Catatan Dari Rapat Tingkat Tinggi Integritas Peradilan

Dari kiri ke Kanan. Perwakilan dari Korea, Inspektur Wilayah II Sunarto, SH, MH, Chief Justice Bangladesh, Shervin Majlessi (UNODC), Dr Nihal Jayawickrama (Judicial Integrity Working Group), Justice Ramkumar Prasad Shah, Supreme Court of Nepal dan Dr Moh Saleh, SH., MH, Wakil Ketua MA bidang Yudisial.
Bangkok, PembaruanPeradilan.net

Survey Global Barometer Korupsi yang diselenggarakan Transparency International tahun 2013 melaporkan, bahwa peradilan (dalam arti luas) adalah cabang kekuasaan terkorup nomor 5 di antara cabang kekuasaan lain, setelah partai politik, Kepolisian, Pegawai Negeri Sipil, dan Parlemen. Posisi ini menjadi sangat memprihatinkan, mengingat krusialnya peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga berfungsinya struktur demokrasi.

Sejak disahkan pada tahun 2003 dan berlaku sejak 14 Desember 2005, United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh tidak kurang dari 167 negara di seluruh dunia. Pasal 11 UNCAC menyatakan sebagai berikut :

(1)       Mengingat independensi peradilan dan perannya yang krusial dalam pemberantasan korupsi, setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya masing-masing dan tanpa mengurangi indenpensi peradilan, mengambil tindakan-tindakan untuk menguatkan integritas dan untuk mencegah korupsi di kalangan anggota lembaga peradilan. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk peraturan-peraturan sehubungan dengan perilaku dari anggota-anggota lembaga peradilan.

(2)       Tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan yang berdampak sama seperti yang diambil sesuai paragraf 1 dari Pasal ini dapat dikeluarkan dan dilaksanakan di dalam kantor kejaksaan di Negara-negara Peserta tersebut dimana tidak menjadi bagian dari lembaga peradilan namun memiliki independensi yang serupa dengan yang dimiliki layanan peradilan.

Dari kiri ke Kanan. Perwakilan dari Korea, Inspektur Wilayah II Sunarto, SH, MH, Chief Justice Bangladesh, Shervin Majlessi (UNODC), Dr Nihal Jayawickrama (Judicial Integrity Working Group), Justice Ramkumar Prasad Shah, Supreme Court of Nepal dan Dr Moh Saleh, SH., MH, Wakil Ketua MA bidang Yudisial.
Dari kiri ke Kanan. Perwakilan dari Korea, Inspektur Wilayah II Sunarto, SH, MH, Chief Justice Bangladesh, Shervin Majlessi (UNODC), Dr Nihal Jayawickrama (Judicial Integrity Working Group), Justice Ramkumar Prasad Shah, Supreme Court of Nepal dan Dr Moh Saleh, SH., MH, Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

United Nation Office of Drugs and Crime (UNODC) sebagai pelaksana dari UNCAC saat ini tengah mengembangkan Pedoman untuk pelaksanaan Pasal 11 Konvensi tersebut, termasuk kerangka evaluasi praktis yang dapat digunakan oleh negara yang menandatangani konvensi tersebut. Diharapkan pedoman ini dapat  digunakan oleh pemerintah utamanya untuk mengidentifikasi dan merangkum dalam satu standar internasional dan sumber-sumber yang relevan bagi penilaian integritas kehakiman dan kejaksaan. Selain itu pedoman juga ditujukan untuk memberikan suatu kerangka praktis yang dapat digunakan oleh negara penandatangan untuk implementasi pasal 11 UNCAC di negaranya, dengan merujuk kepada standar-standar dan sumber daya yang ada.

Diharapkan agar produk akhir pedoman ini akan memuat, setidaknya area-area tematik: Rekruitmen, evaluasi dan pelatihan profesional hakim dan jaksa; Manajemen Peradilan dan perkara; Kode Perilaku dan mekanisme kedisiplinan; Akses terhadap Keadilan dan Pelayanan Keadilan; Keterbukaan Pengadilan; Asesmen dan evaluasi atas kinerja pengadilan.

Atas dasar kebutuhan itulah pada tanggal 11-12 Juli 2013 yang lalu, UNODC menyelenggarakan Rapat Tingkat Tinggi Kelompok Ahli Integritas Peradilan UNODC‐UNDP tentang Implementasi Pasal 11 UNCAC.

Tujuan utama rapat Kelompok Kerja ini sebagai forum kepada para peserta untuk diskusi dan secara kritis menganalisa rancangan Pedoman Implementasi Pasal 11 UNCAC yang disiapkan UNODC, sehingga dalam forum dapat  membicarakan rancangan pedoman, para peserta akan menggunakan draft sebagai kerangka untuk membicarakan upaya-upaya yang saat ini dilakukan di wilayah yang ditujukan untuk memperkuat integritas dan mencegah peluang terjadinya korupsi di antara aparatur peradilan dan kejaksaan.

Kesempatan ini diharapkan dapat memberi para peserta kesempatan belajar bersama tentang upaya-upaya yang dianggap baik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas dan integritas sistem peradilan mereka.

Rencananya setelah ini hasil diskusi akan dibawa ke kelompok kerja Judicial Integrity sebelum dibawa ke depan rapat para negara penandatangan Konvensi UNCAC di Panama November 2013, untuk segera disahkan sebagai instrumen resmi UNDP.

Dihadiri Pejabat Tingkat Tinggi

Sebagai Rapat Ahli Tingkat Tinggi, rapat ini dihadiri oleh banyak pakar dan figur penting dari peradilan di kawasan Asia Pasifik, tercatat Chief Justice Bangladesh Hon Md. Muzammel Hossain Chief Justice Solomon Island Hon Sir Albert Palmer, Prosecutor General Maldives Mr Ahmed Muizzu.

 Hadir dari Mahkamah Agung RI adalah YM Dr Moh Saleh. SH, MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Sunarto SH, MH inspektur wilayah 2 Badan Pengawasan MARI didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Aria Suyudi, SH, LL.M dan Desita Sari, SH, M.Kn. Selain itu hadir juga Arsil dari Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Muhammad Rizaldy dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dalam kapasitasnya sebagai tim asistensi.

Selain itu rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara seperti Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Singapura, Korea Selatan, Inggris, Myanmar dengan total 35 orang peserta.

Rapat Kelompok Kerja ini dipandu oleh Dr Nihal Jayawickrama, Koordinator Judicial Integrity Group, Jason Reichelt, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC, dan Shervin Majlessi, Regional Anti-Corruption Adviser for South East Asia and the Pacific, UNODC.

Beberapa Issue yang Mengemuka

Rapat kerja berlangsung intensif dengan interaktif. Peserta yang dibagi menjadi enam kelompok yang membahas topik-topik seputar pedoman yang disiapkan telah berhasil menyediakan ajang tukar menukar informasi yang sangat berharga antara peserta yang berasal dari berbagai negara. Dari diskusi yang berkembang masing-masing negara dapat mempelajari kendala yang dihadapi oleh negara lain dalam mewujudkan integritas peradilan. Berdasarkan hal itu diketahui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi pengadilan-pengadilan di kawasan Asia Pasifik untuk mewujudkan integritasnya.

Kamboja dan Myanmar mengakui bahwa anggaran yang mereka kelola sangat sedikit, untuk mampu melaksanakan pelatihan hakim dengan baik dan memiliki struktur kurikulum pendidikan yang bersifat permanen. Selain itu mereka menyoroti sentralnya peran Kementrian Keuangan dalam negara mereka dalam menentukan besaran anggaran yang akan diterima oleh peradilan.

Harus diakui bahwa dalam hal Pendidikan dan Pelatihan, Indonesia berada di posisi yang relatif terdepan dibanding peradilan lain di kawasan ASEAN. Kesiapan infrastruktur, frekuensi pelatihan dan besaran anggaran juga terkesan lebih mapan dibanding yurisdiksi lain. Selain itu, fakta bahwa peradilan RI menyiapkan sendiri anggaran dan mengajukan sendiri ke pemerintah merupakan hal yang menarik dan tidak dimiliki oleh negara lain, misalnya Kamboja yang anggaran kehakimannya berada di bawah anggaran Departemen Kehakiman. (*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar