MA RI Pererat Kerja Sama Yudisial Dengan FCA dan FCoA

Ketua MA RI bersama Chief Justice FCA dan Chief Justice FCoA menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial di Brisbane, Selasa (2/10)
Ketua MA RI bersama Chief Justice FCA dan Chief Justice FCoA menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial di Brisbane, Selasa (2/10)

Brisbane, PembaruanPeradilan.net

Kerja sama yudisial antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia kembali diperbaharui dengan ditandatanganinya Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial Antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia. Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua MA RI M. Hatta Ali dengan Chief Justice FCA Patrick Keane dan Chief Justice FCoA Diana Bryant di Brisbane pada Selasa (2/10/2012).

Penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara MA RI dengan Federal Court of Australia ini merupakan yang ke-8 sejak 2004. Setiap tahunnya Lampiran Nota Kesepahaman diperbaharui dan ditandatangani secara bergiliran, baik di Australia maupun di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar kerjasama yudisial yang dilaksanakan selalu dapat dimonitor dan dievaluasi kemajuannya. Nota Kesepahaman itu sendiri dijadwalkan berlaku  lima tahun untuk kemudian diperbaharui kembali.

Ketua MA RI M. Hatta Ali dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis antara ketiga pengadilan dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati. “Terlepas dari perbedaan bahasa, sistem hukum dan hubungan politik, pengadilan tetap saling berkomunikasi dan melakukan kerja sama produktif,” jelas Ketua MA RI.

Sementara itu Chief Justice FCA Patrick Keane menyatakan hubungan antara pengadilan di kedua negara sangat penting sejak dimulainya kerja sama pada 2004 lalu. Dirinya juga menyatakan komitmen untuk selalu mendukung proses pembaruan dan memastikan komitmen itu untuk jangka panjang. “Merupakan sebuah hal yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kita untuk saling belajar satu sama lain,” katanya.

Sedangkan Chief Justice Diana Bryant bersemangat untuk meningkatkan kerja sama di bidang akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, setelah sebelumnya sukses kerja sama di bidang manajemen perkara, administrasi pengadilan, teknologi informasi dan pelayanan publik. “Family Court of Australia dengan senang hati untuk terus melanjutkan hubungan kerja sama profesional dengan pengadilan Indonesia,” ujarnya.

Program Kerjasama

Sebagaimana diketahui bahwa program kerjasama di bidang manajemen perkara telah memberikan input positif bagi MA RI. Sebagai tindak lanjut, MA akan melaksanakan penyempurnaan manajemen perkara yaitu dengan melakukan rekayasa proses kerja khususnya di bidang manajemen perkara yang tentunya perlu didahului dengan proses belajar.

Untuk itulah Ketua MA RI secara khusus mengucapkan penghargaan kepada CJ Keane dan segenap jajaran FCA yang telah menerima dengan baik tiga orang hakim yang bertugas di MA untuk mempelajari kemajuan manajemen perkara di FCA Melbourne Registry.

“Ketiga hakim inilah yang kami harapkan membantu peletakan sistem manajemen perkara yang lebih komprehensif dan berkualitas di MA,” harap Hatta Ali.

Poin penting lainnya adalah penguatan akses terhadap keadilan yang sebagaimana diketahui merupakan masalah mendasar bagi pencari keadilan di Indonesia, karena minimnya sarana dan prasarana, lemahnya manajemen organisasi, masalah penganggaran sampai aspek politik. Oleh karena itu, salah satu hal yang disepakati adalah penguatan pelaksanaan mediasi dalam hukum keluarga, gugatan kelas (class Action) dan kerjasama lain terkait akses terhadap keadilan.

Dalam sambutannya, Ketua MA turut memberikan apresisasi kepada pemerintah Australia melalui Australian AID yang selama ini memberikan dukungan yang berkelanjutan terhadap proses kerjasama antara pengadilan kedua negara dan pembaruan peradilan di Indonesia. Serta kepada pemerintah Republik Indonesia yang terus berkoordinasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan Mahkamah Agung untuk mendorong proses pembaruan.

Mendampingi Ketua Mahkamah Agung RI M. Hatta Ali, delegasi MA RI terdiri dari Ketua Muda TUN Paulus E. Lotulung, Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrohardjono, Ketua Muda Militer Imron Anwari, Hakim Agung Rehngena Purba, Hakim Agung Takdir Rahmadi, Hakim Agung Nurul Elmiyah, , Panitera MA Suroso Ono, Direktur Binganis Badilag Purwosusilo, , Kepala Biro Hukum Humas MA Ridwan Mansyur, protokol MA John Dikson Guntik. Turut mendampingi delegasi adalah tim asistensi pembaruan peradilan, yang terdiri dari Wiwiek Awiati, Aria Suyudi, dan Desita Sari.(*)

[ya]

Lampiran Nota Kesepahaman Antara Federal Court of Australia dan Family Court of Australia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Yudisial

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar