Arah Perkembangan Kerjasama Antar Pengadilan Indonesia-Australia

IMG-20131217-WA0005

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Di tengah naik-turunnya hubungan diplomasi pemerintahan antara Indonesia dengan Australia, hubungan antara pengadilan Indonesia dengan Australia justru semakin erat. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan delegasi Federal Court of Australia (FCA) ke Mahkamah Agung pada 16-19 Desember 2013. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman kerja sama antar pengadilan yang telah dibina sejak 2004.

Ketua Mahkamah Agung yang berkesempatan menerima delegasi pada Selasa (17/12/2013) pagi di ruang kerjanya menyatakan seharusnya di tahun 2013 ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang baru. Namun karena belum ada perkembangan yang signifikan atas kegiatan yang telah disepakati di tahun 2012 maka baik dari pihak Mahkamah Agung, Federal Court of Australia dan Family Court of Australia sepakat untuk melakukan pembaruan Nota Kesepahaman di tahun 2014.

“Untuk itu penting kiranya dalam kunjungan ini mulai identifikasi program-program yang akan diteruskan, diperkuat ataupun ditambahkan untuk waktu mendatang,” arah Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Sebagaimana diketahui penandatanganan Nota Kesepahaman terakhir kali pada 2012 di Brisbane yang kala itu disepakati untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang mediasi, pengembangan peluang gugatan sederhana (small claim), penataan ulang proses manajemen perkara dan class action. Implementasi kerja sama ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice yang dimulai sejak 2011.

Menurut catatan Tim Pembaruan, perkembangan kerja sama sejauh ini memang belum cukup berarti. Dalam sektor mediasi, baru terbentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dibentuk sejak Agustus melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 123/KMA/SK/VII/2013. Pokja telah memulai berbagai proses studi, yang antara lain dengan melakukan kunjungan belajar ke Australia pada Oktober 2013 lalu.

Pada sektor proses penanganan gugatan sederhana, baru akan dibentuk kelompok kerja yang akan bekerja melakukan tinjauan terhadap peluang penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dimungkinkan, Mahkamah Agung akan mengeluarkan kebijakan yang mengatur hal ini.

Sektor penataan ulang proses manajemen perkara (business process reengineering) nampaknya merupakan sektor yang cukup menunjukkan kemajuan. Setelah pengiriman lima orang asisten hakim di Mahkamah Agung pada 2012, telah tersusun sebuah Kertas Kerja yang akan menjadi panduan implementasi BPR manajemen perkara di Mahkamah Agung. Saat ini tengah dimulai implementasinya dengan serangkaian upaya perubahan kebijakan dan sumber daya untuk mendukung kepastian pelaksanaannya.

Delegasi Pengadilan Federal Australi terdiri dari Justice Bernard Murphy, Warwick Sodden –CEO dan Sia Lagos –District Registrar. Turut pula mendampingi delegasi adalah Tim Lindsay –guru besar ilmu hukum pada Universitas Melbourne yang dalam kesempatan ini berperan sebagai penasihat hubungan kerja sama antara FCA dengan MA. Delegasi melaksanakan kunjungan kerja kali ini selama empat hari yang antara lain menggelar beberapa diskusi terkait mediasi, gugatan sederhana, manajemen perkara termasuk melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Cibinong. (*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar