Putusan Pengadilan adalah Bagian dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Putusan pengadilan dapat menjadi sebuah laboratory of logic (laboratorium nalar). Karena dengan melihat ke dalam putusan, masyarakat –dalam kapasitas awam hukum dapat paham apa yang menjadi pertimbangan hakim. Hal ini untuk mencegah Common sense yang berujung kepada death of justice.

“Sehingga putusan merupakan bagian dari hak asasi manusia,” tegas Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Artidjo Alkostar dalam Diskusi Publik tentang Dampak Putusan Mahkamah Agung dalam Refomasi Hukum Indonesia di Jakarta pada Kamis (24/10/2013).

Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Untuk Independensi Peradilan (LeIP) ini dalam rangka peluncuran situs www.indekshukum.org. Panel diskusi menghadirkan Dr Artidjo Alkostar, SH., LLM, Greg Churchill, JD pakar informasi hukum Indonesia, David Tobing, SH, MH Praktisi Hukum dan Shinta Agustina, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan program ini didukung oleh Australian Indonesia Partnership for Justice.

Foto 20131024 Peluncuran Index Putusan LeIPPentingnya Keterbukaan Putusan

Semua panelis setuju bahwa akses publik terhadap informasi putusan sangatlah besar manfaatnya.Tidak hanya bagi keterbukaan informasi, namun kontribusinya terhadap pembentukan kultur hukum pada praktisi dan akademisi.

Greg Churchill menyatakan bahwa sepuluh sampai lima belas tahun yang  lalu bahkan tidak sedikit penulis yang menerbitkan buku tentang hukum tanpa satupun menyinggung putusan pengadilan, hal ini merupakan issue yang serius bagi kepastian hukum. “Indonesia telah melompat sedemikian jauh hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, kultur tertutup yang dulu ada juga sudah jauh berubah,” menurutnya.

Bagi Greg, putusan yang dapat diakses publik merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting  dan merupakan kekayaan negara yang tersedia untuk semua dan menjadi milik semua. Pemanfaatannya tidak hanya bagi praktisi hukum, karena akan bermanfaat pula bagi orang-orang dari Pusat Bahasa yang ingin menyelidiki perkembangan tata bahasa, penyusun kamus yang ingin melihat perkembangan kosa kata, atau bahkan sosiolog  yang  ingin mempelajari fenomena di lapangan tentang perkara, baik perdata maupun pidana, merupakan pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memanfaatkan informasi putusan.

David Tobing melihat strategisnya peran advokat sebagai pengumpan dalam mekanisme keterbukaan putusan. Karena makin banyak perkara /gugatan baru, maka makin banyak pula peluang munculnya putusan-putusan inovatif yang pada gilirannya akan mempengaruhi pemikiran dan budaya hukum pula.

“Situs indeks putusan yang diluncurkan oleh LeIP pada dasarnya tidak untuk menandingi, namun untuk memperkuat situs informasi putusan yang sudah ada,” tambah David.

Hal ini diamini oleh Greg Churchill, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya apa yang dilakukan LeIP adalah memberikan nilai tambah terhadap informasi yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung, yang pada prinsipnya merupakan hal lazim di negara-negara yang sistem hukumnya sudah maju.

Sementara itu Shinta Agustina menunjukkan secara gamblang, bagaimana informasi putusan bisa membantu pekerjaannya sebagai dosen. Mahasiswa bisa terus didorong untuk mempelajari langsung alasan untuk mengabulkan ataupun menolak suatu gugatan.

Harapan Ke depan Situs Indeks Hukum

Situs Indekshukum.org diluncurkan secara resmi oleh Adnan Buyung Nasution sebagai Ketua Dewan Pembina LeIP, yang dalam sambutannya berharap bahwa situs ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh praktisi, akademisi dan lainnya.

Arsil, Wakil Direktur Eksekutif LeIP menyatakan bahwa situs indeks hukum dibuat untuk mempermudah pencarian putusan-putusan penting, mengingat situs informasi putusan yang saat ini ada sudah memuat lebih dari 600 ribu putusan yang bertambah terus, sehingga tidaklah mudah bagi masyarakat untuk mencari putusan-putusan yang penting.

Dia menambahkan bahwa saat peluncuran ini LeIP didukung oleh AIPJ untuk melakukan kerja-kerja awal mobilisasi situs, dengan bekerjasama dan memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga dan individu pemerhati pembaruan peradilan seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan ibu Shinta Agustina (Universitas Andalas) dan Prof Dr Eddy OS Hiariej  (Universitas Gadjah Mada).

Untuk masa mendatang, diharapkan akan dijadikan aktivitas reguler LeIP dalam rangka mendorong perubahan budaya di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. (*)

[as]

2 Comments

Tinggalkan Komentar