Anak Harus Miliki Dasar Hukum Identitas Sah

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Anak-anak Indonesia harus memiliki akta kelahiran, jangan sampai anak-anak Indonesia kelak hidup tanpa dasar hukum identitas yang sah. Begitu kira-kira benang merah yang terungkap dalam Semiloka Nasional Pelaksanaan SEMA Nomor 06 Tahun 2012 dan SE Depdagri Nomor 472.II/3647/SJ tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif yang dibuka pada Selasa (11/12/2010) di Jakarta.

Dalam sambutannya yang sekaligus membuka semiloka mewakili Ketua MA, Dirjen Badilum menyampaikan bahwa inisiatif pengesahan SEMA No.06 Tahun 2012 didorong akan fakta pentingnya akta kelahiran bagi warga negara.Semiloka yang digelar oleh lembaga Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) ini bertujuan sebagai arena sosialisasi pentingnya akta kelahiran sekaligus sosialisasi SEMA No.6 Tahun 2012. Semiloka dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh Ibu Nani Zulminarni (Direktur Eksekutif Pekka), Ibu Nicola Colbran (program Director Australia Indonesia Partnership for Justice –AIPJ) dan Cicut Sutiarso (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI)

“Banyak proses penting dalam kehidupan warga negara akan tergantung kepada keberadaan identitas dalam bentuk akta kelahiran, dari pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, pernikahan, penentuan batas usia tanggung jawab hukum pidana, sampai pada kematian,” terang Dirjen Badilum

Oleh karenanya memang pemerintah memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi untuk memperoleh akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir. Hanya saja, bagi orang tua yang karena satu dan lain tidak mendaftarkan anaknya dalam jangka waktu yang ditentukan, harus menerima konsekuensi bahwa proses pembuatan akta kelahiran akan menjadi lebih sulit, karena harus melalui penetapan pengadilan.

Keberadaan SEMA No.06 Tahun 2012 dimaksudkan untuk menekan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena keterlambatan pendaftaran. SEMA memberikan kejelasan prosedural dan membuka peluang koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat mempermudah proses serta menekan terjadinya pungutan liar oleh oknum.

Prioritas AIPJ

Dalam kesempatan ini pula Nicola Colbran dari AIPJ menyampaikan bahwa masalah identitas hukum merupakan bagian penting dari kerja AIPJ ke depannya. AIPJ memiliki fokus untuk ‘mewujudkan hak’ khususnya hak perempuan dan masyarakat marginal, sehingga masalah ini adalah satu diantara beberapa prioritas AIPJ.

Nicola juga menjelaskan bahwa AusAID telah bekerja dengan Pekka sejak tahun 2007, ketika dilaksanakan riset Akses Terhadap Keadilan, bekerjasama juga dengan Yayasan SMERU.

Semiloka ini dilaksanakan tanggal 11-12 Desember 2012, dan dihadiri oleh total 130 peserta yang terdiri dari ketua pengadilan, kepala-kepala Kantor Catatan Sipil di beberapa daerah, serta kader Pekka dari beberapa total 19 propinsi. Acara diawali dengan peluncuran film singkat pengesahan akta kelahiran yang merekam proses sidang keliling pengesahan akta kelahiran pada Pengadilan Negeri Stabat dan dinamikanya. Dalam semiloka ini turut hadir berbagai nara sumber baik dari Mahkamah Agung, Pekka dan Kementrian Dalam Negeri.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar