Kepaniteraan MA Bahas Penguatan Sistem Kamar

Tangerang, PembaruanPeradilan.net

Pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung yang terakhir kali diatur dalam SK Ketua MA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 membawa konsekuensi penyesuaian administrasi perkara di MA. Beberapa penyesuaian yang diperlukan tersebut terkait dengan alur perkara, sistem distribusi perkara, mekanisme di dalam majelis dan sistem pelaporan.

Demikian dijelaskan oleh Panitera MA Soeroso Ono dalam pembukaan diskusi bertajuk penguatan dan penyusunan prosedur dalam sistem kamar yang digelar Kepaniteraan MA bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada Rabu (16/1/2013) di Tangerang.

Menurutnya, penyesuaian-penyesuaian tersebut pada akhirnya membutuhkan standar prosedur operasional sehingga sistem kamar dapat berjalan. “Semua aktivitas tersebut memerlukan standar prosedur yang dibakukan,” ungkap Panitera MA.

Sejatinya kegiatan ini membahas prosedur operasional dalam penanganan perkara yang membutuhkan penyesuaian berdasarkan keberlakuan sistem kamar. Secara intens dibahas alur penanganan perkara di masing-masing kamar, yaitu kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara dan militer.

Dalam diskusi tersebut berkembang pula usulan-usulan positif yang selain untuk mengembangkan implementasi sistem kamar sekaligus sebagai upaya pembaruan manajemen perkara di lingkungan MA.

Salah satu usulan yang akan diimplementasikan adalah adanya pembeda warna amplop berkas perkara yang dibedakan sesuai jenis perkara. Hal ini akan memudahkan proses penerimaan berkas di bagian tata usaha di Biro Umum sebagai gerbang masuk berkas perkara di MA. Tujuan pemberian warna berbeda itu diharapkan dapat memudahkan personel di Biro Umum untuk memilah antara surat biasa dengan berkas perkara yang untuk selanjutnya dapat dengan mudah dipilah kembali sesuai jenis perkara.

Selain itu usulan tersebut, akan diupayakan penjajagan kerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyedia jasa tunggal pengiriman berkas perkara dari pengadilan pengaju ke MA. PT Pos sebagai salah satu BUMN terdepan juga dinilai sebaran jasanya yang luas hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Bahkan PT Pos sudah memiliki sistem informasi penelusuran pengiriman berkas.

Diskusi yang dipandu oleh Panitera Muda Perdata Khusus Rahmi Mulyati ini diikuti oleh para panitera muda di MA, direktur pranata pada masing-masing badan peradilan dan jajaran di Kepaniteraan MA narasumber untuk penyempurnaan prosedur operasional tersebut.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar