Kode Etik Sudah Ada, Sekarang Road Map of Implementation

Warwick Sodden, Chief Registrar & CEO FCA, berkesempatan berdiskusi dengan IPASPI terkait Kode Etik Panitera/Jurusita di Jakarta (5/12/2012)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Warwick Sodden, Chief Registrar & CEO FCA, berkesempatan berdiskusi dengan IPASPI terkait Kode Etik Panitera/Jurusita di Jakarta (5/12/2012)

Profesi Panitera dan Jurusita Pengadilan di Indonesia telah mengesahkan kode etiknya dalam momen rakernas Ikatan Panitera/Sekretarsi Pengadilan Indonesia (IPASPI) pada akhir Oktober 2012 lalu. Ketika itu diharapkan dengan disahkannya kode etik dan pedoman perilaku panitera dapat mendorong peningkatan integritas dan profesionalisme jajaran kepaniteraan di pengadilan.

Meskipun demikian, penting pagi IPASPI untuk memastikan kode etik panitera yang sudah ada ini dapat dimengerti oleh seluruh profesi panitera se Indonesia. Sehingga penting bagi panitera yang diduga melakukan pelanggaran  memahami kode etik tersebut. Hal ini untuk mencegah misinterpretasi dalam penegakan.

Saran dan masukan ini disampaikan oleh Warwick Sodden, Kepala Panitera dan Kepala Kantor Federal Court of Australia (FCA) pada sesi diskusi Sosialisasi dan Tindak Lanjut Kode Etik Panitera di Jakarta pada Rabu (5/12/2012). Kehadiran Sodden kali ini merupakan bagian dari delegasi FCA yang berkunjung ke MA RI sebagai bagian dari implementasi kerja sama antara kedua pengadilan.

“Karena terkadang permasalahannya adalah  ‘saya tidak tahu jika saya melakukan pelanggaran kode etik’, jadi harus ditekankan bahwa sebagai pejabat panitera bahwa apa kita lakukan akan mempertaruhkan kredibilitas dan nilai profesionalitas kita,” jelas Sodden.

Sesi diskusi yang diikuti oleh Panitera/Sekretaris empat lingkungan peradilan se-Jakarta ini memetakan berbagai masalah yang kerap menimpa profesi panitera ataupun jurusita. Salah satu hal yang mengemuka ada terkait keselamatan jurusita yang sering diperlakukan tidak pada tempatnya ketika mengantarkan surat panggilan resmi pengadilan. Belum lagi ancaman keselamatan ketika melakukan eksekusi putusan pengadilan.

Terhadap permasalahan ini Warwick Sodden memberikan umpan balik yaitu bagaimana seorang panitera dan juga seluruh aparatur pengadilan menjaga wibawa sehingga masyarakat memberikan rasa hormat. Diakui oleh dirinya bahwa menjaga wibawa bukanlah hal yang mudah.

“Saya dan keluarga harus berhati-hati dalam pergaulan di ruang publik untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mentraktir kami makan ataupun sekedar minum, karena itu dilarang dalam kode etik kami,” lanjutnya menjelaskan.

Anton Suyatno dan Bahrin Lubis selaku Ketua dan Wakil Ketua IPASPI yang memimpin diskusi ini berkomitmen untuk terus menyosialisasikan materi kode etik ke seluruh profesi panitera dan jurusita se-Indonesia. “Selain untuk menjaga wibawa aparatur pengadilan tapi di lain pihak kode etik ini perlu untuk menjaga perilaku oknum panitera/jurusita yang nakal,” kata Bahrin Lubis.

Dalam penghujung diskusi, Warwick Sodden memberikan apresiasi bagi IPASPI yang sudah berhasil mengesahkan kode etiknya sendiri sembari mengingat dirinya pernah terlibat dalam perumusan awal. Selain itu dirinya memberikan saran berharga agar kode etik ini memiliki pemetaan dan strategi dalam implementasinya. Sehingga ketika sudah disahkan oleh Ketua MA dan berlaku rigid bagi profesi panitera/jurusita, kode etik ini sudah sangat dipahami.

“Jika saya Ketua Mahkamah Agung, sebelum menandatangani ini saya akan juga menanyakan road map implementasinya sehingga jelas strategi pelaksanaannya,” ujar Sodden menutup diskusi.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar