Masih Banyak Cara Efektivitas Pelayanan Publik Satu Atap

Foto 20140227 Baseline report legal identityJakarta, PembaruanPeradilan.net

Masih perlu banyak upaya agar inisiatif penyederhanaan pelayanan publik melalui satu atap atau satu pintu agar dapat lebih efektif. Hal ini sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menjamin kemudahan akses publik terhadap kepemilikan identitas hukum.

Hal ini dikemukakan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc ketika menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada acara peluncuran hasil studi pemetaan Identitas Hukum yang dilaksanakan secara kolaborasi oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (Puskapa), Pekka didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) pagi 27 Februari 2014 di Hotel JW Luwansa, Jakarta Selatan.

“Masing-masing lembaga terkait dapat mulai berinisiatif membenahi kualitas layanan masing-masing dan mulai bekerja bersama untuk memastikan penyelesaian masalah identitas hukum,” katanya.

Koordinator Tim Pembaruan juga mengapresiasi hasil riset yang diluncurkan sebagai bahan refleksi bagi instansi-instansi yang relevan terkait dengan tiga hal, Pertama adalah kebutuhan untuk terus memperbaiki kualitas data yang aksesibel bagi publik untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas publik. Kedua, adalah kebutuhan untuk mengembangkan program-program berbasis bukti (evidence based program) yang dapat diukur kemanfaatannya bagi pencapaian keadilan untuk masyarakat, terutama untuk pemenuhan hak identitas hukum. Dan ketiga, bagaimana kerja sama lintas sektor dengan Pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mengingat bahwa pada intinya tanggung jawab untuk masalah identitas hukum terletak pada eksekutif, bukannya yudikatif yang hanya sekedar berwenang mengesahkan akta pernikahan yang terlambat, yang notabene hanya merupakan yang sangat kecil dari keseluruhan masalah identitas hukum.

Mahkamah Agung telah secara serius menangani hal ini. Dalam kurun waktu tiga tahun, anggaran bantuan hukum ke masyarakat telah meningkat 13 kali lebih lipat dibandingkan anggaran serupa di tahun 2007 (dari mulai kurang dari 1 Milyar menjadi 13.6 Milyar untuk tahun anggaran 2014), untuk elemen sidang keliling, pos bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara. Meskipun jumlah ini masih sangat jauh di bawah kebutuhan riil yang ada.

Jutaan Warga Tidak Memiliki Identitas Hukum

Dalam survey yang dilakukan oleh Puskapa dengan didukung AIPJ utamanya menyitir hasil SUSENAS 2012 memperkirakan bahwa 29% anak Indonesia yang berusia 0-17 tahun, atau lebih dari 24 juta orang, tidak memiliki akta kelahiran. Angka ini naik menjadi 47%, atau hampir sebanyak 40 juta anak, bila memperhitungkan jumlah anak yang orang tuanya mengaku memiliki akta kelahiran anak-anak mereka namun tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut.

Studi dasar ini juga menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin di Indonesia, situasi ini lebih memprihatinkan. 71% anak usia di bawah 1 tahun tidak memiliki akta kelahiran, 58% anak usia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran, dan 88% orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih tidak memiliki akta kelahiran. Dari studi dasar ini juga ditunjukkan bahwa pada rumah tangga yang termasuk 30% termiskin, mayoritas pasangan sebanyak 55% tidak memiliki akta/buku nikah, dan 75% anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. Dari rumah tangga yang termasuk 30% termiskin juga, para perempuan kepala keluarga yang telah bercerai, 76%nya tidak memiliki akta cerai resmi.

Padahal tanpa akta kelahiran, anak-anak akan sulit mengakses pendidikan. Tanpa akta kelahiran, anak-anak perempuan juga rentan dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa, dan mudah dipalsukan identitasnya.  Penting bagi akta kelahiran untuk mencantumkan nama ayah dan nama ibu untuk menjamin asal-usul anak dan memastikan hak-hak hukumnya. Sementara untuk bisa mengurus akta kelahiran seperti itu, dibutuhkan akta/buku nikah orang tua. Semua ini saling jalin-menjalin, dan harus segera dicari jalan keluarnya. Tanpa adanya perceraian yang sah secara hukum, perempuan dan laki-laki tidak dapat menikah lagi secara resmi, dan anak-anak mereka juga tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu mereka. Di dalam proses pencarian keadilan, keberadaan dokumen-dokumen identitas hukum ini seringkali memegang peranan penting untuk menjadi dasar dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Soal waris, soal hak asuh, soal kewajiban pemeliharaan dan perkara-perkara perdata lainnya sering membutuhkan dokumen identitas hukum sebagai salah satu alat bukti yang sah. Di dalam sistem peradilan pidana nantinya, seorang anak harus dapat diidentifikasi usianya agar bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Berbelitnya Prosedur Menyebabkan Rendahnya Akses

Dalam diskusi panel yang menampilkan perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama serta PEKKA mengemuka beberapa hal. Terkait dengan banyaknya warga Negara yang tidak memiliki identitas hukum dalam bentuk surat nikah, dirjen Bimas Islam mengakui bahwa pihaknya sudah mengupayakan agar sedapat mungkin semua orang yang ingin menikah untuk menikah di Kantor Urusan Agama, agar diperoleh kepastian dalam identitas surat nikahnya. Namun nyatanya di lapangan masih ada stigma di kalangan masyarakat, bahwa menikah di KUA itu bukan hal yang baik, dan identik dengan kecelakaan. Lalu ada citra bahwa proses menikah adalah mahal, berbelit, dan terlalu prosedural. Meskipun dijelaskan pula, bahwa terdapat lebih dari 5000 kantor urusan agama tersebar di seluruh Indonesia, dan biaya hanya sebatas setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 30,000.

Terkait dengan banyaknya formulir isian yang harus dilengkapi, dijelaskan bahwa semua prosedur tersebut dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami-istri, yang banyak dianggap sebagai kerumitan. Sikap inilah yang sedikit banyak mempengaruhi masalah identitias hukum.

Sementara itu Dirjen Badan Peradilan Agama Dr Purwosusilo, SH., MH menyinggung kemajuan yang telah dilakukan pengadilan dalam memberikan akses terhadap identitas hukum. Menurutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah secara konsisten mendorong perluasan akses terhadap identitas hukum dengan mendorong kebijakan sidang keliling, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum. Lebih jauh lagi anggaran juga ditingkatkan terus menerus.

Secara khusus Dirjen Badilag mempertanyakan, komitmen siapa yang harus lebih dominan dalam menyelesaikan masalah ini, mengingat Mahkamah Agung hanyalah lembaga yudikatif, dan seharusnya eksekutif harus lebih banyak mengambil inisiatif. Apalagi Mahkamah Agung hanya memiliki anggaran terbatas, bahkan jauh lebih rendah dibanding anggaran yang dimiliki pemerintah untuk bantuan hukum melalui BPHN.

Hadir dalam pembukaan tersebut, antara lain, Inspektorat Jenderal Bappenas Kementrian Negara PPN, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan segenap pejabat teras dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (*)

[as]

AIPJ – Legal Identity Baseline Report

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar