Pengadilan Berharap Indeks Kemudahan Berusaha Meningkat

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Bank Dunia bekerjsama dengan International Finance Center kembali melakukan survei perihal tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang hasil penelitiannya dituangkan ke dalam laporan indeks kemudahan berusaha (ease of doing Business index). Sebagaimana diketahui bahwa indeks Indonesia menurun yaitu dari peringkat 116 pada 2012 menjadi peringkat 120 pada 2013 dari 183 negara yang disurvei.

Foto 20140509 Ease of doing business index

Salah satu indikator yang disurvei adalah penegakan kontrak (enforcing contract) yang menyangkut efisiensi sistem peradilan berupa langka-langkah prosedur/formal berdasarkan peraturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, merek dan paten. Jika ditelisik lebih lanjut pada dasarnya indikator ini membutuhkan peran serta dua pemangku kepentingan. Pertama adalah DPR yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan bersama pemerintah, khususnya hukum acara. Kedua adalah Mahkamah Agung sebagai penegak undang-undang.

Tahun 2014 ini Bank Dunia dan IFC kembali melakukan survei. Khusus indikator penegakan kontrak, surveyor mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan memutus sengketa bisnis (perkara perdata) dan sengketa merek atau paten (perkara niaga) pada Jumat (9/5/2014) pagi. Nadine Abi Chakra –operation analyst Doing Business IFC datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Suwidya dan Hakim Pengadilan Niaga Bambang Kustopo.

Kedua narasumber memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar kewenangan pengadilan dan bagaimana implementasinya khususnya untuk perkara perdata. Untuk lebih memperdalam materi diskusi, Nadine menanyakan perihal struktur, organisasi, sumber daya pengadilan; yurisdiksi pengadilan, hukum acara, sistem informasi perkara, publikasi putusan, pembatalan putusan arbitrase, eksekusi putusan dan tidak luput adalah mengenai statistik perkara.

Dalam diskusi mengenai hukum acara atau prosedur penyelesaian sengketa perdata, surveyor mengajukan studi kasus kepada para narasumber.

Penjual mengadakan perjanjian jual-beli (sales contract) dengan Pembeli. Setelah barang yang dipesan sampai ke Pembeli, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh Pembeli? Bagaimanakah proses yang ditempuh dan berapa lama?

Narasumber menjelaskan dalam kasus demikian berarti termasuk klasifikasi perdata umum. Pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan perkara di bagian registrasi, kemudian diberi nomor register oleh Kepaniteraan. Pemanggilan para pihak biasanya memakan waktu 7 hari kerja (untuk pemanggilan yang berada di Jakarta). Bila tidak hadir pada waktu yang ditentukan maka bisa dipanggil sekali lagi. Dalam proses Pemeriksaan perkara perdata umumnya 8-9 kali sidang, termasuk pendengaran saksi-saksi (termasuk saksi ahli) dan sidang pembacaan putusan.

Lebih lanjut para narasumber menjelaskan bahwa Pengadilan memiliki SOP yang mengatur tata cara dan jangka waktu penanganan yang berdasar pada hukum acara yang berlaku. Selain itu baru saja diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 yang menyatakan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 bulan. Jika melewati ketentuan tersebut, pengadilan harus melapor ke pengadilan tinggi disertai alasannya.

Para narasumber berharap penjelasan demi penjelasan yang dilontarkan dapat menggambarkan kondisi faktual penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang berdasarkan peraturan. Diharapkan pula dapat meningkatkan peringkat indeks enforcing contract.

Ditelisik lebih lanjut peran mengenai efisiensi proses peradilan dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan juga sebagai upaya untuk menyukseskan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.(*)

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar