Lebih Mengenal Federal Circuit Court of Australia

2013923120251

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung menerima kunjungan kerja Hakim Federal Circuit Court Australia Michael Baumann pada Senin (23/9/2013) pagi. Kunjungan kerja ini diakuinya untuk lebih memperkenalkan pengadilannya dan untuk saling berbagi informasi dengan Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya khususnya dalam bidang manajemen perkara -satu hal yang pasti akan ada dalam setiap pengadilan.

“Saya sangat berterima kasih dapat diterima dengan baik di tengah kesibukan dan padatnya jadwal bapak/ibu,” tuturnya dalam pertemuan diskusi dengan perwakilan MA yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata Suwardi.

Dijelaskan olehnya Federal Circuit Court dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan mengurangi beban perkara yang ada pada Federal Court of Australia dan Federal Family Court of Australia. Sehingga tidak mengherankan apabila yurisdiksi Federal Circuit Court hampir sama dengan kedua pengadilan lainnya tersebut. Diketahui bahwa 88% perkara yang diperiksa oleh Federal Circuit Court adalah perkara keluarga dan selebihnya ada perkara kepailitan, hubungan industrial dan perkara di bidang perdata lainnya.

Selanjutnya diketahui bahwa Federal Court of Australia dan Federal Family Court of Australia dalam beberapa kondisi tertentu akan menjadi pengadilan superior yang memeriksa upaya hukum atas putusan Federal Circuit Court.

Salah satu yang menjadi ciri khas Federal Circuit Court adalah cukup sering melaksanakan persidangan ke tempat yang kurang terjangkau, selain memiliki kantor tetap di setiap negara bagian. “Mungkin ini sedikit memiliki persamaan dengan praktek pengadilan agama yang suka mengadakan sidang keliling,” tambahnya.

2013923101615Efisiensi Penanganan Perkara

Dalam pertemuan hangat tersebut yang juga dihadiri Hakim Agung I.G. Agung Sumanatha, Panitera MA, beberapa panitera muda dan kelompok kerja Business process re-engineering manajemen perkara banyak berdiskusi mendalam mengenai praktek manajemen perkara baik di Federal Circuit Court maupun di praktek di Mahkamah Agung.

Judge Baumann menjelaskan bahwa pengadilannya memberlakukan sistem docket yang membebankan tanggung jawab kepada setiap hakim atas perkara yang diperiksanya hingga tahap penyelesaian. “Biasanya disebut juga dengan ‘satu hakim bertanggung jawab terhadap satu perkara’,” lanjutnya

Dalam prakteknya, sebagaimana diatur dalam aturan internal pengadilannya, ada tiga tahapan pemeriksaan perkara. Tahap pertama yaitu pemeriksaan awal terkait duduk perkaranya sehingga apabila sudah terdapat kesimpulan awal dan memang diperlukan, pengadilan dapat memberikan suatu penetapan awal. Tahap kedua merupakan klarifikasi terhadap isu perkara di mana untuk membuka peluang bagi pengadilan untuk meminta pendapat para ahli. Pada tahapan ini pengadilan tetap berupaya mengusulkan proses mediasi kepada para pihak. Tahap ketiga yang merupakan proses pemeriksaan perkara sesungguhnya yaitu di mana para pihak diminta menghadiri sidang, membuka bukti-bukti dan proses pembuktian itu sendiri.

“Pada dasarnya tahapan tersebut untuk memberikan efisiensi terhadap proses penanganan dan pemeriksaan perkara,” jelasnya. Diakuinya dengan mekanisme dan tahapan tersebut dapat lebih memudahkan dan mempercepat bagi hakim untuk memahami perkara sehingga rata-rata setiap perkara sudah diputus dalam kurun waktu 3 bulan. Bahkan clearance rate kinerja pengadilannya mencapai 98%, di mana perkara masuk pada 2012 sejumlah 92.542 dan yang berhasil diselesaikan sejumlah 91.214.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, prosedur mediasi –khususnya yang di luar pengadilan, telah memberikan kontribusi positif bagi pengadilannya. Bagi mediasi yang berhasil maka sudah tentu berdampak pada pengurangan beban pengadilan, namun bagi mediasi yang tidak berhasil akan menjadi jelas bagi pengadilan untuk segera memeriksa dan memutus.

“Berbanding terbalik dengan di sini di mana pihak enggan bermediasi dan pengadilan juga tidak bisa membatasi pihak untuk terus berperkara karena undang-undang tidak mengatur kewenangan itu sehingga berdampak pada beban pengadilan,” beber Panitera MA Soeroso Ono.

2013924134811Very impressive

Dalam kunjungan kerja perdananya ke Indonesia ini, Judge Baumann tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat langsung sistem pelayanan perkara yang  bekerja di pengadilan Indonesia. Selasa (24/9) ia mengunjungi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang berlokasi di Gedung Sekretariat MA Jl. Ahmad Yani, Jakarta Pusat.

Judge Baumann mendapatkan paparan secara langsung bagaimana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS) pada Badilum dan Sistem Administrasi Perkara (SiadPA)pada Badilag bekerja di seluruh pengadilan di Indonesia. Dijelaskan kepadanya sistem ini dapat memberikan pelayanan informasi perkara kepada pencari keadilan dan juga sebagai alat monitor bagi direktorat jenderal dalam memantau kinerja pengadilan.

It’s very impressive, bahkan mungkin lebih advance daripada yang ada di pengadilan saya,” ujarnya melihat kemampuan yang dimiliki sistem-sistem tersebut dan bagaimana kantor di Jakarta mengontrol dan terus memantau.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar