Judicial Independence Dalam Forum Internasional Dan Implementasinya Indonesia

Moh Rizaldy*

 

Instrumen internasional mengenai independensi peradilan

Pada tahun 2006, United Nations Economic and Social Council mengesahkan Prinsip-Prinsip Peradilan Bangalore (The Bangalore Principles of Judicial Conduct) dan meminta UNODC untuk mengundang sebuah kelompok ahli antar pemerintahan yang bekerja sama dengan Kelompok kerja penguatan integritas pengadilan (judicial integrity group) serta forum-forum peradilan lainnya untuk mengembangkan suatu pedoman teknis dalam usahanya memperkuat integritas dan kapasitas peradilan. Pertemuan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 2007 dan menghasilkan suatu rancangan pedoman yang berisi rekomendasi pada beberapa tema utama dalam penguatan integritas dan kapasitas peradilan. Pada tahun 2009, rancangan tersebut pada akhirnya menjadi pedoman final setelah melalui beberapa pengayaan materi oleh kelompok-kelompom ahli di bidang reformasi hukum. Pedoman tersebut diberi judul “resource guide on strengthening judicial integrity and capacity”. Selain itu, pada tahun 2010, kelompok kerja penguatan integritas pengadilan (judicial integrity group) juga mengembangkan konsep akuntabilitas peradilan dan memformulasikan suatu metode yang efektif dalam implementasi dari prinsip-prinsip peradilan bangalore (measures for the effective implementation of the bangalore principles of judicial conduct). Semua instrumen tersebut merupakan materi yang berharga dalam usaha meningkatkan integritas peradilan.

Di samping itu, masyarakat dunia juga mengkhawatirkan bahaya dan ancaman yang diakibatkan oleh korupsi pada stabilitas dan keamanan masyarakat. Korupsi juga dianggap menggerogoti insitusi negara dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan peradilan, serta mengancam pembangunan yang berkelanjutan dan rule of law. Oleh karena itu, perlu ada instrumen multilateral untuk mencegah dan memerangi korupsi. Hingga akhirnya, pada tahun 2003, Majelis Umum PBB mengesahkan naskah United Nations Convention Against Corruption. Hal tersebut diikuti dengan penandatanganan konvensi oleh 140 negara peserta dan saat ini sudah 167 negara yang telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara peserta.

 Mengacu pada article 63 UNCAC, konferensi negara peserta UNCAC diadakan secara periodik yang bertujuan untuk mencapai target yang di tuangkan dalam UNCAC serta untuk meningkatkan dan meninjau ulang implementasinya. Oleh karena itu, pada sesi pertama konferensi yang diadakan di Amman pada Desember 2006, konferensi negara peserta UNCAC mengadopsi resolusi yang memandatkan bahwa konferensi ini harus membuat suatu mekanisme yang sesuai untuk membantu secara efektif pelaksanaan/implementasi UNCAC.

 Selanjutnya, pada sesi ketiga konferensi yang diadakan di Doha pada November 2009, konferensi negara peserta UNCAC mengesahkan mekanisme review yang dimaksud. yaitu “Terms Of Reference Of The Mechanism For The Review Of Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption”. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi ini tidak berhenti sampai penandatanganannya saja, melainkan para negara peserta bersepakat juga untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap implementasinya. Komitmen tersebut terus ditunjukkan melalui beberapa pertemuan yang membahas pengembangan dan pengayaan terhadap usaha implementasi UNCAC.

Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi ini sejak 18 Desember 2003 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Sejak saat itu pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen dalam rangka penajaman keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, dalam rangka implementasi UNCAC, bukan hanya pemerintah yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi adalah lembaga yudikatif atau kehakiman. Article 11 UNCAC menekankan bahwa peradilan memiliki peran yang krusial dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, negara harus melakukan langkah-langkah untuk memperkuat integritas peradilan dan mencegah korupsi oleh anggota lembaga peradilan itu sendiri.

High Level Judicial Integrity Expert Group Meeting

Berkaitan dengan hal itu, Indonesia pada tanggal 11-12 Juli lalu mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dalam kelompok kerja integritas peradilan di Bangkok. High-Level Judicial Integrity Expert Group Meeting yang diselenggarakan pada 11-12 Juli kemarin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan meninjau ulang implementasi UNCAC, khususnya implementasi article 11 yang menekankan pada independensi peradilan. Pada acara ini, Mahkamah Agung mengirimkan delegasinya yang diwakili oleh Dr Moh Saleh. SH, MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Sunarto SH, MH inspektur wilayah 2 Badan Pengawasan MARI didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Aria Suyudi, SH LLM, koordinator dan Desita Sari, SH, MKN. Selain itu hadir juga Arsil dari Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Muhammad Rizaldy dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dalam kapasitasnya sebagai tim asistensi.

Pentingnya judicial integrity dan judicial independence

Keterlibatan MA dalam acara tersebut menempatkan indonesia sebagai salah satu negara yang menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Acara tersebut bertujuan untuk melakukan analisis dan kritisi atas rancangan mekanisme review terhadap penerapan article 11 UNCAC.

Article 11 UNCAC sendiri pada dasarnya menekankan pentingnya independensi peradilan dan peran krusial peradilan dalam memerangi korupsi. Negara peserta harus dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat integritas peradilan dan mencegah korupsi oleh anggota lembaga peradilan itu sendiri. Salah satu langkah yang disarankan adalah melalui kode perilaku untuk hakim. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini para ahli yang terdiri dari hakim, penuntut umum, ikatan profesi, dan lembaga reformasi peradilan dimintakan masukannya berdasarkan pengalaman dan pandangannya terhadap rancangan mekanisme implemetasi yang telah disusun sebelumnya oleh UNODC . UNODC merupakan lembaga yang ditugaskan untuk mengawal dan membantu para negara peserta dalam mengimplementasikan UNCAC di negaranya masing-masing.

Prinsip independensi peradilan (judicial independence) yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan ini merupakan jaminan fundamental dalam penyelenggaran fair trial. Prinsip independensi peradilan, dengan demikian, dapat diartikan sebagai situasi dimana hakim dapat memutus suatu perkara secara jujur dan imparsial berdasarkan hukum dan bukti/fakta, tanpa ada tekanan, pengaruh, dan dan tanpa ketakutan mendapat gangguan dari siapapun.

Lebih dalam lagi, istilah judicial integrity dalam article 11 UNCAC pada dasarnya merupakan konsep yang mencakup beberapa elemen penting sebagaimana diidentifikasi dalam “The Bangalore Principles Of Judicial Conduct”. The Bangalore Principle sendiri terdiri dari 7 prinsip dasar yaitu independence, impartiality, personal integrity, propriety, equality, competence, dilligence. Ketujuh prinsip dasar tersebut merupakan nilai-nilai utama dalam peradilan yang diakui secara universal. Dengan demikian, pada dasarnya judicial integrity mencakup prinsip independensi di dalamnya serta prinsip-prinsip lainnya yang mendukung terciptanya peradilan yang bersih dari korupsi dan menyediakan pelayanan atas akses terhadap keadilan yang dapat dijangkau oleh setiap warga negara.

Namun demikian, penegasan atau pengakuan terhadap prinsip tersebut hanya akan berdampak kecil terhadap peningkatan performa peradilan. Perlu ada langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh negara untuk mengimplementasikan prinsip tersebut pada sistem peradilan kita. Salah satu langkah yang disarankan  dalam article 11 UNCAC adalah melalui kode perilaku hakim. Kode perilaku atau kode etik hakim itu sendiri juga harus dilengkapi dengan perangkat yang berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip di dalamnya.

Isu yang mengemuka

Pembahasan dilakukan dalam beberapa sesi diskusi. Sesi diskusi dibagi dalam tiga tema besar sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam article 11 UNCAC. Sesi pertama membahas tema integritas peradilan yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu plenary discussion, smaller groups, and feedback. Pada tahap diskusi pleno, rapat dipimpin oleh Chief Justice Hon. Albert Palmer dari Solomon Island, yang menjelaskan bahwa integritas peradilan merupakan konsep dasar yang diperlukan untuk membentuk peradilan yang bersih. Kemudian, diskusi dibagi menjadi kelompok kecil yang membahas subtopik seputar konsep integritas peradilan. Subtopik yang dibahas meliputi beberapa langkah implementasi yang direkomendasikan pada rancangan pedoman implementasi yang dibuat oleh unodc. Beberapa subtopik tersebut antara lain: judicial code of conduct, training of judges and court administration, access to justice and transparency, conflicts of interest and asset declarations, case assignment and management, courtroom management and procedures. Selanjutnya, sesi ini ditutup dengan laporan umpan balik hasil dari diskusi pada kelompok kecil. Pada sesi penutup, delegasi indonesia yang diwakili aria suyudi menyampaikan bahwa indonesia memiliki program-program pelatihan untuk hakim yang dilakukan secara periodik. Selain itu, Indonesia memiliki sistem dimana Mahkamah Agung sebagai lembaga yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman secara mandiri menyusun anggaran dan mengajukan sendiri ke pemerintah. Hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, di satu sisi Mahkamah Agung memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran sesuai kebutuhannya. Namun, di sisi lain, Mahkamah Agung masih kesulitan dalam membuat justifikasi terhadap anggaran yang disusun tersebut dan meyakinkan pemerintah dan DPR untuk menyutujui anggaran tersebut.

Pada sesi kedua, rapat dipimpin oleh Mr. Ernest Schmatt dari Australia yang membahas tema independensi peradilan. Sesi ini dimulai dengan memberikan pemaparan umum mengenai independensi peradilan yang dibahas dalam rancangan pedoman implementasi. Mr. Ernest Schmatt mengutip pengertian independensi peradilan, “independensi peradilan adalah kebutuhan esensial untuk menuju rule of law dan merupakan jaminan fundamental dalam menegakkan fair trial. Independensi bukan merupakan keistimewaan bagi peradilan atau yang dinikmati oleh hakim. Prinsip ini merujuk pada independensi individu dan institusi yang dibutuhkan dalam pembuatan putusan. Dengan demikian, independensi peradilan merupakan kondisi dimana hakim dapat memutus perkara tanpa ada tekanan eksternal dan tanpa dibayangi ketakutan atau gangguan dari siapapun, termasuk oleh hakim lainnya, dan juga seperangkat instrumen di mana negara diwajibkan untuk memenuhi terciptanya kondisi tersebut. Dengan kata lain, kewajiban hakim adalah untuk bebas dari hubungan yang tidak layak dengan eksekutif dan legislatif. Sedangkan, kewajiban negara adalah untuk menyiapkan instrumen yang dibutuhkan untuk menjamin terciptanya independensi peradilan dari dua cabang kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif).” Kutipan ini menjadi pemicu untuk peserta dalam mendiskusikan subtopik tentang independensi peradilan dalam kelompok keci. Subtopik yang dibahas antara lain: constitutional guarantees, budget of the judiciary, the appointment of judges, tenure of judges, discipline of judges, immunity of judges. Pada sesi umpan balik dari peserta, para peserta menyetujui bahwa dikemudian hari apabila rancangan ini sudah final, maka sifat dari dokumen ini adalah aspirasi bukan suatu preskripsi yang artinya pedoman ini merupakan kumpulan saran atas implementasi dari article 11 UNCAC untuk dapat diterapkan di masing-masing negara peserta dengan mempertimbangkan hukum setempat.

Sesi ketiga membahas mengenai tema yang sama dengan menempatkan lembaga penuntutan sebagai objeknya. Penekanan utama dalam pembahasan ini adalah mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan independensi penuntutan dalam mengusut suatu perkara. Hal ini dikaitkan juga dengan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian mengenai perkara yang telah menimpanya. Dalam sesi ini, peserta rapat membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses penuntutan di masing-masing negara. Hal tersebut kemudian dijadikan masukan bagi UNODC untuk melengkapi rancangan pedoman untuk independensi lembaga penuntutan. Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai praktek di Singapura dimana korban memilik hak untuk melakukan penuntutan atas nama pribadi di Singapura apabila penuntut umum memutuskan untuk menggunakan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan.

Pada sesi terakhir para peserta diminta untuk membahas kembali beberapa isu yang belum sempat terbahas pada sesi-sesi sebelumnya. Salah satu pembahasan yang menarik pada sesi ini adalah mengenai relasi pengadilan dengan media. Di hampir semua jurisdiksi, profesi hakim dianggap sebagai “silent profession” dimana hakim hanya berbicara melalui putusan yang dibuatnya dan tidak diperkenankan untuk mengeluarkan opini di muka publik yang dapat mengganggu jalannya suatu pemeriksaan perkara. Namun demikian, pengadilan tetap harus memberikan ruang bagi media dalam melakukan pemberitaan terhadap pengadilan sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, beberapa peserta berpendapat ada baiknya jika institusi peradilan memiliki suatu organ relasi media atau “public affairs”. Sehingga, pengadilan dapat menjembatani antara keterbatasan hakim dalam berpendapat di publik dengan kebutuhan untuk keterbukaan informasi.

Selain itu, relasi dengan media pada dasarnya tidak hanya sampai pada membuka ruang bagi media untuk melakukan pemberitaan. Pengadilan diharapkan dapat menjadikan media sebagai mitra untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi peradilan. Hal ini untuk mencegah pemberitaan yang kontraproduktif dengan kegiatan reformasi peradilan yang dilakukan oleh institusi peradilan.

Berkaitan dengan mengembalikan kepercayaan publik, Indonesia menyampaikan pandangannya melalui Aria Suyudi perwakilan dari tim asistensi reformasi peradilan Mahkamah Agung. Hal yang paling penting atau urgent untuk dilakukan dalam agenda reformasi peradilan adalah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari insititusi peradilan. Setiap agenda reformasi pada dasarnya harus dibuat suatu skala prioritas dimana kebutuhan publik harus dikedepankan dalam merubah institusi peradilan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu ada rencana strategis yang disusun bersama dengan masukan dan keterlibatan dari publik untuk dilakukan oleh institusi peradilan. Dalam hal ini, Indonesia mendapat respon dari beberapa negara lain yang tertarik dengan konsep tim pembaruan Mahkamah Agung yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan konsep tersebut membuka keterlibatan publik untuk bersama-sama melakukan reformasi peradilan dari dalam lembaga Mahkamah Agung. Selain itu, tim pembaruan juga menegaskan bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari pimpinan institusi peradilan itu sendiri untuk melakukan reformasi institusi. Hal ini disebabkan karena perubahan harus dimulai pemimpin institusi itu sendiri.

*) Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar