Pengadilan Dapat Bersumbangsih Atas Pemilu Berintegritas

20140327 Lokakarya Tindak Pidana PemiluJakarta, PembaruanPeradilan.net

Pemilihan umum (Pemilu) akan segera dilaksanakan pada 9 April 2014 yang dianggap sebagai hajatan nasional terbesar yang dapat berpengaruh terhadap arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut, pengadilan merupakan salah satu pemangku kepentingan khususnya dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran pidana Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu dan kejahatan pidana pemilu. Delik pidana pada hukum pemilu berbeda dengan hukum acara pidana biasa yang hukum acaranya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan tersebut antara lain terletak pada masa kadaluarsa, sifat hukuman yang kumulatif serta tidak adanya hukuman minimal.

Melihat kebutuhan terkait penanganan tindak pidana pemilu, maka Mahkamah Agung dengan dukungan Kemitraan mengadakan Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada 27-28 Maret 2014 di Jakarta. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Terlebih lagi MA telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang membutuhkan media sosialisasi.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastrohardjono menyatakan hakim sebagai salah satu ujung tombak penanganan tindak pidana pemilu perlu diperkuat dengan materi-materi terkait dengan pidana pemilu dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

“Sehingga tidak lagi terjadi inkonsistensi putusan perkara pemilu, kasus yang serupa, tetapi dengan putusan yang berbeda,” harapnya dalam pidato pembukaan lokakarya.

Lokakarya ini diselenggarakan dengan partisipan para hakim sejumlah 105 orang yang terdiri dari pimpinan pengadilan tinggi dan pimpinan pengadilan negeri. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Pengadilan Negeri  sebagai pengadilan pertama yang akan menangani pidana pemilu sedangkan Pengadilan Tinggi  sebagai pengadilan yang akan memeriksa upaya hukum banding serta yang akan memutus perkara bersifat final.

Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini adalah Hakim Agung Suhadi, ahli pemilu Ramlan Surbakti dan ahli hukum pidana Topo Santoso.

Acara pelatihan ini diharapkan bermanfaat dan memiliki sumbangsih dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(*)

[ya]

Bahan-bahan lokakarya dapat diunduh di sini.

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar