Momentum-Momentum Kerjasama Yudisial Indonesia-Australia

 Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Satu dasarwarsa telah terlewati sejak dimulainya kerjasama yudisial secara formal antara Mahkamah Agung dengan pengadilan di Austalia. Selama kurun waktu itu pula telah banyak terlewati momen, perisitiwa dan capaian yang mewarnai langkah dan gerak kerjasama. Berikut adalah catatan momen-momen penting seiring dengan berjalannya kerjasama.(*)

1990an

Mulai terjalinnya kerjasama-kerjasama ad hoc antara Federal Court Australia dengan Mahkamah Agung.

1998

Berhentinya pemerintahan Orde Baru sekaligus dimulainya era Reformasi.
Bantuan pemerintah Australia mulai menguatkan kerjasama yudisial antara Federal Court Australia dengan Mahkamah Agung.

1999

Berlakunya UU No.35 Tahun 1999 yang  menguatkan independensi peradilan dan dimulainya “sistem satu atap”.

2001

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jaminan independensi kekuasaan kehakiman.
Prof Dr Bagir Manan SH MCL dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung mulai membangun kerjasama dengan masyarakat sipil.

2003

Disahkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang pertama untuk tahun 2003-2008.

2004

Implementasi ‘sistem satu atap’ sekaligus menandakan perubahan besar-besaran terhadap sistem peradilan Indonesia.
Sistem rekrutmen hakim model baru diberlakukan.
Terbentuknya Tim Asistensi Pembaruan Peradilan (Judicial Reform Team Office/JRTO).
Mahkamah Agung dan Federal Court Australia menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial untuk pertama kalinya.

2005

Komisi Yudisial telah terbentuk dan mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Rapat kerja yang pertama antara Mahkamah Agung dengan Federal Court Australia terkait pembaruan manajemen administrasi perkara bertempat di Bogor selama 3 hari. Hadir dari FCA adalah Hakim FCA Michael Moore dan CEO Warwick Sodden.

2006

Penyempurnaan terhadap Dewan Kehormatan Hakim
Dimulainya dukungan terhadap pengurangan tunggakan perkara di Mahkamah Agung ditandai dengan dialog pertukaran ide antara Federal Court Australi dengan Mahkamah Agung.
Pelaksanaan audit berkas perkara yang pertama kali yang ditindaklanjuti dengan implementasi sistem informasi perkara pada Mahkamah Agung.
Berakhirnya masa transisi ‘sistem satu atap’ di mana struktur baru Mahkamah Agung telah terbentuk berikut penempatan personel dan tata kerja.
Dimulainya publikasi terhadap hasil pemeriksaan.
Dimulainya publikasi dokumen putusan Mahkamah Agung di jaringan AsianLII.

2007

Family Court Australia menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Mahkamah Agung serta Federal Court Australia.
Disahkannya SK KMA No.144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Dimulainya publikasi dokumen putusan Mahkamah Agung melalui sistem Direktori Putusan pada momentum Rapat Kerja Nasional di Makassar pada September 2007.
Mahkamah Agung menetapkan bahwa proses penyelesaian perkara yang lewat dari 24 bulan merupakan perkara yang tertunggak.

2008

Mahkamah Agung mulai mempublikasikan informasi perkara kepada publik.

2009

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH dilantik sebagai Ketua Mahkamah.
Mahkamah Agung mengeluarkan standar kinerja  penyelesaian perkara maksimum adalah 12 bulan.
Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima pengalihan tanggung jawab operasional atas publikasi putusan pada Putusan.net dan mengubahnya menjadi http:// putusan.mahkamahagung.go.id.

2010

Disahkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
Beberapa studi hasil kerjasama dengan Family Court Australia dipublikasikan, antara lain: Providing Justice to the Justice Seeker: A report on the Access and Equity Study in the Indonesian General and Religious Courts 2007-2009 dan Access to Justice: Empowering Female Heads of Household in Indonesia.
Disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 guna memulai publikasi putusan bagi pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan banding. Kebijakan ini sekaligus menghendaki pengiriman dokumen elektronik atas berkas upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung.
Sistem basisdata putusan yang baru diluncurkan, menawarkan peningkatan kinerja, fasilitas dan fitur pencarian serta publikasi yang lebih transparan.

2011

Mahkamah Agung mulai memberlakukan kebijakan sistem kamar yang akan berlaku efektif pada 2012. Dengan sistem ini diharapkan dapat: 1) mengurangi tunggakan perkara, 2) meningkatkan kualitas putusan, 3) meningkatkan kapasitas dan spesialisasi hakim agung.
Disahkannya SK KMA No.1-144 Tahun 2011 yang mengatur penyempurnaan aturan dan kebijakan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan yang menyelaraskan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi.

2012

Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH  dilantik sebagai Ketua MAhkamah Agung.
Capaian program bantuan hukum pada Pengadilan Agama antara lain: pembebasan biaya perkara mencapai 12,243 perkara (sebelumya hanya 325 pada 2007) dan bantuan hukum sebanyak 23,675 perkara (sebelumnya hanya 3,738 pada 2007).
Dimulainya implementasi ‘one stop service’ yaitu simplifikasi tata kerja dan pelayanan penetapan pernikahan dengan kerjasama  dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
Dimulainya mekanisme pengiriman dokumen elektronik berkas perkara upaya hukum dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung melalui sistem Direktori Putusan. Mekanisme ini menawarkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dengan dukungan sistem elektronik.
Mahkamah Agung mengeluarkan maklumat pelayanan “One Day Publish” yaitu informasi perkara harus dipublikasikan pada hari yang sama ketika perkara tersebut diputus.
Disahkannya SK KMA No.26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
Pos Bantuan Hukum melayani hampir 100,000 pencari keadilan di 189 Pengadilan Negeri dan 69 Pengadilan Agama.
Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Business Process Reengineering Manajemen Perkara. Pokja ini beranggotakan para asisten hakim agung yang menerima tugas belajar (magang) di Federal Court Australia dan sekembalinya mengajukan kertas kerja dan rekomendasi atas penataan ulang proses manajemen perkara di Mahkamah Agung.

2013

Mahkamah Agung mendapatkan skor 7,1 (10) dari Survey Integritas Pelayanan Publik yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aparatur pengadilan yang mendapatkan sanksi mencapai 173 (sebelumnya hanya 18 pada 2004).
Mahkamah Agung berhasil memutus 16.034 perkara (sebelumnya hanya 6,241 pada 2004). Tunggakan perkara terendah yaitu tersisa 6.415 perkara (turun dari 30.000an pada 2004). Proses penyelesaian perkara rata-rata  memerlukan waktu 1 tahun (sebelumnya mencapai 5-10 tahun pada 2004). Minutasi putusan rata-rata memerlukan memakan waktu 3 bulan (sebelumnya mencapai 6 bulan pada 2012).
Capaian di atas tidak terlepas dari diterapkannya SK KMA No.119 Tahun 2003 yang mengatur hal-hal antara lain mengenai 1) distribusi berkas perkara, 2) manajemen kalendar persidangan, 3) pemanfaatan dokumen elektronik, yang secara keseluruhan berujung pada keharusan penyelesaian perkara dalam 3 bulan.
Pengesahan pernikahan mencapai 36.000 perkara, termasuk sekitar 800 perkara yang disidangkan di luar negeri bagi buruh migran.
Publikasi dokumen putusan terbanyak yaitu 306,588 sehingga total mencapai 660.000 dokumen putusan yang tersimpan dan terpublikasi pada sistem Direktori Putusan. Terbanyak di seluruh dunia.
Dimulainya proses penyempurnaan mekanisme class action dan dimulai proses pembentukan prosedur penyelesaian gugatan sederhan (small claims).
Dimulainya proses penyempurnaan mekanisme mediasi di pengadilan.
Dimulainya proses perekaman persidangan di Indonesia, dimulai dari persidangan perkara tindak pidana korupsi dan disusul untuk jenis perkara lainnya.
Dipublikasikannya buku panduan bantuan hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan.

2014

Basisdata putusan pada Direktori Putusan telah lebih dari 800,000 dokumen putusan.
Implementasi dan peningkatan pelayanan meja informasi pada Pengadilan Agama.
Dilaksanakannya kembali audit berkas perkara  di Mahkamah Agung.
Publikasi hasil studi dengan with Family Court dengan dukungan Australian Aid yaitu Baseline Study on Legal Identity.
10 Tahun kerjasama yudisial antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan Ausralia.

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar