Restrukturisasi Belum Tentu Merugikan

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung RI mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi termasuk bagi badan peradilan di bawahnya. Karena, telah teridentifikasi adanya kebutuhan bagi organisasi untuk lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan selain adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang ingin mewujudkan MA sebagai badan peradilan yang agung.

“Restrukturisasi organisasi jangan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, karena bisa saja menjadi berkembang atau perampingan, tergantung hasil kajian organisasi atas evaluasi kinerja,” tegas Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aco Nur saat pidato pengarahan dalam konsinyering Restrukturisasi Organisasi di Banten pada Kamis (20/12/2012).

Menurut Kepala BUA, restrukturisasi organisasi di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya sudah mulai dibutuhkan mengingat organisasi harus lebih baik dan modern dengan berbasiskan teknologi. Selain itu restrukturisasi juga diharapkan untuk menumbuhkan budaya kerja baru yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu semua tidak lepas dari keinginan pengadilan untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan.

Sebelumnya, MA sudah pernah melakukan beberapa restrukturisasi organisasi. Sejak berdiri organisasi MA masih sederhana yaitu Ketua yang dibantu oleh Panitera Kepala, Wakil Panitera Urusan Perkara dan Wakil Panitera Urusan Tata Usaha. Seiring dengan proses peradilan satu atap dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terakhir kali restrukturisasi di MA dengan ditandai keberadaan jabatan Panitera, Sekretaris, Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan, Bahrin Lubis, menyatakan restrukturisasi organisasi dapat menjadikan organisasi MA tepat ukuran dan tepat fungsi. Dirinya mencontohkan restrukturisasi pada level hakim agung dengan memberlakukan sistem kamar sehingga akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus kualitas hakim agung.

Kepala Biro Perencanaan menjelaskan  upaya restrukturisasi organisasi di lingkungan MA dan badan peradilan telah diawali dengan beberapa kajian sehingga menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Menurutnya sejauh ini telah ada beberapa kajian terkait pemisahan panitera dan sekretaris di pengadilan.

Meskipun demikian, agenda maupun kegiatan sosialisasi semacam ini masih terus diperlukan agar kajian yang telah dilakukan mendapatkan masukan yang maksimal.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi MA dalam rangka sosialisasi agenda restrukturisasi organisasi di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya dihadiri oleh para pejabat dan staf dari lingkungan direktorat jenderal badan peradilan. (*)

[ya]

1 Comment

  1. saya sangat setuju dengan adanya pemisahan panitera dengan sekretaris, agar organisasi di pengadilan militer dapat berubah dan kesejahteraan PNS di peradilan militer dapat merata seperti peradilan-peradilan yang lainnya.

    semangat restrukturisasi organisasi di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya

Tinggalkan Komentar