Perkembangan Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara di Mahkamah Agung

Pembaruan Penanganan Perkara

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA RI dan  delegasi dari Federal Court of Australia (FCA) menggelar pertemuan pada hari Selasa (17/12/2003) siang di Gedung MA, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata, Suwardi, membahas pembaruan manajemen perkara di dua pengadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa program kerja sama antara dua pengadilan pada sektor penataan ulang proses manajemen perkara (business process reengineering) merupakan sektor yang cukup menunjukkan kemajuan. Setelah pengiriman lima orang asisten hakim di Mahkamah Agung pada 2012 ke Federal Court of Australia dalam rangka kunjungan belajar, telah tersusun sebuah Kertas Kerja yang akan menjadi panduan implementasi BPR manajemen perkara di Mahkamah Agung. Saat ini tengah dimulai implementasinya dengan serangkaian upaya perubahan kebijakan dan proses serta penyediaan sumber daya untuk mendukung kepastian pelaksanaannya

Perubahan proses dan kebijakan yang dimaksud adalah perubahan sistem pembacaan berkas perkara yang sebelumnya secara berurut diubah menjadi secara bersamaan yang berdasarkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Hari Musyawarah Ucapan pada Mahkamah Agung.

“SK KMA 119/2013 telah mengubah sistem pemeriksaan berkas kasasi/peninjauan kembali di MA, dari sistem bergiliran menjadi sistem membaca serentak,” jelas Hakim Agung Suwardi.

Selain mengubah cara pembacaan berkas, kebijakan Ketua MA tersebut termasuk pula terkait penjadwalan hari sidang/musyawarah. Sehingga dengan kebijakan baru ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas serta kepastian dari segi waktu dalam hal penyelesaian perkara.

Warwick Sodden -Panitera/Manajer FCA, mengapresiasi kemajuan modernisasi manajemen perkara di Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut hasil kunjungan belajar, MA telah berhasil melaksanakan sebuah penataan ulang.

“Seharusnya, yang hadir menyimak presentasi ini adalah delegasi dari pengadilan se-dunia, sehingga bisa belajar bagaimana sebuah proses modernisasi manajemen perkara dilakukan,” ungkap Warwick memuji.

20131217131759Pemanfaatan Dokumen Elektronik

Fokus tema yang mengemuka pada diskusi empat jam tersebut adalah penerapan sistem elektronik dan pemanfaatan dokumen elektronik dalam proses manajemen perkara atau dalam bahasa asingnya adalah e-court file (ECF).

ECF menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara  baik di MA RI maupun di FCA.  Ide dasar dari ECF ini adalah mengubah berkas  perkara pengadilan dari  informasi berbasis kertas menjadi berbasis digital. Di  Indonesia,  inisiatif ECF telah dimulai pada awal tahun 2011 melalui penerbitan SEMA 14 Tahun 2010. Melalui Surat Edaran ini, pengadilan diwajibkan menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Pada dasarnya kebijakan tersebut mendukung  sistem pembacaan berkas secara serentak yang menuntut penggandaan berkas untuk para hakim anggota. Metode penggandaan yang paling efektif dan efisien adalah dengan memanfaatkan dokumen elektronik.

Menurut Suwardi, penggunaan file elektronik di MA kini menjadi sebuah tuntutan. Dikatakan Ketua Kamar Perdata, apabila penggandaan dilakukan secara manual (paper based), maka selain menambah  beban pekerjaan, juga terjadi pemborosan kertas. Menurut analisa data Kepaniteraan MA, diasumsikan satu tahun MA menerima 12.000 berkas, dan  rata-rata  berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka  untuk kepentingan membaca  berkas bersama  untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar  atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata  2,27 kg, sehingga per tahunnya MA akan memerlukan 5,4 ton kertas.

“Hakim Agung harus didorong untuk membiasakan diri membaca secara elektronik,” arah Suwardi.

Untuk mendukung implementasi ECF, Kepaniteraan MA mengusulkan penyempurnaan kebijakan SEMA 14 Tahun 2010 tersebut. Satu hal penting yang akan diubah adalah kewajiban pengiriman dokumen elektronik melalui komunikasi data pada Direktori Putusan. Selain itu akan diatur pula macam-macam dokumen elektronik yang wajib dikirimkan.

Pengalaman FCA: Kepemimpinan Yang Kuat

Warwick berbagi pengalaman bagaimana FCA melakukan perubahan dari berkas berbasis kertas ke berkas elektronik.  Menurutnya, perlu kepemimpinan yang kuat dalam mengawal kebijakan Electronic Court File. Hal ini karena penerapan sistem dokumen elektronik akan memicu terjadi perubahan berbagai hal. Sebagai sistem baru, secara alamiah pemanfaatan dokumen elektronik akan ditolak oleh beberapa kalangan.

“Perubahan harus dilakukan secara hati-hati , dan setiap pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan ECF”, ungkap Warwick Sodden.

Ia pun mengingatkan agar MA tetap memberi jalan keluar bagi pemangku kepentingan yang belum siap menggunakan dokumen elektronik.

Selain Warwick, delegasi FCA lainnya yaitu Sia Lagos (Panitera FCA untuk negara bagian Victoria) dan Tim Lindsey juga memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembaruan peradilan di MA.

“Delapan tahun yang lalu, apa yang dicapai hari ini sungguh tidak terbayangkan. Oleh karena itu, MA harus merancang delapan tahun ke depan apa yang semestinya dilakukan,” ujar  guru besar Melbourne University ini.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar