Komparasi Penyelesaian Sengketa Alternatif di Asia Pacific

Foto bersama peserta "Alternative Dispute Resolution Converence" delegasi dari berbagai negara di Supreme Court of Singapore Building (5/10/2012).

Singapur, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung RI berkesempatan untuk menghadiri Konferensi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diadakan di Supreme Court of Singapore pada 4 s/d 5 Oktober 2012. Kehadiran MA yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat Ibu Diah Sulastri Dewi sebagai pemenuhan undangan dari Sub-ordinate Court of Singapore. Turut mendampingi ada Fifiek Mulyana dari Tim Asistensi Pembaruan MA.

Konferensi yang bertemakan “the 5Cs of ADR: Collaboration, Communication, Consensus, Co-operation, Conclusion”, bertujuan untuk meningkatkan kesardaran terkait proses ADR serta menjadi ajang bertukar ilmu dan pengalaman bagi para praktisi ADR yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, pengacara, anggota parlemen, akademisi, mediator, arbiter dan mahasiswa fakultas hukum.

Salah satu tema yang menarik dan sangat relevan dengan perkembangan mediasi di pengadilan Indonesia (court-annexed mediation) adalah Sesi Pleno “Komparasi ADR di Kawasan Asia Pasifik (Comparative ADR in the Asia Pacific Region) dengan panelis dari Singapura, Australia, Hong Kong, Malaysia dan Thailand.  Sesi ini menampilkan perbandingan perkembangan Mediasi, utamanya court-annexed mediation, sebagai sarana untuk menurunkan beban perkara dan mengurangi beban biaya yang ditanggung pengadilan akibat proses berperkara yang panjang, apalagi untuk perkara-perkara dengan nilai tuntutan yang tidak signifikan.

Para Panelis memaparkan perkembangan Mediasi di masing-masing negaranya dimulai dengan perdebatan di negaranya apakah mediasi harus diatur dalam suatu UU ataukah cukup merupakan peraturan yang diterapkan oleh pengadilan.  Hong Kong dan Malaysia merupakan negara-negara yang menerapkan undang-undang untuk implementasi mediasi dan masih terus mengembangkan cara untuk menerapkan ketentuan yang relatif baru tersebut.

Mengamati praktek di Malaysia, sebetulnya hampir sama dengan pelaksanaan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  Malaysia sendiri baru akan membangun Unit Mediasi di salah satu pengadilannya tahun ini untuk kemudian dikembangkan di pengadilan-pengadilan lain.

Dalam sesi “ADR and the Criminal Justice System”, delegasi MA RI berkesempatan untuk membagi pengalaman Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna pada 3 Juli 2012 lalu. UU mengatur perihal mediasi penal yang menjadi kewajiban pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak mulai dari penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan untuk mewujudkan Restoratif Justice (keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku, korban dan lingkungan masyarakat) melalui Diversi di setiap tahapan.

Salah satu hal yang paling menarik dan cukup memberikan inspirasi bagi Indonesia adalah Public Forum yang mengundang elemen-elemen masyarakat. Public Forum yang bertemakan “Amicable ADR and You” mengemukakan upaya Singapura dalam mengembangkan Pusat Mediasi Masyarakat (Community Mediation Center/CMC).  CMC dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat di kota yang padat penduduk dengan potensi konflik sosial yang tinggi.  CMC membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai bahkan sebelum konflik terjadi.  CMC dimotori oleh para akademisi dan anggota parlemen dan dalam pelaksanaannya para anggota parlemen langsung turun ke lapangan untuk melihat potensi konflik dan segera berupaya mencari pemecahan salah satunya melalui CMC.  Hasilnya 72% konflik di masyarakat berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh para mediator  pro bono dibawah naungan CMC. (*)

[fm]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar