Kemandirian Anggaran Seharusnya Tidak Sulit

Foto 20131017 Diskusi Kemandirian Anggaran

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Kemandirian Anggaran Peradilan seharusnya tidaklah terlalu berat diperjuangkan oleh Mahkamah Agung. Kemandirian keuangan bagi peradilan telah diatur pada Pasal 81 A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Begitu dikatakan oleh Aco Nur, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam sambutannya pada diskusi terbatas, Kemandirian Anggaran Peradilan yang diadakan bekerjasama dengan program Changes for Justice (C4J) USAID pada Kamis (17/10/2013) di ruang Mujono, Mahkamah Agung RI. Diskusi dihadiri oleh pejabat eselon 2 sampai 4 unit perencanaan dari seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

Ada empat tujuan diskusi Kemandirian, yaitu mengidentifikasi definisi kemandirian anggaran bagi Mahkamah Agung, menelaah proses perencanaan anggaran Mahkamah Agung dengan praktik maupun ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi isu-isu prioritas Mahkamah Agung demi mencapai visi MA dalam cetak biru pembaruan MARI.

Kemandirian Anggaran: Jaminan versus Implementasi

Selain Mahkamah Agung, ternyata ada setidaknya empat K/L yang berdasarkan penelusuran tim peneliti memiliki pengaturan khusus terkait dengan penganggaran, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Nasional Pengelolaan Bantuan Bencana. Keempat K/L ini memiliki magnitude yang berbeda-beda terkait dengan jaminan kemandirian anggarannya. Misalnya BPK, yang berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2006 juga memberikan bagian anggaran tersendiri dalam APBN. Anggaran diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, sebelum kemudian masuk ke Kementrian Keuangan untuk ikut pada pembahasan APBN reguler.

Selanjutnya Bank Indonesia, yang dalam Pasal 60 UU Nomor 3 Tahun 2004 yang menetapkan adanya peran Dewan Gubernur untuk menetapkan anggaran tahunan, yang meliputi anggaran operasional, kebijakan moneter, sistem pembayaran untuk kemudian disetujui oleh DPR.

Mirip dengan Bank Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rencana Kerja dan Anggaran OJK disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Sementara itu anggaran bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan  di sektor jasa keuangan yang rencana kerja dan anggaran OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

Selain itu Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2011 juga mengatur pengecualian OJK dari standar biaya umum nasional, pengecualian dari proses pengadaan barang dan jasa dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Contoh lain adalah Badan Nasional Pengelolaan Bantuan Bencana yang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, Pendanaan BNPB bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.

Model-model ini merupakan pilihan yang bisa dilihat dalam rangka penguatan kemandirian anggaran badan peradilan.

Diametral Kemandirian Keuangan

Salah satu topik utama adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Kemandirian Keuangan itu sendiri. Dalam diskusi mengemuka bahwa titik tolak kemandirian anggaran yang paling penting ada pada dua tahap utama, yaitu proses perencanaan dan proses penggunaan. Aspirasi dari sisi perencanaan menekankan bahwa akan sangat penting bagi Mahkamah Agung untuk memperoleh jaminan besaran anggaran seperti halnya terjadi dalam anggaran pendidikan, yang dalam konstitusi ditetapkan sebesar 20%. Sehingga apabila anggaran APBN adalah sekitar 1500 triliun, maka seharusnya peradilan menerima 15 triliun.

 Di titik lainnya, pendukung kemandirian di proses penggunaan menekankan betapa proses-proses birokrasi anggaran menghambat mereka untuk menyerap anggaran yang tersedia, sehingga kinerja penyerapan tidak memadai dan pada kelanjutannya menekan pagu anggaran selanjutnya, sehingga perlu juga diperhitungkan tentang implikasi yang mungkin terjadi apabila upaya kemandirian hanya terfokus kepada perencanaan, namun tertinggal di area pelaksanaan.

Kesemuanya merupakan pilihan kebijakan yang perlu dipahami secara mendalam, sebelum ditetapkan langkah sistematis untuk mencapai kemandirian keuangan bagi badan peradilan.

Tantangan

Tentunya hal ini tidak mudah, karena faktanya pada tahun 2013 saja, 80% dari total anggaran MA adalah biaya gaji pegawai, dan hanya tersedia 900 miliar untuk belanja modal. Status kuartal terakhir masih ada 10% belanja modal yang belum terpakai, yang masih harus didistribusikan kembali ke satuan kerja sebagai akibat revisi anggaran di satuan kerja.

Tentunya ini harus diwaspadai apabila rencana peningkatan anggaran direalisasikan. Harus ada infrastruktur dan SDM yang cukup untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak justru membawa masalah baru dalam bentuk kegagalan penyerapan atau bahkan penyimpangan yang justru bisa menjadi kontra produktif terhadap ide kemandirian anggaran.(*)

[as]

1 Comment

Tinggalkan Komentar