan kerjasama yudisial dengan pengadilan Indonesia selama ini sangat bernilai bagi para hakim dan pemerintah Australia. Para hakim Australia telah diperkaya dengan pembelajaran yang didapatkan dari para hakim Indonesia. Kementerian Luar Negeri baik di Jakarta maupun Canberra selalu memberi dukungan dalam hal pendanaan juga sumber daya staf untuk memfasilitasi hubungan tersebut.

Sedangkan Ketua MA Hatta Ali dalam sambutannya mengatakan kerjasama dengan yurisdiksi lain merupakan pintu dua arah yang membawa manfaat bagi semua pihak. Sangat penting juga untuk mengetahui dan mempelajari praktik-praktik terbaik yang pernah dan akan dilakukan yang relevan dengan upaya Mahkamah Agung mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan agar disesuaikan dengan situasi terkini di Indonesia. Hatta Ali melanjutkan, memberikan akses keadilan pada 240 juta lebih warga Negara Indonesia dengan sifat plural dan letak geografis yang luas merupakan pengalaman berharga dan bermanfaat untuk diketahui yurisdiksi lainnya. Sehingga ada kemanfaatan bersama dalam kerjasama ini.

“Dari Federal Court Australia, kami telah mendapatkan inspirasi dalam melakukan perbaikan administrasi penanganan perkara. Kami juga mendapatkan contoh terbaik dalam mengembangkan standar layanan pengadilan serta upaya memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal khususnya untuk perkara keluarga.”, kata Hatta Ali.

Hatta menjelaskan, agenda kerjasama yudisial tahun 2014-2015 fokus pada Business Process Reengineering dan manajemen perubahan, penguatan layanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses, akses terhadap keadilan melalui class action.

“Saya berharap, pada dasawarsa kedua nanti akan mencatatkan torehan tinta emas dari kerjasama yudisial ini dalam khazanah pembaruan peradilan Mahkamah Agung, dengan melanjutkan dan memperluas kerjasama ke sektor lain yang relevan dengan situasi yang ada,” harapnya.

Acara ini diselingi dengan pameran tayangan video dan materi publikasi tentang perjalanan kerjasama ini selama satu dasawarsa terakhir. Tampak hadir dalam acara ini para Hakim Agung, para pejabat teras di lingkungan Mahkamah Agung, para pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah Jakarta, termasuk pula tamu undangan dari pihak Kedutaan Besar Australia dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia yang mulai 2014 ini menggantikan AusAID dalam mengelola program-program pembangunan internasional Australia.

Selain penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman ini, delegasi FCA dan FCoA juga melaksanakan beberapa agenda lain. Delegasi FCoA menghadiri sidang keliling satu atap di Desa Sukakerta, Karawang, Jawa Barat pada hari senin 23/6 sementara itu delegasi Chief Justice Allsop memberikan ceramah tentang integritas peradilan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Ciawi pada tanggal 25 Juni didepan 150 hakim.(*)

[ya/aj]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar