Tipikor Sudah Siap Direkam, Selanjutnya Pengadilan Kelas I

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Persidangan perkara tindak pidana korupsi telah diwajibkan untuk direkam secara audio dan visual. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 2013 ini telah bertekad menunaikan hal tersebut terhadap 33 pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dalam SEMA tersebut.

“Sudah dianggarkan pada tahun ini implementasi alat perekaman persidangan di 33 pengadilan tipikor,” jelas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso dalam  Rapat Pembahasan Rencana Kerja Change For Justice (USAID C4J) di Gedung Mahkamah Agung pada Selasa (23/04/2013) siang.

Bahkan untuk tahapan selanjutnya, proses perekaman persidangan akan direncanakan untuk diimplementasikan di seluruh pengadilan kelas 1 di seluruh Indonesia.

“Berbekal data perencanaan dari Badilum, selanjutnya telah dapat dihitung untuk merencanakan pelaksanaan tahap selanjutnya di seluruh pengadilan kelas I,” tambah Kepala Biro Perencanaan MA Bahrin Lubis.

Sebagaimana diketahui sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas persidangan, Mahkamah Agung memerintahkan agar seluruh sidang perkara di pengadilan disertai dengan perekaman audio visual melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan.

SEMA menggariskan bahwa proses ini akan dimulai terlebih dahulu pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang menarik perhatian publik, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa perekaman audio visual untuk dilakukan sebagai standar prosedur tetap bagi seluruh persidangan pada pengadilan tingkat pertama di masa yang akan datang.

Berbagai manfaat dapat dipetik dengan adanya rekaman persidangan yang salah satunya untuk keperluan pengawasan. Rekaman audio visual juga dapat berperan sebagai alat untuk memverifikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi Badan pengawasan Mahkamah Agung, begitu  juga bagi lembaga pengawas eksternal lainnya. Sehingga penanganan pengaduan bisa dilakukan lebih optimal dan obyektif.

Meskipun demikian Dirjen Badilum menyadari masih ada beberapa pekerjaan tambahan terkait hal ini, antara lain pembiayaan, standardisasi teknis, pembinaan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, evaluasi dan pelaporan berkala. Tentunya standardisasi merupakan isu penting, untuk menghindari keragaman format penyimpanan, mengingat ke depannya jumlah rekaman audio-video yang dikelola akan sangat besar, dan antisipasi di depan jelas diperlukan guna menghindari kesulitan di masa depan.(*)

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar