BPR Manajemen Perkara: World Class Agenda

Diskusi agenda BPR manajemen perkara yang dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan didampingi Ketua Muda Perdata. Tampak Warwick Sodden dan Sia Lagos dari FCA (6/12/2012)
Diskusi agenda BPR manajemen perkara yang dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan didampingi Ketua Muda Perdata. Tampak Warwick Sodden dan Sia Lagos dari FCA (6/12/2012)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Warwick Sodden, Kepala Panitera/Kepala Kantor Federal Court of Australia (FCA) memberikan pujian terhadap langkah-langkah pembaruan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan MA khususnya di bidang manajemen perkara sebagai upaya kelas dunia.

“Presentasi yang disampaikan tadi adalah presentasi kelas dunia, kami akan menampilkan langkah pembaruan yang tersaji di presentasi itu ke pengadilan lain di dunia”, ujarnya dalam forum diskusi antara Pokja Manajemen Perkara dengan delegasi dari FCA ke Mahkamah Agung pada Kamis (6/12/2012) pagi. Warwick yang hadir bersama Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA Negara Bagian Victoria, datang ke MA sebagai bagian dari nota kesepahaman antara MA-RI dan FCA yang terakhir ditandatangani pada Oktober 2012.

Warwick melontarkan pujiannya setelah menyimak paparan agenda business process reengineering manajemen perkara yang disampaikan oleh para hakim yustisial peserta magang di FCA pada tahun 2012 ini. Dirinya merasa senang dengan capaian ini yang menunjukkan keberhasilan program magang tiga hakim yustisial MA di Pengadilan yang dipimpinnya.

Kepala Kantor Pengadilan Federal Australia ini mengungkapkan bahwa menjelaskan business process reengineering kepada orang awam sangat sulit, tapi apa yang dilakukan MA yang tergambar di presentasinya membuat orang paham bagaimana sesungguhnya konsep BPR. “Seperti itulah konsep business process reengineering”, tegasnya.

Dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrohardjono dan dihadiri oleh Ketua Muda Perdata Suwardi, para Panitera Muda di MA dan perwakilan direktorat jenderal ini, Warwick berbagai pengalaman tentang BPR di FCA.

Menurut Warwick, ada beberapa prinsip universal yang harus dipenuhi dalam modernisasi manajemen perkara. Yaitu 1) adanya kepemimpinan yang kuat, 2) adanya kepastian (standar waktu), 3) sistem informasi yang andal, 4) monitoring yang berkelanjutan  dan 5) evaluasi business process reengineering yang terus-menerus.

 

Tim pengusul agenda BPR manajemen perkara di MA (dari kiri-kanan): Lukas Prakoso, Subur MS, Budi Prasetyo, Asep Nursobah, Bambang Mulyono

Agenda BPR

Paparan mengenai agenda BPR manajemen perkara di MA disampaikan oleh para peserta magang yang terdiri dari: Bambang Heri Mulyono, Subur MS, Asep Nursobah, Lucas Prakoso, dan Budi Prasetyo. Empat agenda BPR manajemen perkara yang paparkan adalah: 1) sistem pengiriman berkas upaya hukum, 2) perbaikan sistem pelaporan, 3) adopsi substansi sistem doket di FCA dan 4) pembagian berkas berkara secara serentak

Terkait agenda pertama, usulan yang diajukan adalah pengaturan amplop khusus dalam pengiriman berkas ke MA dari pengadilan tingkat pertama. Pengaturan tersebut meliputi pembedaan warna yang disesuaikan jenis perkara. “Dengan warna yang beda, petugas penerima mudah mengklasifikasikan berkas, sehingga lebih cepat didistribusikan ke direktorat pranata terkait”, jelas Asep Nursobah ketika menyampaikan presentasi.

Usulan lainnya adalah perubahan SEMA 14 Tahun 2010 terkait penggunaan Direktori Putusan sebagai media tunggal dalam pengiriman dokumen elektronik. Media tunggal memberikan manfaat bagi MA agar dapat menarik data untuk kepentingan penyusunan template putusan MA.

Masih berkaitan dengan agenda pertama, diusulkan pengadilan diwajibkan untuk mencantumkan nomor resi pengiriman bagi perkara yang telah dikirim termasuk penetapan mitra tunggal pengadilan dalam pengiriman berkas. Pencantuman ini bisa dilakukan melalui website ataupun surat pemberitahuan. “Dengan adanya nomor resi, para pihak bisa memantau perjalanan berkas ke MA melalui sistem informasi pelacakan dokumen yang disediakan oleh PT Pos Indonesia,” imbuhnya.

Sedangkan untuk agenda kedua dan ketiga diusulkan adanya sistem pelaporan baru terkait perjalanan berkas di internal MA. “Sejak berkas masuk di Biro Umum sudah harus terdata, ini untuk memudahkan pelacakan berkas,” terang Subur MS. Ditambahkan olehnya sistem pelaporan ini pun harus didukung dengan sumber daya teknologi informasi sehingga tidak malah menimbulkan beban pekerjaan baru. Dengan daya dukung teknologi, setiap unit kerja di MA yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dapat secara realtime memantau keberadaan dan proses penyelesaian berkas perkara tersebut.

“Selain itu perlu diadopsi sistem doket yang berlaku di FCA secara substansi, di mana ketua majelis bertanggung jawab atas berkas perkara hingga pengiriman kembali ke pengadilan pengaju,” terangnya melanjutkan.

Agenda keempat yang berkaitan dengan pembagian berkas secara serentak dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan sistem kamar dalam mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kualitas putusan. Berdasarkan ketentuan, paling lambat perkara di MA selesai diperiksa dalam kurun waktu 6 bulan yang dengan sistem saat ini tiap anggota majelis hanya memiliki waktu dua bulan untuk memeriksa berkas.

“Pembagian berkas yang serentak akan memberikan waktu yang leluasa pagi para hakim dalam memeriksa berkas, sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih berkualitas,” terang Budi Prasetyo.

Ditambahkan olehnya sistem ini sudah sesuai dengan amanat Sistem Kamar di Mahkamah Agung sesuai SK KMA No.137/KMA/SK/2012. Lebih lanjut penggunaan teknologi informasi akan sangat memudahkan jalannya sistem ini karena akan mereduksi biaya penggandaan berkas.

Baik Warwick maupun Sia sangat setuju dengan ide pembagian berkas secara serentak. Karena dengan demikian, hakim akan memiliki waktu yang lebih longgar dan ketika bertemu dalam musyawarah (persidangan), masing-masing hakim telah memiliki pendapatnya masing-masing.

Menutup forum ini, Ketua Muda Perdata mendorong implementasi agenda BPR manajen perkara yang telah diusulkan ini. “Apa yang diusulkan oleh tim magang, satu dua hal harus ada yang diimplementasikan. Jangan hanya wacana saja, tapi yang kita harapkan adalah pelaksanaannya,” arahnya.(*)

[ya]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar