Indonesia: Praktek Terbaik Akses Terhadap Keadilan

Delegasi MA RI yang dipimpin Ketua MA berdiskusi dengan FCoA terkait isu-isu hukum keluarga dan akses terhadap keadilan di Brisbane, Rabu (3/10)

Brisbane, PembaruanPeradilan.net

Delegasi MA RI yang dipimpin Ketua MA berdiskusi dengan FCoA terkait isu-isu hukum keluarga dan akses terhadap keadilan di Brisbane, Rabu (3/10)

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model World Best Practice dalam praktek akses terhadap keadilan di bidang hukum keluarga. Cate Sumner, peneliti dan pemerhati Access to Justice dari Australia memiliki keyakinan demikian yang disampaikannya dalam diskusi Court to Court Cooperation on Access to Justice in Family Law Mattters yang berlangsung di Brisbane, Rabu (3/10/2012) sore.

Diskusi dihadiri oleh delegasi MA RI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI M. Hatta Ali, delegasi Family Court of Australia yang dipimpin oleh Chief Justice Diana Bryant dan difasilitasi oleh Prof. Tim Lindsey dan Cate Sumner.  Sesi diskusi ini memang khusus didedikasikan untuk membicarakan perkembangan masalah Akses Terhadap keadilan dalam dua tahun terakhir di Indonesia, yang meliputi capaian, tantangan dan pemecahannya.

Dalam paparannya Cate Sumner yang pernah menjadi Lead Advisor Judicial Reform pada Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) tahun 2006-2009 menjelaskan beberapa indikator access to justice di Indonesia yang telah menunjukkan peningkatan derajat inovasi, responsivitas dan tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat. Dalam konteks tingkat kepuasan terhadap pelayanan pengadilan pada sektor hukum keluarga, sebagaimana ditemukan dalam Access and Equity Survey 2007 dan tahun 2009 pada peradilan agama dan umum, ditemukan tingkat kepuasan tinggi terhadap layanan peradilan dalam hukum keluarga.

Beberapa inovasi penting terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dengan tajamnya peningkatan pemanfaatan pos bantuan hukum bagi orang miskin, juga dengan adanya SEMA Nomor 06 Tahun 2012, tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun. Tidak lupa juga beberapa inovasi penting di beberapa pengadilan negeri terkait dengan penetapan pencatatan kelahiran.

Menurutnya Indonesia perlu lebih menyadari, bahwa banyak langkah-langkah positifnya dalam akses terhadap keadilan telah dan akan terus menarik perhatian banyak peradilan di negara lain yang juga mengalami masalah dalam memberikan akses terhadap keadilan. Masalah yang dihadapi pengadilan Indonesia relatif lengkap, yang meliputi masalah akses ekonomi, sosial, fisik dan geogafis, yang tentunya akan sangat penting untuk dicermati oleh negara manapun untuk mencari solusi yang terbaik dan teruji.

Tantangan Besar Akses pada Keadilan pada 2013: Pos Bantuan Hukum

Salah satu perubahan besar yang dihadapi peradilan dalam waktu dekat adalah implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara umum pengaturan UU Bantuan Hukum meliputi Penyelenggaraan bantuan hukum untuk perkara perdata, pidana & tata usaha negara, Verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, Pelaksanaan bantuan hukum, Pendidikan & pelatihan sdm pemberi bantuan hukum, serta Pendanaan & penganggaran.

Dengan adanya UU ini, semua anggaran bantuan hukum akan berada di Kementrian Hukum dan HAM yang operasionalisasi aturan tersebut akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang masih dalam pembahasan.

Meskipun demikian perlu dilihat bagaimana konstelasi pengaturan yang ada mengenai bantuan hukum saat ini. Rangkuman Perbandingan Antara UU 16 Tahun 2011 dengan SEMA 10 Tahun 2010.

 

UU No. 16/2011 SEMA 10/2010 tentang Bantuan Hukum, Lampiran A (Peradilan Umum) SEMA 10/2010 tentang Bantuan Hukum, Lampiran B (Peradilan Agama)
Penyelenggaraan bantuan hukum untuk keperdataan, pidana & tata usaha negara

Verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum

Pelaksanaan bantuan hukum

Pendidikan & pelatihan sdm pemberi bantuan hukum

Pendanaan & penanggaran

Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi

Pos Bantuan Hukum,

Bantuan Jasa Advokat,

Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan

Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz)

Pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan

penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

 Perlu dilihat juga keberadaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan berdasarkan pasal 57 Undang-undang No. 48 tahun 2009 jo pasal 68 C ayat (1) UU No. 49 tahun 2009 jo pasal 60 C ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 jo pasal 144 D UU No. 51 tahun 2009. Menurut pasal-pasal tersebut pada setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ini penting untuk melihat sejauh mana ketentuan ini diletakkan dalam kerangka UU NO 16/2012, karena bisa saja ditafsirkan bahwa pembentukan pos bantuan hukum tetap diletakkan di bawah peradilan, sementara manajemen dan pengisian advokat piketnya yang ditangani oleh Kementrian.

Kekhawatiran timbul melihat perkembangan bahwa pada kuartal akhir 2012, selain belum ada peraturan pelaksanaan yang disahkan, anggaran bantuan hukum 2013 juga sudah dialokasikan ke Kementrian Hukum dan HAM, dan tidak lagi tersedia di Mahkamah Agung. Sementara itu, meskipun PP akan disahkan akhir tahun ini, operasionalisasi PP pun akan membutuhkan langkah-langkah konkret dalam bentuk akreditasi, dan pelatihan penyedia bantuan hukum di seluruh Indonesia, selain juga memikirkan mekanisme operasionalisasi penyaluran anggarannya.

Bisa jadi pada 2013 akan terjadi gejolak dalam pemberian pos bantuan hukum, akibat ketiadaan anggaran ini. Padahal menurut Direktur Binganis Badilag Purwosusilo, tahun 2012 pengadilan agama sudah memiliki tidak kurang dari 66 pos bantuan hukum yang melayani nyaris 50,000 pencari keadilan pada perkara perdata agarma dan pengadilan umum telah memiliki tidak kurang dari 39 posbakum yang beroperasi. Apabila masalah ini tidak diantisipasi, maka bukan tidak mungkin, pelayanan posbakum yang tengah berjalan harus terpaksa dihentikan karena ketiadaan dana. Akibat terburuk, pengadilan akan menerima banyak keluhan terhadap hal ini.

Tantangan Besar Kedua Akses pada Keadilan pada 2013 : Banjir Permohonan Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat

Pengesahan SEMA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun ibarat membuka bendungan besar bagi potensi jutaan warga negara yang membutuhkan pelayanan akta kelahiran.

“Akta kelahiran sangat krusial, karena selain terkait dengan hak dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka akte kelahiran diperlukan untuk mengakses pelayanan dasar yang diberikan negara misalnya sebagai syarat bagi pendaftaran sekolah dan berbagai fasilitas lainnya,” Cate Sumner menambahkan.

Di pengadilan negeri Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, lebih dari 1,500 penetapan akta kelahiran dikeluarkan di pengadilan tersebut hanya dalam waktu 6 bulan sepanjang 2012, dari tahun sebelumnya yang hanya sekedar puluhan perkara. Apabila dikali total 300 lebih pengadilan di seluruh Indonesia, maka jumlah kebutuhan penetapan akta kelahiran yang terlambat akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.

Kondisi ini harus diantisipasi yang dalam waktu beberapa tahun ke depan akan banyak sekali kebutuhan untuk merespon “banjirnya” permohonan pengesahan akta kelahiran tersebut di pelosok nusantara. Pengadilan perlu mempersiapkan kebijakan dan anggaran yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya pelayanan permohonan pengesahan akta kelahiran yang terlambat ini.

Sehingga, pertanyaan besarnya adalah terkait anggaran, apakah masih bisa dipakai tahun ke depannya? “Pengadilan untuk lebih inovatif dalam menerjemahkan sidang keliling, dengan melihat ke pengalaman negara lain dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan fasilitas untuk melakukan sidang keliling,” usul Cate.

Pada sisi lainnya, menyambut SEMA 06 Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471-11/3647-SJ tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang pada intinya menekankan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap operasionalisasi SEMA ini, melalui penyiapan data yang diperlukan, termasuk pendanaan yang dibutuhkan, sampai ke pelaporannya.

Peluang Ke depan

Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa setidaknya ada 2 pilihan untuk menghadapi hal ini. Pertama, yaitu dalam jangka panjang melakukan penyesuaian atau penjelasan lebih lanjut terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta memberikan penjelasan terhadap status pengelolaan Posbakum. Hal ini karena UU lembaga peradilan tidak konsisten dengan UU Bantuan Hukum. Pada satu sisi, UU lembaga peradilan sudah menentukan adanya posbakum di pengadilan negeri tapi di sisi lain anggaran ada di luar lembaga peradilan.

“Revisi perlu dilakukan setidaknya terhadap satu pasal, yaitu mengenai pelimpahan anggaran,” usul Hatta Ali.

Pilihan kedua adalah, koordinasi dengan Kemhukham yang bisa jadi solusinya adalah adanya masa transisi untuk pengelolaan bantuan hukum di Mahkamah Agung dengan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan pada Kemhukham. Bila demikian, isu lanjutannya adalah mengenai pertanggung jawaban keuangan.

 Langkah apapun yang dipilih sudah pasti bahwa pengadilan adalah garda depan pelayanan akses terhadap keadilan begitu memasuki proses litigasi sehingga kredibilitas pengadilanlah yang dipertaruhkan. Hal ini yang perlu diperhatikan serius oleh para pengambil kebijakan untuk memastikan transisi yang sempurna dalam implementasi UU 16/2011 ini. Sementara itu, di sisi lainnya, apa solusi yang dipilih, akan sangat menarik bagi pengadilan manapun di dunia untuk melihat bagaimana Indonesia menyelesaikan masalahnya.(*)

[as]

Be the first to comment

Tinggalkan Komentar