MA Upayakan Inisiasi Penyelesaian Gugatan Perdata Sederhana

Foto 20140403 fgd small claim

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Dewasa ini berkembang ide penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil dengan cara yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih mudah. Prosedur penyelesaian tersebut bertujuan untuk membantu penyelesaian klaim perdata yang bernilai kecil dan sederhana. Namun masalahnya kondisi saat ini memberikan banyak limitasi terhadap peluang-peluang solutif yang ada. Sementara inisiatif reformasi regulasi yang muncul dari proses legislasi cenderung tidak responsif dalam menyikapi kebutuhan ini.

 Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sedang dalam upaya inisiasi penyusunan kebijakan yang mengatur prosedur tersebut. “MA hendak melakukan terobosan kreatif dan progresif dalam rangka memberikan jalan keluar dari kebuntuan prosedural yang selama ini ada, demi kebaikan yang lebih besar”, dilontarkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial YM Bapak Suwardi, SH., MH dalam pembukaaan Focus Group Discussion (FGD) Introduksi dan Penerapan Sistem Peradilan Perdata Sederhana (Small Claim Procedure) pada Sistem peradilan Indonesia yang dilangsungkan di Hotel Novotel, Jakarta (3/4/2014).

Menurut Suwardi, selain menegakkan hukum, keberadaan pengadilan juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan prinsip tersebut, lanjut Suwardi, memerlukan penjabaran yang kompleks. Salah satunya dengan mengatur dalam Peraturan MA mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Perma diharapkan bisa membantu pemenuhan prioritas Negara berdasarkan RPJMN 2010 – 2015 yang menginginkan kenaikan rating kemudahan berusaha, terutama meningkatkan komponen ‘enforcing contract’.

 “Kami memahami bahwa saat ini survey Kemudahan Berusaha menempatkan RI pada posisi yang relatif rendah dalam kemudahan berusaha. Survey 2014 menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa senilai dua kali pendapatan per kapita (kira-kira USD 8000) di pengadilan negeri Jakarta pusat masih membutuhkan waktu lebih dari 400 hari dan 40 langkah, sementara di pengadilan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, hanya diperlukan waktu berturut-turut 23 dan 32 langkah”, katanya.

Small Claim Court

Anggota Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Eva Laela Fakhriah menjelaskan, penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terhambat karena penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan negeri tidak efisien, jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara yang tinggi, serta biaya pengacara yang mahal. Padahal, lanjut Eva, beberapa sengketa perdata terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim.

Menurut Eva, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang tidak efisien akan menghambat kegiatan bisnis. Mekanisme Alternative Dispute Resolution pun tidak otomatis memberikan daya paksa bagi para pihak. Sehingga, lanjut Eva, perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang mudah, murah, cepat, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum. Prosedurnya misalnya melalui Small Claim Court”, katanya.

Small Claim Court (SCC), lanjut Eva, memeriksa perkara gugatan perdata yang nilai gugatannya relatif kecil, langsung diajukan masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan pengacara, diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani hakim tunggal, dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks.

“Hakim tunggal dalam SCC adalah seorang hakim yang profesional, memiliki pengetahuan hukum dan pengalaman, sehingga hakim tersebut bisa saja hakim pensiun atau pengacara senior. Hakim tidak hanya mengadili tapi juga harus aktif mencari kebenaran dan menemukan hukum, Hakim harus mengkonsiliasikan terlebih dahulu dengan para pihak sebelum memutus. Hakim mendasarkan putusannya pada hasil pembuktian, serta hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan. Keputusannya bersifat final, tidak ada banding. Kalaupun ada appeal / banding, hanya mengenai pemeriksaan terhadap kesalahan dalam menerapkan hukum oleh hakim yang memutus,” jelas Eva.

Mengenai kelembagaan, menurut Eva, small claim court berada di pengadilan negeri. Acara pemeriksaannya menggunakan acara singkat, dan pembuktian sederhana. Tolok ukur nilai gugatan yang kecil tidak dapat disamakan untuk setiap wilayah hukum di Indonesia, tergantung keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pembicara lain, Ricardo Simanjuntak menegaskan, penyelenggaraan peradilan sederhana dan biaya ringan merupakan tugas yang melekat pada lembaga peradilan. Sehingga peradilan harus melakukan terobosan untuk menerapkan sistem persidangan yang sederhana. Mengenai pembuktian, Ricardo sepakat dengan Eva. Namun, Ricardo menekankan agar pembuktian lebih disederhanakan lagi. Menurut Ricardo, bukti saksi dan keterangan ahli tidak diperlukan lagi, dan mekanisme banding tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung.

Hadir sebagai pembicara Prof A Zen Umar Purba, SH., LLM, advokat, Dr Ricardo Simanjuntak, SH., LLM advokat, Dr Subandrio, SH, dari BPHN. Diskusi dihadiri anggota kelompok kerja Penyusunan kerangka hukum peradilan sederhana, masyarakat sipil, dan perwakilan dari pemerintah, seperti Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM).

Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dibentuk oleh Ketua MA melalui SK Nomor 267/KMA/SK/X/2013 dengan amanat untuk menyusun naskah akademik serta rancangan peraturan Mahkamah Agung dimaksud. Baik pembentukan kelompok kerja maupun penyusunan rancangan Perma didasarkan pada kebutuhan konkret untuk terus meningkatkan kepercayaan publik kepada badan peradilan melalui –antara lain- pemberian akses yang lebih baik terhadap keadilan.(*)

[aj/ya]

Bahan-bahan :
Small Claim Court – An An Chandrawulan
Eksistensi Small Claim Court dlm Sistem Hk Acara Perdata – Efa Laela Fakhriah
Focus Group Discussion (3 April 2014) – Richardo Simanjuntak
Hasil Studi Lapangan

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar