Hakim Akan Berperan Penting Dalam AEC 2015

comparative-toolbox-of-dispute-settlement-mechan

Singapura, PembaruanPeradilan.net

Peranan hakim sangatlah penting dalam penegakan hukum, merupakan satu premis yang tidak terbantahkan. Dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat memutus sengketa, menilai suatu norma hukum terhadap norma hukum lainnya dan lebih jauh lagi dapat menciptakan hukum baru.

ASEAN Economic Community 2015 akan segera terlaksana dan pada waktunya tersebut akan terjadi perdagangan bebas barang dan jasa di antara negara-negara Asia tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nations). AEC 2015 yang telah disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN pada 2007 lalu sudah hampir dekat dan tidak dapat terhindarkan lagi dalam era globalisasi regional. Para ahli dan akademisi hukum di ASEAN turut berupaya mendukung dengan mempersiapkan sektor hukum. Salah satu hal kuncinya adalah rule of law di setiap negara anggota ASEAN.

Berbagai kemungkinan sengketa hukum diprediksi akan muncul, tidak hanya sengketa antar negara namun akan ada peningkatan sengketa privat sehubungan dengan perdagangan bebas. Dalam keadaan tersebut tentunya diperlukan lembaga pemutus sengketa, yang dalam hal ini tentulah peranan  hakim sangat diperlukan. Hakim dapat memutus sengketa dan menilai berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, bahkan hakim dapat lebih berperan penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Demikianlah beberapa isu penting yang dibahas dalam Plenary on the Rule of Law in the ASEAN Community yang diselenggarakan pada Ahad (25/8/2013) di Singapura. Ketua Mahkamah Agung RI M. Hatta Ali, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN Law Association (ALA), berkesempatan membuka diskusi internasional ini. Sebelum sesi pembukaan, Chief Justice SUpreme Court of Singapore Sundaresh Menon membacakan pidato kunci terkait isu-isu yang dibahas.

Dalam diskusi yang berkembang, salah satu panelis Joseph Weilier –guru besar ilmu hukum di Universitas New York- menyatakan hakim nasional pada masing-masing negara anggota memang diprediksi dapat memainkan peranan penting dalam era perdagangan bebas. Meskipun, dalam kondisi saat ini, hakim masih memiliki tantangan yang harus dijawab.

Pertama, hakim nasional –khususnya pada tingkat pertama- biasanya tidak terbiasa memutus sengketa dengan bersumber pada hukum internasional. Padahal pada era tersebut nantinya, sangat terbuka kemungkinan sengketa akan berdasar pada hukum internasional yang berupa perjanjian antar negara, pakta/piagam (charter), dan lainnya. Kedua, dalam kondisi lebih parah, hakim memiliki pertimbangan menolak mempertimbangkan hukum internasional. Ketiga, sebagian ahli, akademisi, dan juga hakim ada yang tidak dapat menerima kerangka hukum internasional dalam kerangka hukum positif negaranya.

Khusus bagi peradilan Indonesia, tantangan semakin berat karena pelaku bisnis –baik nasional dan internasional- saat ini apatis dengan proses peradilan di Indonesia. Proses yang lama, berbelit dan biaya mahal menjadi sorotan, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta diskusi yang berasal dari Singapura. Lebih jauh dari itu, penelitian Center for International Law National (CIL) University of Singapore menyatakan kerangka hukum Indonesia masih banyak yang belum selaras ditambah kurangnya koordinasi oleh lembaga pemerintahan sehingga mengakibatkan minimnya jaminan penegakan hukum di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Mieke Komar –guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran yang juga mantan hakim agung- menyatakan para ahli hukum Indonesia masih berdebat tentang monisme dan dualisme terkait akseptasi hukum internasional dalam hukum nasional sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam  penyusunan kerangka hukum nasional yang terkait hukum internasional. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa telah ada preseden oleh hakim di Indonesia untuk memutus sengketa berdasarkan sumber hukum Internasional dan hal ini menurutnya yang harus didorong lebih jauh.

cj-dr-muhammad-hatta-ali

Harmonisasi Hukm

Dalam keynote speech yang disampaikan oleh Chief Justice Supreme Court of Singapore dan opening remark yang disampaikan oleh Ketua MA, keduanya memiliki kesamaan persepsi dan pandangan. Negara-negara anggota ASEAN harus menegakkan rule of law sebagai prasyarat kesiapan AEC 2015. Sebagai salah satu pendukung maka harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN harus dilakukan. Harmonisasi hukum setidaknya dapat dilakukan pada bidang hukum bisnis/perdagangan, hukum perburuhan/tenaga kerja dan sistem hukum penyelesaian sengketa.

Plenary ini adalah yang ketiga dilaksanakan oleh CIL setelah sebelumnya mengadakan dengan tema kerangka ASEAN dan kerangka pemerintahan negara-negara ASEAN. Pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan pada Juli 2013. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam kesempatan tersebut menyatakan pentingnya komitmen negara anggota dan penyusunan kerangka penyelesaian sengketa.

Plenary kali ini diadakan dengan tema rule of law in ASEAN dengan mengambil metode perbandingan di antara negara-negara anggota ASEAN. Selain CJ Singapura dan Ketua MA RI, tampak hadir CJ Malaysia, CJ Brunei Darussalam, para akademisi dan ahli hukum serta para pelaku bisnis di kawasan asia tenggara.(*)

[ya]

foto: cil.nus.edu.sg

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar