Pokja Manajemen Perkara Sepakat Implementasi BPR

Ketua Muda Perdata MA Suwardi didampingi Hakim Agung Sulthony Mohdally (tidak tampak) dan Hakim Agung Suhadi memimpin jalannya rapat koordinasi Pokja Manajemen Perkara pada Kamis (14/2/2013) di Bogor.

Bogor, PembaruanPeradilan.net

Mengawali rangkaian program kerja pada 2012, Kelompok Kerja Manajemen Perkara Tim Pembaruan Peradilan MA menggelar rapat koordinasi untuk pertama kali dalam 2013 ini yaitu pada 14 hingga 16 Februari 2013 di Bogor. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Pokja yang juga Ketua Muda Perdata, Suwardi, membahas evaluasi pelaksanaan program prioritas 2011-2012 sekaligus mencanangkan program untuk 2012-2013.

“Pertemuan ini memang secara reguler dilaksanakan, setelah terakhir kita berkumpul pada September 2012, kali ini kita akan me-review perkembangan setahun belakangan ini,” arah Suwardi pada Kamis (14/2/2013) malam ketika membuka rapat.

Hadir dalam pertemuan ini anggota pokja manajemen perkara yang terdiri dari Hakim Agung yang ditunjuk, Panitera MA, Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda, para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara, para Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen, Pokja penyusunan BPR, dan tim asistensi pembaruan peradilan MA.

Persoalan percepatan penyelesaian perkara, implementasi sistem kamar, dan rencana aksi  Business Process Reengineering (BPR) menjadi topik pembicaraan utama selama rapat berlangsung. Isu penyelesaian perkara yang masih lambat menjadi perhatian Ketua Pokja Manajemen Perkara.

Menurut Ketua Kelompok Kerja, sepanjang  tahun 2012 berbagai program pembaruan bidang manajemen perkara telah dilaksanakan. Yaitu antara lain: penyusunan template putusan, pemanfaatan direktori putusan sebagai media untuk pengiriman dokumen elektronik dan mengefektifkan sistem monitoring.

Dalam diskusi yang berkembang di antara peserta, diketahui bahwa belum tercapainya hasil yang maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusia. Diakui oleh para peserta bahwa sistem yang terus dikembangkan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia yang bekerja dalam manajemen perkara.

Oleh karena itulah dalam program prioritas setahun ke depan diusulkan ada komponen program peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait manajamen perkar selain tetap mempertahankan komponen tahun sebelumnya yang belum mendapatkan hasil maksimal. Seperti misalnya mencegah tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara dan lain-lain.

Usulan BPR Manajemen Perkara

Agenda lain yang  menjadi topik pembahasan rapat adalah rencana aksi Business Process Reengineering (BPR) Manajemen Perkara. Pembahasan mengenai BPR ini disampaikan oleh hakim yustisial MA yang mendapat tugas magang di Pengadilan Federal Australia pada 2012 lalu yaitu Bambang Heri Mulyono, Subur MS, Asep Nursobah, Lucas Prakoso, dan Budi Prasetyo.

Dalam presentasinya mereka menyampaikan beberapa rencana aksi BPR manajemen perkara di MA, antara lain: penerapan amplop dengan warna khusus yang disesuaikan dengan jenis perkara dan asal pengadilan,  pengiriman berkas perkara melalui media tunggal PT. Pos Indonesia, membuat desain map baru yang memuat informasi jejak perjalanan berkas, barcode dan kode warna angka,  dan standardisasi dokumen.

Hakim Agung Solthony dan Hakim Agung Suhadi yang turut hadir dalam rapat kali ini mengapresiasi rencana aksi BPR yang patut untuk segera dilaksanakan. Menurut mereka hal ini dapat menjadi salah satu daya dorong percepatan penyelesaian perkara dan tentunya peningkatan transparansi keperkaraan di Mahkamah Agung.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar