Apabila CTS Bermasalah, Segera Lapor Pimpinan Pengadilan

Ketua MA M. Hattal Ali didampingi Mission Director USAID Andrew Sisson dalam acara peluncuran CTS Versi 2.00 di PN Denpasar (17/12/2012).

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Ketua Mahkamah Agung RI M. Hatta Ali meresmikan secara langsung penggunaan sistem penelusuran perkara (Case Tracking System) yang dirancang bagi pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada Senin (17/12/2012). Ketua MA berharap penggunaan CTS dapat terus bertahan dan dilanjutkan penggunaannya oleh pengadilan.

“Apabila CTS bermasalah, segera lapor pimpinan pengadilan,” arah Ketua MA.

Ketua MA M. Hattal Ali didampingi Mission Director USAID Andrew Sisson dalam acara peluncuran CTS Versi 2.00 di PN Denpasar (17/12/2012).

Ketua MA juga menyinggung bahwa saat ini MA telah memiliki tenaga-tenaga ahli yang mampu memberikan dukungan sosialisasi dan dukungan teknis bagi implementasi CTS. Menurutnya para tenaga ahli tersebut tersebar pada beberapa satuan kerja yang nantinya akan bekerja bersama secara terintegrasi untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem CTS ini ke depannya.

“Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu membentuk tim khusus untuk mengawal implementasi CTS di seluruh pengadilan di Indonesia,” arah Hatta Ali lebih jauh lagi.

Hadir dalam peluncuran ini adalah Mission Director USAID Andrew Sisson yang mewakili Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia. Kehadirannya sangat relevan mengingat program pengembangan CTS tersebut didukung oleh USAID melalui program Changes for Justice (C4J). Dirinya mengapresiasi sistem ini  karena menurutnya tanpa ada data yang baik, pengadilan tidak dapat memberikan keadilan yang tepat waktu.

 “USAID sangat senang bisa bermitra dengan Mahkamah Agung dalam menangani masalah ini,” jelas Sisson sembari mengingatkan bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah di bawah kemitraan komprehensif Republik Indonesia dengan Amerika Serikat yang diluncurkan Presiden SBY dan presiden Barack Obama pada tahun 2010 lalu.

Sisson juga memberikan penghargaan tinggi kepada peluncuran CTS ini sebagai suatu pencapaian yang diharapkan bisa menjadi inspirasi pembaruan lebih jauh.

Di sisi lain, Gubernur Propinsi Bali, I Gde Mangku Pastika memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung dan pemerintah Amerika Serikat yang telah memberikan instrumen pendukung bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, dengan fasilitas informasi perkara secara online, sebagian rasa keadilan akan bisa dicapai dengan tersedianya informasi yang tepat waktu.

Tentang CTS Versi 2.00

CTS yang diluncurkan ini adalah versi 2.00 yang merupakan penyempurnaan dari CTS versi 1.00 yang sebelumnya diluncurkan pada 2010 lalu di Pengadilan Negeri Palembang. Selanjutnya telah berjalan di pengadilan-pengadilan percontohan lain seperti PN Medan, PN Bandung, PN Samarinda, dan PN Surabaya.

 CTS versi 2.00 memuat beberapa penyempurnaan antara lain kemampuan untuk mengakomodasi perkara-perkara khusus, menghasilkan dokumen-dokumen standar pengadilan berkat kemampuannya dalam mengakomodasi template dokumen pengadilan tingkat pertama. Seperti misalnya format Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sampai mengakomodasi versi pelaporan yang telah disempurnakan.

Sistem ini dianggap lebih baik dari CTS versi 1.00 yang hanya melakukan digitalisasi buku register dan hanya mampu mengakomodasi perkara pidana dan perdata biasa,

Sekitar satu tahun lebih implementasi CTS versi 1.00 Dirjen Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso melaporkan bahwa sekitar 100 pengadilan tingkat pertama telah secara mulai mengimplementasikan CTS versi 1.00 sebagai pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 559/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi penggunaan sistem informasi perkara yang berlaku pada lingkungan direktorat jenderal badan Peradilan Umum.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan dilaksanakan selama dua hari, yaitu 17 Desember 2012 sampai 18 Desember 2012. Kegiatan ini disambung dengan lokakarya Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi 2 di mana yang tampil sebagai nara sumber adalah konsultan C4J yang merupakan mantan ketua Muda Perdata H Atja Sondjaja, Ketua Muda Perdata Suwardi, Hakim Agung Sultony Mohdally, Hakim Agung Suhadi.

Acara ini akan disambung dengan lokakarya standar kompetensi SDM peradilan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2012.(*)

[as]

1 Comment

  1. Semua kebijakan tentang Pembaharuan Peradilan supaya terus disosialisasikan ketingkat Satker pengguna terbawah, serta dimohon bimbingannya supaya kebijakan tersebut bisa berjalan maksimal, sebagai contoh CTS

Tinggalkan Komentar