Koordinasi dan Komunikasi Merupakan Kunci Kelancaran Program Kerja Pembaruan

Rapat pemaparan rencana kerja tahunan AIPJ yang dipimpin langsung oleh Koordinator Tim Pembaruan MA RI pada Kamis (25/7)

Catatan Rapat Pemaparan Annual Work Plan Australia Indonesia Partnership for Justice

 

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Demikian ditekankan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Ketua Kamar Pembinaan Hakim Agung Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc dalam pengarahannya dalam pada rapat pemaparan Program Kerja Tahunan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) pada 25 juli 2013. Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut beragendakan pemaparan umum tentang rencana program kerja yang diajukan AIPJ dalam mendukung proses pembaruan peradilan untuk periode kerja 2013-2014. AIPJ sendiri telah berlangsung sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) dan akan berlangsung sampai 2015.

Selanjutnya Koordinator Tim Pembaruan juga mengutarakan keprihatinannya terhadap fakta bahwa agenda kerjasama yang ditandatangani di bawah Nota Kesepahaman Yudisial dengan Pengadilan Australia masih belum juga terlaksana dan mengakibatkan tertundanya agenda penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman.

“Pelaksanaan program kerjasama dengan donor haruslah sesuai dengan program prioritas pembaruan, untuk menjamin keberlanjutan dan implementasi cetak biru untuk pembaruan peradilan,” tambah Koordinator Tim Pembaruan.

Beberapa Usulan Dukungan

Rombongan AIPJ dipimpin langsung oleh Craig Ewers, Team Leader AIPJ didampingi oleh beberapa staf AIPJ yang mewakili komponen-komponen dukungan AIPJ ke Mahkamah Agung, yaitu komponen Reformasi Peradilan yaitu Binziad Kadafy dan Nisa Istiani, komponen Identitas Hukum yaitu Wahyu Widiana, Santi Kusumaningrum dan Hilda Suherman dan komponen Disabilitas yaitu Cucu Saidah.

Secara ringkas komponen Reformasi Peradilan  menekankan kembali komitmen AIPJ untuk mendukung pelaksanaan kerjasama Mahkamah Agung dengan Federal Court dan Family Court dalam kerangka Court to Court Cooperation yang telah berlangsung sembilan tahun, yang meliputi, implementasi Penyelesaian Sengketa Alternatif, pengembangan kebijakan Small Claim Court, revitalisasi Class Action, dan implementasi Business Process Reengineering manajemen perkara. Selain itu sektor ini juga mengedepankan beberapa usulan di luar portfolio court to court, misalnya usulan untuk mengadakan lomba analisis putusan bagi perguruan tinggi hukum atau syariah, dan studi terhadap simplifikasi penanganan perkara tilang.

Pada manajemen perkara, AIPJ juga menekankan komitmennya untuk mendukung implementasi sistem kamar, khususnya operasionalisasi sistem kamar yang diharapkan akan efektif tahun 2014. Sementara itu AIPJ juga menyinggung rencana untuk menindak lanjuti survey baseline pelayanan publik dalam mendukung peningkatan pelayanan publik pada peradilan Indonesia.

Pada sektor Identitas Hukum, Santi Kusumaningrum menjelaskan bahwa meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 32 (1) UU Administrasi Kependudukan yang mengakibatkan hilangnya peran pengadilan dalam hal pengesahan akta kelahiran, namun peran peradilan masih dinilai penting. Karena AIPJ menilai bahwa salah satu akar masalahnya adalah banyaknya orang tua anak yang tidak memiliki akta tidak memiliki akta nikah. Sehingga implementasi pengesahan akta nikah pada peradilan agama melalui itsbat nikah dirasa penting dan strategis. Rencananya hal ini akan dicapai antara lain, dengan membuat pelayanan satu atap/satu pintu untuk pengesahan akta nikah ini.

Pada sektor disabilitas, Cucu Saidah menjelaskan komitmen AIPJ untuk mendukung proses penyempurnaan dan standardisasi situs-situs web Mahkamah Agung, khususnya dalam rangka pemenuhan standar Web Content Accessability Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Rencananya IAPJ akan mendukung proses pembentukan standardisasi dan percontohan, agar ke depannya situs web pengadilan bisa menjadi pionir bagi pemenuhan WCAG 2.0 di Indonesia. Selain itu pada sektor Disabilitas AIPJ juga berencana untuk mengadakan suatu seminar yang bertujuan untuk memperkenalkan isu-isu seputar disabilitas kepada hakim-hakim dengan tujuan meningkatkan kepahaman mereka terhadap isu yang dihadapi oleh kaum difabel dalam berhubungan dengan pengadilan.

Perlu tindak Lanjut dengan Kelompok kerja

Wakil Koordinator Tim Pembaruan Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LL.M menekankan bahwa untuk memastikan implementasi yang lancar, maka AIPJ harus berkoordinasi erat dengan Kelompok kerja, dan manakala memungkinkan, suatu daftar rencana aksi harus dibuat.

Rapat ini dihadiri beberapa pimpinan Tim Pembaruan, antara lain, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, yang didampingi oleh Wakil Koordinator Tim Pembaruan Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Hadir pula Ketua Pokja Akses terhadap Keadilan Dr Artidjo Alkostar, SH., LLM dan segenap jajaran pejabat eselon satu Mahkamah Agung. Terlihat hadir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, SH., MH, Kepala Badan Urusan Administrasi Dr drs Aconur, SH, Kepala Badan Pengawasan Hakim Agung Dr. Syarifuddin, SH., MH, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Siti Nurdjanah, SH., MH, Kepala Biro Hukum Humas Dr Ridwan Mansyur SH., MH, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, drs. Wahyudin, MSi Sekretaris Kepaniteraan MARI Pujiono Akhmadi . Hadir juga Aria Suyudi dan Desita Sari dari Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar